Nadia, RofikaChoirotin (2017) Efektivitas Pasal 8 Ayat (1) Huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Indonesia adalah negara yang kaya dengan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia. Terdiri dari pulau kecil, pulau besar, dan wilayah laut yang sangat luas, karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas maka pemerintah pusat menyerahkan beberapa kewenangannya kepada daerah yang dianggap mampu untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri, serta dilihat dari potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia daerah tersebut. Salah satu bentuk penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah pajak daerah. Pemerintah Daerah diberi kebebasan untuk memungut pajak daerahnya sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan daerah yang belum bisa dijangkau oleh pemerintah pusat serta pajak daerah yang menjadi sumber utama dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintahan daerah. Pemerintah Kabupaten Lamongan membuat Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010, untuk memudahkan pemerintah daerah dalam memungut retribusi dan mengelola parkir di tepi jalan umum. Selain itu diberlakukan pula parkir berlangganan yang dijelaskan pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010, bertujuan memudahkan para pengguna parkir ditepi jalan umum untuk membayar tagihan setiap bulannya. Keluhan juga disampaikan masyarakat Kabupaten Lamongan. Mereka mengeluhkan bahwa di beberapa titik parkir pinggir jalan yang sudah termasuk dalam daftar area parkir berlangganan nyatanya tetap dikenakan pungutan oleh juru parkir setempat. Dari adanya permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 15 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum harus ditingkatkan lagi agar tidak ada keluhan serupa yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Lamongan. Terkait dengan fasilitas parkir berlangganan yang disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, bahwa setiap masyarakat bernomor polisi Lamongan diwajibkan membayar jasa layanan parkir berlangganan setiap tahun saat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sesuai pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010. Masyarakat yang sudah membayar layanan tersebut setiap tahunnya dan memiliki kendaraan bernomor polisi Lamongan dapat menikmati layanan parkir yang lebih praktis tanpa harus membayar pungutan parkir pada lokasi yang sudah jelas terpasang rambu “Area parkir Berlangganan”. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan harapan masyarakat Lamongan, karena pada kenyataannya masih banyak para juru parkir nakal yang sengaja memungut uang parkir kepada para pengguna jasa parkir di area tersebut. Beberapa dari juru parkir tersebut terkadang memberi tanda dengan meletakkan kardus-kardus bekas yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mirip dengan penutup pada jok motor atau kaca mobil sebagai penutup sementara saat kendaraan tersebut diparkir. Dilihat dari uraian diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan seperti dijelaskan pada pasal 1 ayat (24) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010 sebagai instansi terkait yang berhak menindak tegas praktek kecurangan tersebut dengan cara memberikan penyuluhan dan sanksi tegas kepada setiap juru parkir yang melakukan kecurangan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya peran aktif dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan sebagai instansi terkait sangat dibutuhkan untuk memberikan kesadaran bagi setiap juru parkir yang bertugas di area parkir berlangganan. Peran masyarakat Kabupaten Lamongan juga sangat berpengaruh dalam penegakan Peraturan Daerah tersebut dengan tidak memberikan imbalan berupa apapun kepada juru parkir yang bertugas di area parkir berlangganan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/20/051702654 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.09 Local government |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 13 Mar 2017 09:01 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 09:33 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112922 |
Preview |
Text
BAB_I.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_III.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_II.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_IV.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_V.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_ISI.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
JURNAL_FIX.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |