Mahayoga, IGustiKadePrabawa (2017) Efektivitas Pelaksanaan Pasal 21 Ayat (1) Juncto Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Mengenai Hak Milik Atas Tanah Di Bali Dalam Perspektif Hukum P. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang efektivitas pelakasanaan di lapangan mengenaipengaturan subyek hak milik pada Pasal 21 Ayat (1)UU No. 5 Tahun 1950 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA)yang menyatakan, “Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik”, kemudian dipertegas pada Pasal 26 Ayat (2)yang menyatakan “perbuatanperbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing adalah batal demi hukum”.Minat warga negara asing untuk berinvestasi Bali khususnya di Jembrana yang cukup banyakmenyebabkan berkembangnya praktik penyelundupan hukum yang memungkinkan warga negara asing menguasai tanah hak milik. Berdasarkan permasalahan diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana efektivitas pelaksanaan pasal 21 ayat (1) juncto Pasal 26 ayat 2UUPA di Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jembrana? (2) Apa faktor-faktor penyebab tidak efektifnya pelaksanaan pasal 21 ayat (1) juncto Pasal 26 ayat (2)UUPA di Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jembrana? Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dalam hal ini yang akan diteliti terkait efektivitas pelakasanaan Pasal 21 Ayat 1 jo. Pasal 26 Ayat 2 UUPA terutama mengenai penerapan asas Nasionalitas dan praktik penyelundupan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Efektivitas pelakasanaan Pasal 21 Ayat (1) jo. Pasal 26 Ayat (2)UUPA di Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jembrana tidak efektif, karena terdapat pelanggaran dalam bentuk penyelundupan hukum yaitu perjanjian Nomineeyang digunakan Warga Negara Asing untuk menguasai tanah hak milik di Kabupaten Jembrana. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelakasanaan Pasal 21 Ayat (1) jo. Pasal 26 Ayat (2)UUPA di Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jembrana berdasarkan teori Lawrance M.Friedman ada tiga yaitu,faktor substansi ketentuan pasal tersebut sudah melindungi keberlangsungan kepemilikan hak milik atas tanah. Faktor struktur, BPN membiarkan perjanjian Nominee berlaku di masyarakat. Faktor kultur, masyarakat sudah menjadikan perjanjian Nominee sebagai kebutuhan,
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/11/051702645 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 10 Mar 2017 09:48 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 06:07 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112909 |
Preview |
Text
BAB_II.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_III.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_I.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
5.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
COVER_SKRIPSI.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_IV.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_ISI.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
HALAMAN_PERSETUJUAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
KATA_PENGANTAR.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
RINGKASAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Struktur_Organisasi_Badan_Pertanahan_Nasional_Kabupaten_Jembrana.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Tabel_penelitian_terdahulu_fix.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |