Analisis Yuridis Pasal 65 Ayat (5) Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Arbitrase Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa E-Commerce

Wibowo, AfrizalMukti (2016) Analisis Yuridis Pasal 65 Ayat (5) Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Arbitrase Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa E-Commerce. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hukum tentang Arbitrase Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa E-commerce. Dalam Pasal 65 Ayat (5) UU No 7 Tahun 2014, menentukan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa e-commerce lainnya adalah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, di Indonesia belum terdapat hukum yang mengatur mengenai arbitrase online. Hal serupa juga terjadi di Cina. Akan tetapi, salah satu lembaga arbitrase di Cina dapat menerapkan arbitrase online, yaitu CIETAC. Sebaliknya di Indonesia, BANI belum sepenuhnya menerapkan arbitrase online. Permasalahan dalam skripsi ini antara lain: a) bagaimana analisa arbitase online sebagai alternatif penyelesaian sengketa e-commerce ditinjau dari Pasal 65 Ayat (5) UU No 7 Tahun 2014? b) bagaimana perbandingan hukum dan peraturan prosedur arbitrase terkait arbitrase online di BANI dengan CIETAC? Untuk menjawab permasalahan tersebut penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Belum terdapat hukum yang mengatur mengenai arbitrase online di Indonesia dan di Cina. Akan tetapi, landasan hukum yang telah ada memberikan peluang dilaksanakannya arbitrase online baik di Indonesia maupun di Cina. Karena, telah mengatur penggunaan sarana e-mail dalam beracara arbitrase di landasan hukum arbitrase baik Indonesia (Pasal 4 Ayat (3) UU No 30 Tahun 1999) dan Cina (Article 16 Arbitration Law of the People’s Republic of China). Selain itu, kedua negara tersebut telah mengakui keabsahan bentuk dokumen elektronik dalam peraturan perundang-undangannya (Pasal 5 dan 6 UU No 11 Tahun 2008 dan Article 4 of the Law of the People’s Republic of China on Electronic Signature). Hasil dari skripsi ini adalah arbitrase online dapat dijadikan alternatif penyelesaian sengketa e-commerce seperti yang ditentukan dalam Pasal 65 Ayat (5) UU No 7 Tahun 2014. Namun, UU No 30 Tahun 1999 hanya mengatur satu elemen arbitrase online saja (e-mail). Sehingga, perlu dibuat undang-undang yang mengatur secara lengkap mengenai arbitrase online. Adapun perbedaan arbitrase online di BANI dan CIETAC, ialah BANI belum sepenuhnya menerapkan arbitrase online, belum tersedia peraturan prosedur arbitrase online, dan belum tersedia laman khusus arbitrase online. Sebaliknya, CIETAC mampu menerapkan sepenuhnya arbitrase online, tersedia peraturan prosedur arbitrase online dan tersedia laman khusus arbitrase online. Sehingga, diperlukan kemandirian BANI dalam menerapkan arbitrase online seperti CIETAC dalam menerapkan arbitrase online baik dari pembuatan peraturan prosedur arbitrase online maupun penyediaan laman khusus arbitrase online.

English Abstract

In this minor thesis, the writer chooses the legal issue about Online Arbitration as Alternative Dispute Resolution for E-commerce. Article 65 Section (5) of Law No. 7/2014 determines that the other e-commerce dispute settlement mechanisms should be accordance with the law. Meanwhile, there is no law regulating the online arbitration in Indonesia. Same thing happens in China. However, the China International Economic and Trade Arbitration Commission, one of the arbitration institutions in China already implement online arbitration. Otherwise, one of the arbitration institutions in Indonesia, the Indonesian National Board of Arbitration, has not been able to fully apply online arbitration. In this minor thesis the research chooses two problem statement: a) how is the analysis of legal online arbitration as alternative dispute solution for e-commerce based of Article 65 Section (5) of Law No. 7/2014? b) what is the differences of law and arbitration procedure’s rules of online arbitration between the Indonesian National Board of Arbitration and the China Economic and Trade Arbitration Commission? The methodology used in this minor thesis is normative juridical method with the statute approach, conseptual approach and comparative approach. This minor thesis use grammatical interpretation and systematic interpretation. Either Indonesia or China has no specific laws about online arbitration. But, existing law lay a favorable foundation for online arbitration. Because, Indonesian’s law and China’s law already regulate e-mail for arbitration method in their law. Indonesian in Article 4 Section (3) Law No.30/1999, and China in Article 16 Arbitration Law of the People’s Republic of China. Either Indonesia or China already regulate and recognize electronic document in their law (Section 5 and 6 Law No.11/2008 and Article 4 of the Law of the People’s of China on Electronic Signature). The result of this minor thesis is online arbitration can use as alternative dispute resolution for e-commerce as stated in Article 65 Section (5) of Law No.7/2014. But, Law No.30/1999 only regulate one element of online arbitration (e-mail). Therefore, need specific law regulate complete online arbitration’s element. There are differences of online arbitration in BANI and CIETAC. BANI have not fully applied online arbitration, lack of online arbitration rules procedures, and there is no website that manages online arbitration. Otherwise, the China International Economic and Trade Arbitration Commission already fully implement online arbitration, provide online arbitration rules procedures, and provide special website for online arbitration services. Therefore, need independently action from BANI to implement online arbitration as CIEATAC. Start from making online arbitration rules procedures and provide special website for online arbitration services.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2016/75/ 051604478
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Kustati
Date Deposited: 13 May 2016 09:26
Last Modified: 13 May 2016 09:26
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112867
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item