Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat)

Budiman, MuhammadHafied (2016) Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan implementasi pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Pilihan tema ini dilatar belakangi oleh perbedaan persepsi antar penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkotika yang tidak sesuai dengan isi pasal 54 undang-undang narkotika. Dalam penanggulangan tindak pidana narkotika aparat penegak hukum sering kali menggunakan kewenangannya sendiri yang seharusnya pelaku tindak pidana narkotika direhabilitasi dimasukkan ke penjara. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana penerapan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pelaku tindak pidana narkotika? (2) Apa hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika? (3) Apa upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi hambatan tersebut? Kemudian skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, sumber data primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis yaitu mengolah/menganalisa hasil wawancara dikaitkan dengan teori-teori didalam literature hingga didapatkan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah. Dari hasil penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan yag ada, bahwa penerapan pasal 54 Undang-Undang Narkotika sudah berjalan dengan baik dengan membuat berbagai kebijakan seperti regulasi, IPWL, Rehabilitasi melalui assessment dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat adalah hambatan internal yaitu aparat penegak hukum yang berbeda persepsi dan hambatan eksternal adalah cara pelaku narkotika dalam penyebaran narkotika sehingga menghambat para penegak hukum dalam memberantas tindak pidana narkotika. Upaya pencegahan dilakukan dengan persamaan persepsi antar penegak hukum dalam memberantas tindak pidana narkotika dan melakukan sosialisasi secara bersama-sama, melakukan operasi terhadap narkotika secara bersama-sama.

English Abstract

In this research, the author raised the issue of implementation of article 54 of Law No. 35 Year 2009 on Narcotics against the doers. This topics option caused by the differences in perception between law enforcement agencies about the eradication of the narcotics that are not in accordance with the contents of article 54 of narcotics laws. In response narcotic crime law enforcement officials often use their authority to itself so that the doers put in jail not rehabilitated. Based on the above problems, this paper raised the formulation of the problems: (1) How does the implementation of Article 54 of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics against the doers? (2) What obstacles faced by the National Narcotics Agency of West Sumatra province in the rehabilitation of the perpetrators of narcotics crime? (3) What is being done by the National Narcotics Agency of West Sumatra province in overcoming these obstacles? Then this research using empirical jurisdiction with sociological jurisdiction approach, primary and secondary data sources obtained by the author will be analyzed by using analytic descriptive technique, is that processing / analyzing the results of interviews associated with the theories in literature until it was concluded that in accordance with the formulation of the problem. Research resulting answer of the problem exist that the implementation of Article 54 of the Narcotics Act is already well underway with making policies such as regulation, IPWL (Report Recipient Institution), Rehabilitation through assessment in narcotic crime countermeasure. Barriers faced by the National Narcotics Agency of West Sumatra province is the internal barriers that law enforcement officers are different perceptions and external barriers is the way actors in the spread of narcotic drugs that inhibit the law enforcement agencies in combating narcotic crime. Preventive measures with the common perception among law enforcement agencies in combating criminal offenses narcotics and socialize together, conduct operations against narcotics together.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2016/51/ 051604271
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Kustati
Date Deposited: 10 May 2016 14:19
Last Modified: 10 May 2016 14:19
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112841
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item