Efektivitas Pasal 2 Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadat dan Pelayanan Perizinan Tempat Kegiatan Pendidikan Ke

Irfana, RicoRodiaz (2016) Efektivitas Pasal 2 Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadat dan Pelayanan Perizinan Tempat Kegiatan Pendidikan Ke. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, peneliti membahas persoalan terkait adanya penolakan atas pembangunan tempat ibadah itu, karena tidak sesuai site plan awal yang dikeluarkan manajemen Araya. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah: bagaimana efektivitas pasal 2 Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadat dan Pelayanan Perizinan Tempat Kegiatan Pendidikan Keagamaan di Kota Malang ?, serta bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Malang dan solusinya terhadap masalah tersebut ?. Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis empriris dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 2 Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadat dan Pelayanan Perizinan Tempat Kegiatan Pendidikan Keagamaan di Kota Malang telah efektif baik dari faktor substansi hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Malang pada faktor substansi hukum tidak ada ketegasan terhadap kelompok masyarakat yang melakukan tindak kekerasan atas nama agama dan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pengurus pembangunan rumah ibadat ini semua dapat menyebabkan disharmonisasi kehidupan beragama. Selain itu faktor masyarakat karena adanya penolakan. Solusinya terhadap masalah tersebut adalah mengedepankan dialog antar Agama dan mengadakan sosialisasi tentang kerukunan antar umat beragama. Apabila terdapat pelanggaran administrasi bisa mengajukan gugatan kepada PTUN serta mengganti lokasi tempat ibadat yang lain jika memang ada penolakan dari warga sekitar.

English Abstract

In this paper, the problems related to the rejection of the construction of places of worship, because it does not match the initial site plan issued Araya management. Based on this raised the formulation of the problem: how the effectiveness of Section 2 of Regulation Mayor Malang No. 8 of 2007 on the System and Procedure Services Permitting Construction of Houses of Worship and Licensing Services Sites Activity of Religious Education in Malang?, And how barriers faced by the Government Malang and the solution to the problem?. This thesis research using empiric juridical method to statute approach and the case approach. Primary legal materials, secondary, and tertiary obtained by researchers will be analyzed using qualitative descriptive analysis techniques. The results show that Section 2 of Regulation Mayor Malang No. 8 of 2007 on the System and Procedure Services Permitting Construction of Houses of Worship and Licensing Services Sites Activity of Religious Education in Malang has been effective in both of the factors the substance of the law itself, a factor law enforcement, factors means or facilities that support law enforcement, community factors, as well as cultural factors. Barriers faced by Malang government on legal substance factor no firmness of community groups who commit violence in the name of religion and disobedience committed by the construction can all cause disharmony of religious life. In addition, factors the community for their rejection. The solution to this problem is to promote inter-religious dialogue and the socialization of inter-religious harmony. If there is an administrative offense can file a lawsuit to the Administrative Court as well as change the location of the place of worship other if there is resistance from local residents.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2016/99/ 051604716
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Kustati
Date Deposited:	14 Jul 2016 11:31
Last Modified:	01 Feb 2023 04:13
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112896

Text RICO RODIAZ IRFANA.pdf Download (1MB)

Actions (login required)

View Item