Octavianoor, Helmy (2016) Pelaksanaan Pasal 92 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terkait Kewajiban Pemerintah Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Bagi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terkait Kewajiban Pemerintah memberikan Bantuan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi karena akhir-akhir banyak sekali Pegawai Negeri Sipil yang sedang dalam perkara persidangan baik perkara pidana yang tidak ada kaitannya dengan tugas maupun perkara perdata dan PTUN yang berkaitan dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam waktu sampai dengan bulan Nopember 2015 saja tercatat ada beberapa kasus yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, 10 diantaranya adalah perkara perdata dan PTUN yang masih berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana Pelaksanaan Pasal 92Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terkait Kewajiban Pemerintah memberikan Bantuan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil? (2) Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan Pasal 92Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terkait Kewajiban Pemerintah memberikan Bantuan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil di Kota Malang? (3) Solusi Atas Hambatan dalam Pelaksanaan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara terkait pemberian bantuan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil di Kota Malang? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Kota Malang lebih tepatnya di Bagian Hukum Pemerintah Kota Malang . Jenis dan Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, pendapat dari ahli hukum dan studi internet. Teknik analisis data adalah deskriptif analisis. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui, bahwa Pelaksanaan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terkait Kewajiban Pemerintah memberikan Bantuan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil belum berjalan secara maksimal. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pemberian bantuan hukum tersebut belum berjalan maksimal, yaitu terbatasnya dana untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Pemerintah Kota Malang, ketersediaan pemberi bantuan hukum masih belum tercukupi, dan sumber daya manusia.
English Abstract
This research talks about the implementation of Article 92 of Law No. 5 of 2014 On the State Civil Administrative Obligations Related to Legal Aid Against Government gives the Civil Service. The theme options against the background because lately a lot of Civil Servants who are in a very good hearing criminal cases that have nothing to do with the task as well as civil matters and related administrative court in the execution of their duties. In the period up to November 2015 alone, there were some cases involving the Civil Service, 10 of them are civil cases and administrative court that is still associated with the performance of its duties. Based on this background, the formulation of the problem in this study are (1) How the Implementation of Article 92 of Law No. 5 of 2014 On the State Civil Administrative Obligations Related to Legal Aid Against Government gives the Civil Service? (2) What factors are inhibiting the implementation of Article 92 of Law No. 5 of 2014 On the State Civil Administrative Obligations Related to Legal Aid Against Government provides civil servants by Malang government? (3) Solutions of the factors are inhibiting in the Implementation of Article 92 of Law No. 5 of 2014 On the State concerned to provide legal aid to the Civil Service in Malang ? This research uses empirical juridical with sociological juridical approach. The research location in Malang more precisely in the Law Department of Malang City Government. Types and Sources of data are the primary data and secondary data. The primary data can be obtained by direct interviews with sources. Secondary data were obtained from literature studies, opinions of legal experts and internet study. The data analysis technique is descriptive analysis. From these results it can be seen, that the implementation of Article 92 of Law No. 5 of 2014 On the State Civil Administrative Obligations Related to Legal Aid Against Government gives the Civil Service has not run optimally. There are several factors that lead to the provision of legal aid is not running optimally, ie limited funding for the implementation of the provision of legal aid in Malang government, the availability of legal aid providers are still not fulfilled, and human resources.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/97/ 051604714 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 18 Jul 2016 14:24 |
| Last Modified: | 18 Jul 2016 14:24 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112894 |
Actions (login required)
 |
View Item |