Lumantouw, AghnesChaterinaMahardika (2016) Penegakan Kode Etik Profesi Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Menyalahgunakan Narkotika (Studi Di Kepolisian Resort Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Penegakan Kode Etik Profesi Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Menyalahgunakan Narkotika. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa oknum anggota Polri bertindak sebaliknya yang tidak sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum. Sebagian kasus yang ditemukan adalah kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anggota Polri. Perilaku dan tindakan dari anggota Polri tidak boleh melanggar seluruh norma atau aturan hukum yang berlaku di Indonesia, dan perilaku tersebut terikat oleh etika profesinya yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perumusan masalah yang akan dibahas sesuai dengan judul penelitian yang diangkat adalah sebagai berikut : a.Bagaimana penegakan kode etik profesi terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan narkotika di Polres Malang? b.Apa hambatan yang dihadapi dalam penegakan kode etik profesi terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan narkotika serta upaya yang dilakukan agar anggota Polri yang lain tidak terlibat kasus penyalahgunaan narkotika di Polres Malang? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, dansumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Penegakan kode etik profesi terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyalahgunakan narkotika di Kepolisian Resort Malang dilaksanakan oleh Sipropam Polres Malang, penegakan yang dilakukan belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2014 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia karena tidak menghadirkan terduga pelangga dalam persidangan, hambatan yang dihadapi Polres Malang adalah dari keluarga Pelanggar KEPP dan peraturan perundang-undangan yang selalu berubah. Upaya yang dilakukan adalah pembinaan dengan cara preventif dan represif, dalam upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Polres Malang. Saran yang diberikan peneliti kepada Polres Malang adalah tetap menghadirkan terduga pelanggar selama masih diketahui keberadaannya, memaksimalkan sanksi yang diberikan ada pengawasan yang dilakukan baik dengan cara melalui organisasi Polri itu sendiri atau dengan cara di luar organisasi Polri.
English Abstract
In this thesis, the author raises the issue of enforcement of the Professional Ethics Code Against Members of the Police of the Republic of Indonesia which Abusing Narcotics. The theme selection was based on some unscrupulous members of the Police Department who act inappropriately with the duties and authority as law enforcement officers. Most cases found are drug abuse involving members of the police. The behavior and actions of members of the Police Department must not violate the norms or rules of law applied in Indonesia, and the behavior is bound by professional ethics set forth by the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 14 Year 2011 concerning the Professional Ethics Code of Indonesian Police. Formulation of issues to be discussed according to the title of the research raised were as follows: a.How didthe enforcement of codes of professional conduct against members of the Malang Police Department who abuse narcotics apply? b. What are the obstacles encountered in the enforcement of the code of ethics of the members of the police who abuse narcotics and the efforts taken so that the other members of the police would not be involved in cases of narcotics abuse in Malang Police Department? This research used empirical juridical with sociological juridical approach, and the sources of the data used are primary data and secondary data. The results of the researchusing methods above enable the authors to obtain the answer of the problems. It shows that the enforcement of the code of professional conduct of the Members of the Police of the Republic of Indonesia who abuse narcotics at the Police Resort Malang implemented by Sipropam Police Malang is not established accordingly with Government Regulation No. 2 2002 on the Disciplinary Regulations Members of the Indonesian Police, Police Chief Regulation of the Republic of Indonesia Number 19 year 2012 on Organizational Structure and Work Commissions Code of Conduct of Indonesian Police and Police Chief Regulation of the Republic of Indonesia Number 11 of 2014 About the Professional Code of Conduct State Police Republic of Indonesia by not presentting any unexpected violator in the trial, which caused by obstacles from the family of KEPP offenders and regulations that keep changing. The efforts taken are preventive and repressive coaching, in efforts to prevent trafficking and narcotic abuse in Malang Police Department. Advice given to the Malang Police Department are by presentting theunexpected violator as long as they are available and maximizing the sanction with internal monitoring by Malang Police Department and external monitoring from an outside organization.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/94/ 051604640 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 22 Jul 2016 09:12 |
| Last Modified: | 22 Jul 2016 09:12 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112891 |
Actions (login required)
 |
View Item |