Pramadi, RosietaBernadya (2016) Fungsi Dan Kewenangan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Dalam Wilayah Kerjanya Yang Sudah Terdapat Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Di Kecamatan Sukun Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hukum dalam hal Fungsi dan Kewenangan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Dalam Wilayah Kerjanya Yang Sudah Terdapat Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kantor Kecamatan Sukun Kota Malang. Pemilihan penelitian ini berdasarkan hasil temuan penulis saat melakukan pra survey di Kantor Kecamatan Sukun Kota Malang yang dimana masih terdapat permasalahan yang bersangkutan dengan pelaksanaan fungsi dan kewenangan PPAT Sementara. Pelaksanaan fungsi dan kewenangan PPAT Sementara wilayah Kecamatan Sukun tidak berjalan secara utuh seperti yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 dalam wilayah kerjanya yang dimana di wilayah tersebut sudah terdapat PPAT yang mempunyai dan menjalankan fungsi dan kewenangan yang sama dengan PPAT Sementara tersebut. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa faktor yang membuat camat sebagai PPAT Sementara tidak dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya secara utuh. Dengan adanya kesulitan-kesulitan yang dihadapi camat sebagai PPAT Sementara dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi dan kewenangan yang dilakukan camat selaku PPAT Sementara wilayah Kecamatan Sukun dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan fungsi dan kewenangan tersebut serta bagaimana upaya penyelesaiannya. Penelitian yang penulis teliti ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang dimana penelitian tersebut memiliki fokus untuk menghubungkan peraturan atau aturan hukum yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini memudahkan penulis untuk mengamati reaksi ataupun interaksi di masyarakat bila fungsi dan kewenangan PPAT Sementara dijalankan sepenuhnya. Hal tersebut dikarenakan pendekatan ini membahas berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang diperoleh dari lapangan secara langsung tentang bagaimana pelaksanaan fungsi dan kewenangan xiii PPAT Sementara dalam wilayah kerjanya yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang penulis lakukan, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai dokumendokumen terkait, buku-buku, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Teknik untuk memperoleh data yang penulis lakukan adalah dengan melakukan wawancara terpimpin serta dengan melakukan studi dokumen, sedangkan teknik analisis yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis. Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap akan ditemukannya berbagai solusi dan berbagai cara yang dapat dilakukan agar pelaksanaan fungsi dan kewenangan camat sebagai PPAT Sementara dalam wilayah kerjanya yang sudah terdapat PPAT dapat berjalan sebagaimana mestinya.
English Abstract
In this thesis, the writer raised legal issues in terms of functions and authorities of the Head of Subdistrict as the Temporary Land Deed Official in Its Working Area Which Has an Actual Land Deed Official in the Subdistrict Office of Sukun Malang City. The selection of this thesis was based on the findings of the writer at the time performing pre-survey in the Subdistrict Office of Sukun Malang City where there were problems concerned with the implementation of the functions and authorities of Temporary Land Deed Official (PPAT). The implementation of functions and authorities of Temporary Land Deed Official (PPAT) in the Subdistrict of Sukun is not running entirely as well as on Government Regulation No. 37 of 1998 in its working area in which in that particular region there is already Land Deed Official (PPAT) that has and execute its functions and authorities similar to Temporary Land Deed Official (PPAT). This is because there are several factors that have made the head of subdistrict as the Temporary Land Deed Official (PPAT) unable to perform the functions and authority entirety. Given the difficulties faced by the head of subdistrict as the Temporary Land Deed Official (PPAT) in exercising its functions and authorities, the writer was interested to conduct this study in order to know how does the execution of the functions and authorities by the head of subdistrict as the Temporary Land Deed Official (PPAT) in the Subdistrict of Sukun and any obstacles encountered in performing such functions and authorities as well as settlement made. The researcher that the writer conducted on was empirical juridical research, in which the research has focused on connecting regulations or the existing legal regulations with the reality on the ground. The approach that the writer used was sociologist juridical approach. This approach facilitates the writer to observe the reaction or interaction in the community when the functions and authorities of the Temporary Land Deed Official (PPAT) have been entirely executed. This is because this approach discusses based on the facts and the data obtained from the field directly about how is the implementation of the functions and authorities of the Temporary Land Deed Official (PPAT) in its working area contained in Government Regulation No. 37 Year 1998 on Position Rules of Temporary Land Deed Official (PPAT).
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/76/ 051604479 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 13 May 2016 08:58 |
| Last Modified: | 13 May 2016 08:58 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112868 |
Actions (login required)
 |
View Item |