AldiEkaSetiawan, Nova (2016) Bentuk Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Perusahaan Yang Didirikan Melalui Penanaman Modal Asing Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pengaturan tentang bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh Perusahaan yang didirikan melalui penanaman modal asing dalam peraturan perundang-undangan saat ini masih lemah. Baik dari pengaturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Hal ini menjadi celah bagi perusahaan dalam melaksanakan TJSL tersebut sehingga pelaksanaan TJSL kurang efektif, efisien dan tepat sasaran. Dari latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh perusahaan yang didirikan melalui penanaman modal asing dalam mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan (statute approach), perbandingan (comparative appoach), dan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian oleh penulis dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi atau penafsiran gramatikal dan teleogis (sosiologis). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa bentuk TJSL dalam PMA oleh perusahaan yang didirikan melalui PMA dalam mewujudkan pembangunan Ekonomi Inklusif, yakni dengan bentuk TJSL yang disesuaikan dengan penggolongan sektor usaha atau bidang usaha dalam PMA di Indonesia dengan berbasis keraifan lokal masyarakat dan pemberdayaan mayarakat sehingga terciptanya kondisi pembangunan Ekonomi Inklusif yang merata disetiap sektor dan bermanfaat bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan. Seharusnya pemerintah berperan aktif dengan menyiapkan sebuah perangkat hukum berupa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih khusus mengenai TJSL serta memperketat pengawasan dan regulasi dalam hal teknis pelaksanaan TJSL oleh Persuahaan atau Persero dalam penanaman modal asing di Indonesia.
English Abstract
The arrangement on the form of social and Environmental Responsibility (TJSL) by companies established through foreign capital investment in the current regulation is still weak. Both the arrangement of Act No. 25 year 2007 about Investment, Law Number 40 year 2007 concerning Limited Company and government regulation of the Republic of Indonesia Number 47 year 2012 about social and environmental responsibility of the company is limited. This is a loophole for companies in carrying out the execution so the TJSL so that the aplication of TJSL is less effective, efficient and is not right on target. From the background above, then the researchers raised the issue of how the form of social and environmental responsibility by companies established trhough foreign Capital Invesment in realizing Inclusive Economic Development? This research employed juridical normative method using a statutory approach (statute approach), comparison (comparative appoach) and conceptual (conceptual approach) approaches. The data were of primary, secondary, and tertiary legal materials which were then analyzed using the technique of interpretation or grammatical and teleogis (sociological) interpretation. The findings of the research show that the form of TJSL in FOREIGN DIRECT INVESTMENT by companies was established through PMA in realizing Inclusive economic development. The form of TJSL related concepts for each company came from PMA tailored to its business sector or field in the PMA in Indonesia so that an inclusive economic development conditions that are prevalent in every sector and of benefit to the community and environmental sustainability by means of empowering community-based or local wisdom community can be created. Government should play an active role by setting up a legal system in the form of laws and Government regulations that govern more specifically about TJSL and tighten supervision and regulation in terms of technical implementation of TJSL by participating companies in foreign capital investment and refines in Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/786/051612552 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Sugiantoro |
| Date Deposited: | 09 Dec 2016 14:15 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 06:04 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112871 |
Preview |
Text
Jurnal_Skripsi_Nova_Aldi_Eka_Setiawan_115010100111016.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
SKripsi_Nova_Aldi_Eka_Setiawan_115010100111016.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |