Mas, AssiahPuteri (2017) Pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tidak optimalnya Pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri yang dilatar belakangi oleh permasalahan kependudukan yaitu meningkatnya permasalahan mortalitas dan fertilitas penduduk Kota Kediri. Selain permasalahan tersebut, peristiwa kematian yang sifatnya tidak dapat diprediksikan waktunya, maka ahli waris atau anggota keluarga yang sedang berduka akan terbebani dengan pembiayaan pemakaman dan pengurusan jenazah yang pada kenyataannya tidak sedikit. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri ? (2) Apa hambatan pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri ? (3) Bagaimana solusi Dinas Sosial Kota Kediri dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri ? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan dekskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Sosial karena lembaga tersebut merupakan lembaga yang melaksanakan kebijakan dari walikota Kediri dan permasalahan tersebut dialami oleh Dinas Sosial selaku penyelenggara santunan kematian bagi penduduk miskin Kota Kediri. Data dalam skripsi ini terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Sosial Kota Kediri berjumlah 15 orang dengan metode Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel secara sengaja yang berarti peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Sampel diambil tidak secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti.Penulis menganalisis menggunakan teknik deskriptf analitik dimana hasil wawancara dan studi pustaka digambarkan selanjutnya dianalisis dengan memberikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan Pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun xii 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri tidak optimal karena ada persyaratan yang mempersulit pemohon. Hal tersebut disebabkan oleh factor hukum, factor penegak hukum, factor sarana atau fasilitas pendukung, factor masyarakat dan factor budaya sebagaimana dimaksud dalam teori factor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum Soerjono Soekanto. Hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pasal tersebut dibagi menjadi dari segi intern dan ekstern. Hambatan dari segi intern sepeeti banyak yang mengajukan permohonan santunan kematian dan proses pencairan dana yang terlambat, sedangkan darisegi ekstern seperti pemohon yang mengaku sebagi orang miskin dan pemohon yang mengajukan masih dalam satu keluarga. Solusi dari segi intern adalah berkonsultasi dengan kepala dinas, sedangkan solusi dari segi ekstern adalah mencari informasi pemohon dari tetangga rumah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan bantuan dari semua pihak, pembiayaan yang cukup dan pengawasan dari semua pihak. Selain itu diperlukan perubahan atau revisi dalam Peraturan Daerah tersebut dan dilakukan pelatihan dan pembekalan serta butuh totalitas kepada aparat pelaksana kegiatan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/105/051704719 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Yusuf Dwi N. |
| Date Deposited: | 21 Jun 2017 10:19 |
| Last Modified: | 21 Jun 2017 10:19 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112904 |
Actions (login required)
 |
View Item |