Febiana, AnidaWahyuni (2016) Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia Menurut Hukum Pidana Positif Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia Menurut Hukum Pidana Positif di Indonesia. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya kasus – kasus kekerasan seksual terhadap anak yang pelakunya adalah seorang pedofilia. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : 1) Apa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pedofilia? 2) Apakah pelaku tindak pidana pedofilia dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 44 KUHP? Skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Data primer dan data sekunder yang diperoleh penulis dari studi kepustakaan, studi dokumentasi, dan akses internet. Data tersebut akan dianalisis menggunakan teknis analisis gramatikal, sistematis, dan sosiologis. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa tindak pidana pedofilia memang belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang – undangan manapun di Indonesia, tetapi bentuk unsur – unsur perbuatannya masih dapat ditemui di KUHP yang terdapat pada pasal 287, pasal 290, pasal 292, pasal 293, dan pasal 294 dimana pelakunya adalah orang dewasa, sedangkan pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pertannggungjawaban pidana terhadap pelaku pedofilia terdapat pada pasal 81 dan pasal 82. Pelakunya juga merupakan orang dewasa. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pedofilia berdasarkan pasal 44 KUHP adalah pelaku pedofilia tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana karena terdapat kecacatan dalam neuropsikologisnya. Konsep rehabilitasi sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan pedofilia adalah dengan menerapkan rehabilitasi medis yang terdiri dari psikoterapi dan farmakoterapi. Saran yang dapat penulis berikan dari pembahasan dan kesimpulan diatas adalah penanggulangan kejahatan pedofilia tidak cukup hanya dilakukan dengan metode yang bersifat penal di KUHP atau Undang – Undang Perlindungan Anak, tetapi juga harus diterapkan metode yang bersifat preventif yaitu dengan diberlakukannya undang – undang khusus pedofilia dan 12 rehabilitasi medis yang dibuat dan disahkan oleh pemerintah, agar tidak terjadi lagi kasus – kasus kekerasan seksual anak yang pelakunya adalah seorang pedofil.
English Abstract
The author raised topic about Criminal Liability of Pedophilia Offender According to Indonesian Positive Criminal Law. That topic was chosen because child sexual abuse or pedophilia cases were much happening lately. According to those cases above, this minor thesis deliver two problems: 1) What kind of criminal liability against pedophilia offender? 2) Is pedophilia offender can be accounted for according to article 44 KUHP? This minor thesis used normative method, with statute approach and conceptual approach. The primary and secondary data are collect from literature study, documentation, and internet access. Those data are analyzed by grammatical, systematic, and sociologic methods. The author already got the answer that pedophilia crime does not regulated yet in any Indonesian criminal act, but the elements of their criminal action are still can be found in article 287, article 290, article 292, article 293, article 294 KUHP, and article 81, article 82 of Indonesian Act Number 35 Year 2014, amendment of Act Number 23 Year 2002 about Child Protection, whom the offender is an adult. According to article 44 KUHP, pedophilia offender does not have criminal liability because there is a neuropsychological defect in their mind. The rehabilitation concept as an effort to reduce child sexual abuse or pedophilia crime is applied medical rehabilitation. The suggestion that author can recommend to this research is any penal punishment will not enough to reduce child sexual abuse or pedophilia crime, but the government must making a new regulation about medical rehabilitation for pedophilia offender. So the crime will not increase and can be handled properly.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/89/ 051604635 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 20 Jul 2016 10:35 |
| Last Modified: | 20 Jul 2016 10:35 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112885 |
Actions (login required)
 |
View Item |