Suhartono, IntanKurniasari (2017) Pelaksanaan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum Terkait Pemenuhan Air Bersih Di Kabupaten Lamongan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum terkait Pemenuhan Air Bersih di Kabupaten Lamongan yang penelitiannya berlokasi di PDAM Kabupaten Lamongan, tujuan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis Pelaksanaan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum terkait Pemenuhan Air Bersih di Kabupaten Lamongan, dan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis hambatan dan solusi yang dihadapi oleh PDAM Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan pengembangan SPAM. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dimana penelitian ini hendak mengkaji dan menganalisis pelaksanaan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum Terkait Pemenuhan Air Bersih di Kabupaten Lamongan dan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis . Jenis pendekatan ini dilakukan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup di masyarakat. Secara yuridis, penelitian ini mengkaji pelaksanaan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum Terkait Pemenuhan Air Bersih di Kabupaten Lamongan. Hasil dari pengumpulan data menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum Terkait Pemenuhan Air Bersih di Kabupaten Lamongan dari segi faktor hukum telah sesuai dengan peraturan ini, kemudian dari faktor penegak hukum masih belum efektif, dari faktor sarana dan fasilitas masih belum efektif, dari faktor masyarakat sudah efektif, dan dari faktor kebiasaan sudah efektif. Sementara hambatan yang dihadapi oleh PDAM adalah dari faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor sumber air baku, dan faktor kontur tanah. Solusi yang dilakukan oleh PDAM adalah dengan memberikan pelatihan kepada pegawai, mengusulkan anggaran dana yang lebih banyak kepada pemerintah, menggunakan SPAM Regional, dan menggunakan lembaga lain untuk daerah yang memiliki kontur tanah yang sulit dijangkau.
English Abstract
In writing this essay the author discusses the enactment of article 25 of government regulation number 122 year 2015 on drinking water supply system related to the fulfillment of clean water in the district lamongan whose research is located in PDAM Lamongan, the purpose in this paper is to investigate, describe and analyze the enactment of Article 25 of Government Regulation No. 122 About Water Supply System Related Compliance Water in Lamongan, and to identify, describe and analyze the barriers and solutions faced by PDAM Lamongan in implementing development SPAM. This type of research is empirical juridical where this research want to study and analyze the enactment of Article 25 of Government Regulation Number 122 Year 2015 About the Water Supply System Compliance Related to Water in Lamongan and juridical sociological research methods. This type of approach taken in an effort to approach the issues examined by the nature of the real law or in accordance with the realities of life in the community. Legally, this study examines the enactment of Article 25 of Government Regulation Number 122 Year 2015 About the Water Supply System Compliance Related to Water in Lamongan. The results of the data collection showed that the enactment of Article 25 of Government Regulation Number 122 Year 2015 About the Water Supply System Related Compliance Water in Lamongan in terms of legal factors in accordance with this rule, and then from law enforcement apparatus is still not effective, of factors means and the facility is still not effective, from community factors have been effective, and of that habit has been effective. While the barriers faced by PDAM is of the law enforcement apparatus, facilities and infrastructure factors, factors of water sources and land contours factor. Solution by PDAM is to provide training to employees, the budget proposes more funds to the government, using SPAM Regional, and use other agencies for areas that have land contours that are difficult to reach.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/36/051703243 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 10 Apr 2017 14:42 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 10:04 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112939 |
Preview |
Text
skripsi.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |