Herdiyanti, Elly (2017) Penerapan Asas Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) (Studi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu/Bpm-P2tsp Kabupaten Ked. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang tinggi dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya pemerintah memiliki kewajiban memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya dalam pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan publik terutama perizinan pebuatan Surat izin usaha perdagangan. Penyelenggaraan tata kepemerintahan daerah berdasarkan asas pemerintahan yang baik akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi aktifitas perekonomian dan perdagangan. Pemerintah Kabupaten Kediri dalam peranan melaksanakan asas pemerintahan yang baik terutama dalam sektor perizinan surat izin usaha perdangan memiliki visi mewujudkan kemudahan berinvestasi melalui pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau. Badan Penanaman Modan dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri dalam memberikan pelayanan dituntut untuk menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan pembuatan surat izin usaha perdagangan (SIUP). Peneliti mengangkat permasalahan tentang Penerapan Asas Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-P2TSP) Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, metode pendekatan yuridis sosiologis, dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Dari hasil penelitian dan analisis maka penulis memperoleh hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan yakni (1) Penerapan asas pemerintahan yang baik harus mengacu pada standar oprasional prosedur pembuatan dan penerbitan surat izin usaha perdangan. (2) Hambatan yang terjadi di BPM-P2TSP Kabupaten Kediri dalam pembuatan surat izin usaha perdagangan yang bersifat umum Standar Operasional Prosedur (SOP) surat izin usaha perdagangan belum dilaksanakan secara optimal, Sumber daya manusia masih sangat kurang, sedangkan hambatan yang bersifat khusus Pemohon Siup banyak yang tidak melengkapi syarat ,waktu penerbitan siup, dan seharusnya selesai dalam waktu tujuh hari bisa sampai satu bulan , apalagi dengan adanya atauran yang baru bahwa penerbitan siup secara simultan hanya 2 hari kerja, ini belum bisa dilaksankan,dan masih ada penarikan biaya adminstrasi yang pada aturan tidak menyebutkan adanya. Solusi untuk menyelesaiakan hambatan tersebut penambahan pegawai yang berkwalitas, pembuatan peraturan daerah yang mengatur retribusi biaya surat izin usaha perdagangan, dan meningkatkan sarana prasarana yang lebih baik.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/3/051701760 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 16 Feb 2017 09:23 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 10:01 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112932 |
Preview |
Text
BAB_II.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_IV.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_V.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
CCF10022017.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_III.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_I.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
COVER_DAN_DAFTAR_ISI.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |