Indikasi Kekaburan Norma Tentang Penyadapan Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Azizah, SitiNur (2016) Indikasi Kekaburan Norma Tentang Penyadapan Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Indikasi Kekaburan Norma Tentang Penyadapan Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi adanya salah satu hak penyidik yaitu penyadapan yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Pasal tersebut dibentuk agar tidak ada penyelewenangan penyadapan oleh penyidik yang melanggar hak-hak asasi manusia. Namun secara sepintas terdapat beberapa obyek yang terindikasi dikategorikan sebagai kekaburan norma yang dapat melanggar hak asasi manusia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana kualifikasi kekaburan norma pada sistem hukum indonesia?, (2) Obyek apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kekaburan norma terkait penyadapan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme?, (3) Bagaimana konsep pembaharuan pengaturan penyadapan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme?. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu Interpretasi Menurut Bahasa (Gramatikal) dan Interpretasi Sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dengan metode diatas, penulis menemukan jawaban atas permasalah yang ada, bahwa kualifikasi kekaburan norma yaitu tidak memenuhi persyaratan pendefinisian, isi kaidah abstrak, dan tidak berpedoman pada hukum penalaran dan penalaran hukum. Obyek yang dapat dikategorikan sebagai kekaburan norma yaitu definisi penyadapan dan prosedur penyadapan. Konsep pembaharuan pengaturan penyadapan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu didasarkan pada keseimbangan antara Hak Asasi Manusia dengan tujuan Hukum.

English Abstract

This thesis, the author the raises of Norm Vague Indication of Wiretapping In Law Combating Criminal Acts of Terrorism. The theme options backdrop of one of the rights investigator that interception set out in article 31 of law number 15 year 2003 on the stipulation of government regulation in lieu of law number 1 year 2002 oncombating criminal acts of terrorism become law. The article is formed so that no irregularities investigation by thr investigator who violet human rights. But in passing indicated there are multiple object that are categorized as vagueness norm to violate human rights. Based on this background, this paper then raised formulation of the problem : (1) how qualifified vagueness of the norm in the legal system on indonesia?, (2) any object that can be categorized as the vagueness of norms related to wiretapping in law combating criminal acts of terrorism?, (3) how does the concept of renewal wiretapping arrangement in law combanting criminal acts of terrorism?. This study uses normativejuridical method including legislative approach (statute approach) and conceptual approach. Mechanical analysis of legal materials used are interpretation by language (grammatical) and systematic interpretation. According to the research by the above method, the authors find the answers to problems tat exits, that yhe vagueness qualification norms that do not meet the requirements of the definition, the contents of abstract rules, and is not guided by the legal reasoning and legal reasoning. Objects that can be categorized as blurriness norm that is the definition of wiretapping ang wiretapping procedurs. The concept of renewal wiretapping arrangement in Law Combating Criminal Acts of Terrorism which is based on the balance between human rights and the legal purpose.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2016/59/ 051604279
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Kustati
Date Deposited:	11 May 2016 15:00
Last Modified:	08 Jun 2022 07:30
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112849

Text SITI NUR AZIZAH.pdf Download (1MB)

Actions (login required)

View Item