Alan, MuhammadFikri (2016) Dekonstruksi Kebijakan Redistribusi Tanah dan Pembatasan Luas Maksimum Penguasaan Tanah Pertanian dalam Program Landreform di Indonesia (Studi di Kantor Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Skripsi ini dilatarbelakangi adanya perubahan paradigma dalam masyarakat, terutama masyarakat tani di Indonesia dalam memandang keberadaan program Landreform. Program yang dibentuk sejak masa pemerintah Orde Lama, yang sesungguhnya digunakan sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat tani, pada kenyataannya hingga saat ini belum sesuai dengan tujuan pembentukannya. Oleh karena itu, dianggap perlu dilakukan sebuah kajian dekonstruksi, dalam arti memberikan pemaknaan ulang terhadap program tersebut, terutama atas kebijakan Redistribusi Tanah dan Pembatasan Luas Maksimum Penguasaan Tanah Pertanian, sebagai sebuah upaya untuk memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat tani yang berkeadilan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan sosiologis, yakni dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang diperoleh sesuai fakta yang ada di lokasi, kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori yang ada. Lokasi penelitian yang diambil adalah di Kantor Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri, dengan tehnik pengambilan sampel dengan cara purposive sampling, yakni tehnik pengambilan sampel dengan cara pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai keterkaitan erat dengan ciri-ciri populasi yang telah ada dan diketahui sebelumnya. Adapun Data Primer dan Tersier akan dianalisis menggunakan teknik analisis dekriptif kualitatif, sedangkan data sekunder akan dianalisis menggunakan tehnik analisis deksiptif kuantitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis tentang pelaksanaan Landreform di Kantor Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri, didukung dengan wawancara yang dilakukan dengan Petani Padi yang menjadi objek atau sasaran dari pengaturan mengenai Landreform, setidaknya terdapat 3 hal yang menjadi dasar bahwa program Landreform dengan agenda utama kebijakan Redistribusi Tanah dan Pembatasan Luas Maksimum Penguasaan Tanah Pertanian harus dilakukan dekonstruksi. Yakni Pertama, Landreform terbukti telah gagal dalam mensejahterakan kehidupan petani; Kedua, Landreform sudah tidak menjadi agenda Politik Hukum hukum dalam Pengaturan di bidang Pertanahan, dan kedudukannya digantikan dengan program-program pemberdayaan petani lainnya; Ketiga, Tanah Pertanian yang menjadi objek Landreform jumlahnya semakin berkurang, sehingga tidak dimungkinkannya lagi dilakukan kegiatan Landreform. Berdasarkan hasil tersebut, penulis telah membuat sebuah kajian dekonstruksi mengenai keberadaan kebijakan redistribusi tanah, yakni dengan memaknai ulang bahwa kebjakan tersebut haruslah berkaitan juga dengan objek yang dikenakan atas kebijakan tersebut yakni dengan cara menambah objek kebijakan yang berupa tanah pertanian yang dialihfungsikan menjadi non pertanian. Sementara itu, dekonstruksi atas kebijakan pembatasan luas maksimum penguasaan tanah pertanian haruslah dimaknai menjadi lebih meningkatkan peran dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, terutama terhadap penyelundupan-penyelundupan hukum atas kebijakan tersebut.
English Abstract
This thesis is inspired by paradigm shift in our society, especially the perspective of agricultural society on Land Reform program. Program which has been established since the Old Order era, whose aim actually to provide the welfare for agricultural society, up to now still deviate from its original aim of establishment. Therefore, deconstruction study is deemed necessary, in the sense of providing a redefinition of the program, especially on the matter of Land Redistribution and restriction on the maximum area of agricultural-land ownership policies, as an effort to improve the equitable of economic condition of the agricultural society. This study using empirical legal research method with a sociological approach by reviewing and discussing the problems based on the fact found on-site, and then linking it to the applicable legal norms and the existing theories. The study is conducted in Land Office and Spatial Planning, Kediri Regency. The sample is taken using purposive sampling, a sampling technique done by selecting a group of subjects based on particular characteristics which is deemed to be closely related with the population’s characteristics which have been known before. Primary and tertiary data will be analyzed by using qualitative descriptive analysis, while secondary data will be analyzed by using quantitative descriptive analysis techniques. Based on the study conducted by the researcher on the implementation of Land Reform in the Land Office and Spatial Planning, Kediri Regency, and supported by interview with Rice Farmers who becomes the object or target for Land Reform, there are at least three issues that underlie the deconstruction of Land Redistribution and restriction on the maximum area of agricultural-land ownership policies. First, Land reform has not been able to provide welfare for farmers yet; Second, land reform no longer become the Political Law agenda in the Land setting, and its position has been replaced with other empowerment programs for farmers; Third, the Agricultural Land which become the object of Land Reform is dwindling, so the Land Reform activitiy is no longer possible. Based on those results, the researcher has conducted a study on deconstruction of land redistribution policy, namely, by redefining the policy. The policy has to be associated with the object of the policy by increasing the policy object which is in the form of agricultural land converted into non-agricultural land. Meanwhile, the deconstruction of restriction on the maximum area of agricultural-land ownership policy should be interpreted further as to enhance government and local government’s roles and responsibilities, especially in supervising the occurrence of law smuggling.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/68/ 051604288 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 04 May 2016 14:08 |
| Last Modified: | 04 May 2016 14:08 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112859 |
Actions (login required)
 |
View Item |