Harsono, IrvanoGibransyah (2016) Analisa Yuridis Tentang Eksistensi Pidana Mati Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Latar belakang pemilihan tema tersebut adalah Perlindungan hukum terhadap tersangka pidana mati adalah hal utama yang menjadi kewenangan pemerintah yang dimana hal tersebut dituangkan didalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Tetapi selain itu terdapat aturan tentang suatu pidana mati yang telah ditetapkan dan diatur sebagai pidana pokok yang tercantum pada pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pidana mati inilah yang nantinya akan di kenakan terhadap tersangka. Dari analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka bahwa pidana mati tidak dapat dikategorikan sebagai suatu hukuman yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia hal ini disebabkan karena Negara akan melakukan pidana mati apabila yang bersangkutan yaitu terpidana mati telah menempuh segala jalur hukum yang telah ditentukan oleh pihak dari pemerintah dan telah melakukan pelanggaran kejahatan berat. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana hubungan eksistensi Pidana Mati dengan perlindungan Hak Asasi Manusia? (2) 1. Bagaimana pengaturan Pidana Mati sebagai upaya penegakan hukum di Indonesia? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), Bahan hukum yang telah diinventarisasi oleh Penulis dianalisis dengan menggunakan Teknik penelusuran bahan hukum yang dilakukan dengan metode studi dokumen atau penelitian tentang kepustakaan, teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara metode kulitatif dengan pada tahap awal yang akan dilakukan studi kepustakaan. Diawali dengan mengelompokkan bahan hukum yang sama dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberikan makna terhadap tiap aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian dilakukan analisis keseluruhan untuk mencari keterkaitan antar bahan hukum tersebut. Dari hasil penelitian dan analisis sesuai dengan metode di atas, maka Penulis memperoleh hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan yakni pidana mati tidak dapat dikategorikan sebagai suatu hukuman yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia hal ini disebabkan karena Negara akan melakukan pidana mati apabila yang bersangkutan yaitu terpidana mati telah menempuh segala jalur hukum yang telah ditentukan oleh pihak dari pemerintah dan telah melakukan pelanggaran kejahatan berat. Alasan penulis dalam mengkaji masalah tersebut adalah untuk mengkaji secara yuridis penerapan Pidana Mati di Indonesia dibenarkan dan bukan merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia,oleh karena itu dalam pengaplikasiannya terhadap sistem Pidana Mati harus secara ekstra hati-hati dan tidak boleh dilakukan tanpa dasar yang jelas.
English Abstract
The background of this theme selection is the legal protection against death sentence suspects is the main thing authored by the government where it is set forth in Law No. 39 of 1999 on human rights. But apart from that there is a rule about a death penalty that has been established and regulated as a principal criminal in the article 10 of the Code of Criminal Law (KUHP), the death penalty is what will be sentenced to the suspect. From the analysis conducted by the writer, then that the death penalty cannot be categorized as a punishment contrary to human rights and this is because the State will perform the death penalty if the person concerned is sentenced to death have been through all the legal means that have been determined by the government parties and has violated serious crimes. Based on the above matters, this paper raised the formulation of the problems as follows: (1) how does the existence of Death Sentence with protection of human rights? (2) 1. how the arrangement of Death Sentence as law enforcement efforts in Indonesia? The writing of this paper uses the method of normative juridical with an approach of legislation (statue approach), legal materials which have been inventoried by the writer were analyzed using the technique of search of legal materials made by the method of document study or research on literature, analytical technique of legal materials done with qualitative method with at an early stage that will be done the study of literature. Starting with the grouping of the same law material and subsequently performs an interpretation to give meaning to every aspect and in relation to each other. Then conducted a thorough analysis to find the relationship between the legal materials. From the results of research and analysis in accordance with the above method, the writer obtained the results of research and answers from the formulation of the problem that has been noted namely the death penalty cannot be categorized as a punishment contrary to human rights and this is because the State will perform the death penalty if the concerned namely death row inmates have been through all the legal means that have been determined by the government and has committed an offense of serious crimes. The reason the author assess the problem is to examine the judicially the application of the Death Sentence in Indonesia is justified and does not constitute a violation of human rights, therefore, in its application to the Death Sentence system should be extra careful and should not be done without a clear basis.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/71/ 051604474 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 12 May 2016 11:35 |
| Last Modified: | 12 May 2016 11:35 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112863 |
Actions (login required)
 |
View Item |