Konsep Repatriasi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Upaya Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana

Ermawati, IndahAlriestya (2016) Konsep Repatriasi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Upaya Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penulisan skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang Konsep Repatriasi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh peraturan tentang repatriasi dalam Pasal 54 UU TPPO yang masih kurang dalam pengaturannya. Pasal 54 UU TPPO yang mengatur tentang repatriasi korban tindak pidana perdagangan orang belum menunjukan keberpihakan pada korban perdagangan orang yang dalam hal ini terkait prosedur repatriasi dan perlindungan hak-hak korban. Karya tulis ini berdasarkan hal tersebut diatas, mengangkat rumusan masalah: (1) Mengapa konsep pengaturan repatriasi terhadap korban perdagangan orang perlu dibuat di Indonesia? (2) Bagaimana bentuk konsep pengaturan repatriasi terhadap korban perdagangan orang yang sebenarnya diterapkan di Indonesia sebagai upaya pembaharuan kebijakan hukum pidana di Indonesia? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi teleologis atau sosiologis dan interpretasi komparatif. Interpretasi teleologis diterapkan pada undang-undang yang tidak sesuai lagi dengan tujuan kemasyarakatan, dilakukan pada peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hal ini pada waktu diundangkannya Undang-Undang tersebut dikenal atau tidak. Interpretasi komparatif dilakukan dengan membandingkan penerapan asas-asas hukumnya dalam peraturan perundangudangan yang lain dan/atau konvensi-konvensi internasioanal yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian. Hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa konsep repatriasi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang perlu diatur dalam suatu peraturan khusus karena tindak pidana perdagangan orang sebagai kejahatan extra ordinary crime, adanya kekaburan norma repatriasi dalam Pasal 54 UU TPPO, dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang sebagai tanggung jawab negara. Bentuk konsep pengaturan repatriasi terhadap korban perdagangan orang yang seharusnya diterapkan di Indonesia sebagai salah satu upaya pembaharuan kebijakan hukum pidana yaitu dibutuhkannya peraturan pelaksana tentang mekanisme dan tata cara pengajuan proses repatriasi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan terhadap hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang yang harus dikaji kembali.

English Abstract

In this research, author focus about the problems of Repatriation Concept of the Human Trafficking Crime’s Victim as a Renewal to Reform the Criminal Law Policy. The chosen theme was motivated by the regulation about repatriation on Article 54 Act Number 21 of 2007, which is still lack on the regulation itself. Article 54 Act Number 21 of 2007 which regulates about repatriation the victim of human trafficking haven’t show the alignments to the victims of the trafficking which in this case regarding with the repatriation procedure and protection of victim’s rights. This research based on the above description, raised the formulation of the problem: (1) Why the regulation of repatriation concept of human trafficking need to be exist in Indonesia? (2) How is the form of the repatriation concept’s regulation to the victim of the human trafficking which actually exists in Indonesia as the effort of renewal Indonesian criminal law policy? The writing of this paper used the juridical normative method with the statue approach and conceptual approach. Primary legal materials, secondary and tertiary that the author got will analyze by using a teleological interpretation technique or sociologist and comparative interpretative. Teleological interpretation implement on the constitution which is not as the purpose of society, doesn’t care does the constitution exist or not during the making process. Comparative interpretation has done by comparing the principle’s application on another constitutional regulation and/or international conventions that being the recommendation on solving the problem of law which is being the object of study. Result of the research by using those methods, the author receive an answer of the problems that the repatriation concept to the victim of human trafficking need to be manage properly on a special regulations because criminal act as the extra ordinary crime, the existing of repatriation haziness norms on the Article of 54 Act Number 21 of 2007, and fulfillment rights of human trafficking victim as the state’s responsibility. Form of the regulation concept to the human trafficking victim which actually implemented in Indonesia as one of the renewal regulations of criminal law policy which is the need of implementation regulations about the mechanism and rules of filing the repatriation process for the victims and the safety for their rights have to be reexamined.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2016/81/ 051604546
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Kustati
Date Deposited:	13 May 2016 15:42
Last Modified:	30 Mar 2023 06:22
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112876

Text INDAH ALRIESTYA ERMAWATI.pdf Download (1MB)

Actions (login required)

View Item