Perdana, Gema (2016) Politik Hukum Nasional Terhadap Gerakan Pramuka (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada Skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Politik Hukum Nasional terhadap Gerakan Pramuka yang difokuskan terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. hal ini dilatar belakangi oleh keberadaan Undang- Undang Gerakan Pramuka yang diharapkan dapat menjadi wadah pembentukan jatidiri bangsa, semangat nasionalisme, dan patriotisme bagi masyarakat Indonesia. akan tetapi hal tersebut masih belum berdampak positif dan sesuai dengan harapan. Diamana pada tahun 2015 Kwartir Nasional Gerakan Pramuka mengusulkan dilakukannya perubahan Undang-undang tentang Gerakan Pramuka melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sehingga hal ini menjadi sangat miris jika kita lihat masa berlaku undangundang tersebut masih 5 tahun sedang berjalan. Undang-undang yang memiliki peranan strategis dalam pelaksanaan tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara seharusnya dibentuk dengan tujuan yang jelas, rumusan yang sesuai, memiliki kepastian hukum, berkesinambungan, keserasian dan keselarasan. sehingga suatu undang-undang yang dibentuk dalam jangka waktu yang lama dapat bertahan dan sesuai dengan kondisi masyarakat dimasa depan dengan selalu berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang tersusun secara terarah dan sistematis sebagai politik hukum nasional yang telah ditetapkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjawab permasalahan sebagaimana telah diuraikan diatas tersebut, maka skripsi ini mengangkat rumusan masalah tentang Bagaimanakah Politik Hukum Nasional terhadap Gerakan Pramuka ? yang kemudian akan turut menjelaskan peranan Gerakan Pramuka dalam pembangunan Nasional jangka Panjang 2005-2025? Kemudian pada Penulisan Skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan sejarah (Historical approach), Pendekatan perundang-undangan (Statute approach), dan Pendekatan Konsep (Conseptual Approach). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh oleh penulis dianalisis dengan menggunakan teknik analisis hukum Deskriptif analitis yang dapat dilakukan dengan berbagai metode interpretasi, dalam rangka penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban bahwa Gerakan Pramuka merupakan perwujudan dari hak konstitusional setiap warga negara Indonesia, X yang wajib untuk dihormati, dilindungi dan diakui sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28C, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian Politik hukum nasional terhadap Gerakan Pramuka bersifat hukum Progresif yang dipengaruhi oleh perubahan keadaan sosial pada masyarakat. Pasca Reformasi banyak generasi muda dan kaum dewasa yang mulai meninggalakan nilai-nilai Pancasila sebagai Jati diri bangsa, hal ini akibat dari masuknya arus Globalisasi. Undang-Undang No.12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka yang merupakan law is tool of social engineering diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut dengan menumbuhkan karakter bangsa yang tangguh, berakhlak mulia, memiliki semangat Nasionalisme dan Patriotisme, bermoral berdasarkan Pancasila serta menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa melalui Pendidikan kepramukaan. Gerakan Pramuka melalui penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan memiliki peranan stratgis dalam proses pembangunan sumber daya manusia yang ideal dan sesuai dengan yang dicita-citakan. Dimana dalam pendidikan kepramukaan memberikan penanaman nilai-nilai kebangsaan Indonesia, dengan menganut asas Pancasila serta mengamalkan Kode Kehormatan dan Nilai Kepramukaan sebagaimana Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2010. Sehingga diharapkan Gerakan Pramuka dapat mencetak Generasi muda yang berkarakter, memiliki semangat kebangsaan, Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga menurut Penulis Perlu adanya perubahan UU No. 12 Tahun 2010 yang memuat dan mengatur mengenai penataan kembali organisasi Gerakan Pramuka; Penegasan hubungan dan dukungan Pemerintah dengan Gerakan Pramuka; penegasan mengenai peranan Gerakan Pramuka dalam penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal; Mensinergikan Gerakan Pramuka dengan Revolusi karakter bangsa; dan penyesuaian kewenangan kementerian yang berhak memberikan pengawasan terdahap Gerakan Pramuka. dimana segala perubahan tersebut sangat perlu disinergikan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Nasional tahun 2005-2025 yang terdapat pada UU No. 17 Tahun 2007. Perlu adanya Penguatan dan Perluasan kewenangan Gerakan Pramuka dalam proses pembangunan Nasional dibidang peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkarakter unggul, beretika dan memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme kepada Negara Republik Indonesia.
English Abstract
In this thesis , writer raised problems of politics national legal to motion a boy scout focused of l Act number 12 years 2010 about the boy scouts movement. The drop was triggered by the existence of the act of the boy scouts movement that are supposed to be to be a forum the formation of the nation identity , the spirit of nationalism , and patriotism for the people of indonesia.However and this was still has not had a positive impact and in conformity with expectation. Where in 2015 kwartir national the boy scouts movement proposed he did the changing of law about the boy scouts movement through the house of representative , so that this became incredibly miris if we look at the effect of the bill still five years was walking. The act of having the role of strategic in the implementation of the purpose and ideals nation and state supposed to be formed with the clear, formulation appropriate, having legal certainty, sustainable, harmony and harmony. So that an the act of formed for long periods can survive and in accordance with conditions of the community in which front with always based on national long-term development plan composed in a purposeful manner and systematic as national law political has created pancasila and the constitution of the republic of indonesia of 1945. To answer problems as shown above the, so thesis formulation this raised the issue of how national law political to the boy scouts movement? which will then also explain the role of the boy scouts movement in the construction of national long-term 2005-2025? Then in writing this thesis the use writers method juridical normative by using the method approach history (historical approach) , approach and regulations (statute approach) , and approach the concept of (conseptual approach) . The law primary and secondary obtained by writers analyzed using analysis techniques descriptive analytical law which may be done by the various methods interpretation , in order to the withdrawal of conclusion T he research with the methods above, writer elicit a response that the boy scouts movement was the embodiment of the constitutional right every citizen indonesia, which should be of honor, are protected and recognized as stipulated in section 28, arts 28c, and article 31 the constitution of the republic of indonesia of 1945. Then law political national to the boy scouts movement is law progressive influenced by changes in social conditions to the community.After reform especially the young people and adults who began meninggalakan values pancasila as the identity of, it is a result of the entry of the current globalization. The act of no.12 2010 about the boy scouts movement that is law is tool of social engineering is expected to the challenge the grow nation character tough, berakhlak noble, having the spirit of nationalism and patriotism, dissolute pancasila and strengthening identity and personality the through education scouting. The boy scouts movement with the implementation of the education scouting having the role of stratgis in XII the process of the development of human resources ideal and corresponding to that of hope.Where in education scouting give planting values nationality indonesia, with adheres to the principles of pancasila and have code of honor and value scouting as article 8 of law the boy scouts movement. It is expected that the boy scouts movement get the young generation which is characterless , having the spirit of nationality , soul nationalism and patriotism to national unity of the Republic Of Indonesia So according to author need to the change in law no. 12 year 2010 who loads and set on the management of the back organization the boy scouts movement; affirmation relations and the support of the with the boy scouts movement; affirmation of the role of the boy scouts movement in the formal education and non-formal. Synchronize the boy scouts movement by a revolution nation character; and the adjustment of authority the ministry of who right to cast supervision terdahap the boy scouts movement. Where all the changes needs to be in synergy in national long-term development plan (RPJP) national years 2005-2025 which is found in law no. 17 yers 2007. There should have been strengthening and expansion of authority the boy scouts movement in the process of national development in the increase in human resources that characterless superior, ethical and having the spirit of nationalism and patriotism to of the Republic Of Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/87/ 051604633 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 20 Jul 2016 08:32 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 06:02 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112883 |
Actions (login required)
 |
View Item |