Rachmawati, Devi (2016) Kewajiban Negara Dalam Pemberian Hak Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Skripsi ini membahas dan menganalis kewajiban negara dalam memberikan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Adanya indikasi kekaburan norma dalam rumusan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut dengan UU PTPPO). Walaupun pemberian restitusi merupakan kewajiban dari pelaku, namun dalam proses dalam mencapai kewajiban pelaku tersebut diperlukan kewajiban negara yang diwakilkan oleh penegak hukum khususnya Polisi dan Penuntut Umum. Rumusan pasal tersebut tidak mengatur secara tegas mengenai pihak yang berwajib dalam proses pemberian restitusi, sehingga para penegak hukum yang berkaitan tidak menjalankan kewajibannya. Akibatnya, hak atas restitusi tidak didapatkan korban. Dalam mengidentifikasi dan menganalisis kewajiban negara tersebut, Penulis tidak hanya berdasarkan UU PTPPO, melainkan juga menggunakan peraturan lain, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnnya disebut dengan UU PSK) serta peraturan pelaksana UU PSK, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (PP 44/2008). Berdasarkan hal di atas, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah apa kewajiban negara dalam pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang? Dan apakah pemberian hak restitusi dapat melindungi korban tindak pidana perdagangan orang? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan metode interpretasi sistematis yaitu melihat undang-undang yang terkait. Hasil penelitian adalah kewajiban negara dalam pemberian restitusi korban TPPO diidentifikasi berdasarkan tiga peraturan perundang-undangan, yaitu UU PTPPO, UU PSK dan PP 44/2008 sebagai peraturan pelaksana UU PSK. UU PTPPO mewajibkan Polisi memberitahu korban tentang hak restitusi, Penuntut Umum wajib memberitahu korban untuk mengajukan restitusi serta memasukannya bersama dengan Tuntutan sehingga Hakim wajib memutus putusan yang mencantumkan restitusi di dalamnya. UU PSK dan PP 44/2008 mewajibkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengajukan permohonan restitusi. LPSK diwajibkan bekerja sama dengan Penuntut Umum dan Hakim dalam hal mengajukan restitusi. Hak restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang berupa ganti rugi secara materiil maupun immaterial yang tujuannya untuk memulihkan keadaan korban.
English Abstract
This minor thesis discuss and analyze state’s obligation in the provision of restitution to human trafficking crime’s victim. There is a indication of legal obscurity on Article 48 Act of Indonesia Republic Number 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking Crime (next called Act No. 21 of 2007). Though the restitution become a perpetrator’s obligation, but in the process of achieving to perpetrator’s obligation is required state’s obligation which is represented by the law enforcer, especially Police and Presecutor. Formulation of that Article doesn’t regulate clearly about who are the parties that have an authorities in the process of restitution, so those law enforcer doesn’t do their duties. As a result, human trafficking’s victim doesn’t get their right of restitution. The author identify and analyze these state’s obligation is not only based on Act No. 21 of 2007, but also baesd on Act of Indonesia Republic Number 31 of 2014 as a subtitute of Act Indonesia Republic Number 13 of 2006 about Protection of Witnesses and Victims (next called Act No. 31 of 2014) and Government Regulation Number 44 of 2008 about Granting of Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims (next called PP 44/2008) as a implementing regulation of Act No. 31 of 2014. Based on the above, there are two formulation of problems, What are the state’s obligation in granting the right of restitution for human trafficking crime’s victim?and Is the granting of restitution give protection to human trafficking crime’s victim? The methode of this minor thesis use normative juridical research and use statute approach also analytical approach. This research is analyzed by using interpretation systematically. This interpretation is looking related some Act. Based on the research, state’s obligation in the provision of restitution to human trafficking’s victim is identified based on three Acts, there are Act Number 21 of 2007, Act Number 31 of 2014 and Government Regulation Number 44 of 2008. Act Number 21 of 2007 command the Police to tell the victim about their right of restitution, Presecutor also command to tell the victim to submit restitution and also put it in requisitoir attorny, so the Judge can decide the restitution verdic. On Act Number 31 of 2014 and Government Regulation Number 44 of 2008 command a state institution called Institution of Protection Witnesses and Victims (LPSK) to handle and represent witnesse and victim. LPSK command to work together with Presecutor and Judge in the condition to submit the restitution. Right of restitution is one form of legal protection for human trafficking crime’s victim in the form of damage in materiil and immaterial which purpose to repair the damage of physical, non-physical and financial for human trafficking’s victim as long as they become a victim.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/86/ 051604632 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 19 Jul 2016 15:07 |
| Last Modified: | 19 Jul 2016 15:07 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112882 |
Actions (login required)
 |
View Item |