Trianto, Oky Septiawan (2015) Implikasi Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Terhadap Kekuasaan Pembentukan Undang-Undang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Fokus pembahasan dalam skripsi ini terkait dengan implikasi atas pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang paska perubahan terakhir UUDNRI 1945. Sebelum diadakan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam praktek ketatanegaraan kita terdapat kekuasaan Presiden yang heavy executive dalam segala bidang kehidupan negara, salah satu yang menonjol adalah dalam bidang kegiatan pembentukan undang-undang. Dengan diadakan perubahan terhadap UUDNRI 1945 menimbulkan konsekuensi terhadap kekuasaan Presiden tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diambil sejumlah rumusan masalah yaitu: 1) Apa yang melatarbelakangi terjadinya amandemen UUDNRI 1945?, 2) Apa implikasi pergeseran kekuasaan dalam membentuk undang-undang setelah amandemen UUDNRI 1945? Penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptualapproach) dan pendekatan sejarah (historical approach). Bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier dianalisis dengan teknik analisis kritis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang terjadinya perubahan ditenggarai bahwa UUDNRI 1945 telah menyediakan landasan konstitusional penyalahgunaan kekuasaan executive heavy dalam Pasal 5 ayat (1). kecenderungan executive heavy dalam UUDNRI 1945 merupakan suatu kenyataan ditinjau dari substansi yang ada dalam Pasal IV Aturan Peralihan UUDNRI 1945 (naskah asli) dengan catatan sebelum terbentuknya DPR, namun setelah terbentuk permasalahan terjadi pada anggota DPR yang kurang aktif ditenggarai oleh permasalahan situasi dan kondisi politik saat itu serta Presiden juga yang masih ikut campur dalam pembentukan undang-undang. setelah perubahan UUD 1945 telah terjadi pergeseran kekuasaan Presiden dalam: (1) Pembentukan undang-undang, dimana Presiden tidak lagi memegang kekuasaan membentuk undang-undang, tetapi berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR (Pasal 5 ayat 1 UUD Tahun 1945) yang diikuti dengan perubahan Pasal 20 UUD 1945. Namun secara yuridis dengan mengenyampingkan hal yang politis, implikasi terhadap hal tersebut tidak menimbulkan apa-apa karena pembuatan undang-undang masih dilakukan eksekutif bersama-sama dengan legislatif, yang berbeda hanya hak memegang kekuasaan membentuk undangundang, untuk lainnya masih mendapatkan tempat yang sama layaknya sebelum perubahan.
English Abstract
The focus of the discussion in this paper related to the implications of the shift in power to make laws after the last change UUDNRI 1945. Prior to the amendment of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 in our constitutional practice there are heavy executive presidential powers in all fields of life of the country, one that stands out is in the field of law making activities. With the amendment to the 1945 UUDNRI consequences of the Presidents powers. Based on this background, it can be taken a number of formulation of the problem, namely: 1) What was behind the amendment UUDNRI 1945 ?, 2) What are the implications of the shift of power in shaping legislation after amendment UUDNRI 1945? Preparation of this paper uses normative juridical research method to approach legislation (statute approach), the conceptual approach (conceptualapproach) and approach to history (historical approach). Legal materials consisting of primary legal materials, secondary and tertiary analyzed with a critical analysis techniques. These results indicate that the background of the change suspected that UUDNRI 1945 provides a constitutional basis for the abuse of executive power heavy in Article 5, Section (1). tendency executive heavy in UUDNRI 1945 is a reality in terms of the substance contained in Article IV of the Transitional Provisions UUDNRI 1945 (original script) by the record before the formation of the Parliament, but after forming the problem occurs in members of Parliament who are less active suspected by the problems of the political circumstances of the time it and the President also still interfere in the formation of legislation. after the 1945 changes has been a shift of power President in: (1) The establishment of laws, in which the President no longer holds the power to make laws, but reserves the right to propose draft laws to the Parliament (Article 5, Section 1 of the Constitution of 1945) which followed by the amendment of Article 20 of the 1945 Constitution, however juridically to put aside the political implications this had not led anything because the legislation is still done the executive together with the legislature, which differ only right to hold the power to make laws , for the other still get the same place like before the change.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/63/051604283 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.03 Revision and amendment of basic instruments of government |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 11 May 2016 09:30 |
| Last Modified: | 29 Dec 2021 15:40 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112854 |
Preview |
Text
SKRIPSI_OKY SEPTIAWAN TRIANTO.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |