Septyarini, Debby (2016) Komposisi Participating Interest Yang Ditawarkan Kontraktor Kepada Badan Usaha Milik Daerah Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Interpretasi Terhadap Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, permasalahan yang diangkat berawal dari adanya kekaburan norma pada pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi terkait dengan Komposisi Participating Interest (PI) yang ditawarkan Kontraktor kepada BUMD. Kekaburan norma tersebut mengakibatkan bergesernya tujuan adanya pemberian PI kepada BUMD. Salah satu kasus yang diangkat dalam penilitian ini adalah kasus yang terjadi pada Blok Cepu. Selain itu, Production Sharing Contract (PSC) sebagai dasar Kontraktor menjalankan Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi harus tunduk pada Peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengkajian terhadap keterkaitan kepastian pengaturan PI dengan PSC. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana interpretasi terhadap pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi? (2) Bagaimana konsekuensi yuridis yang timbul dari kekaburan pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi? (3) Apa urgensi kepastian hukum pengaturan Participating Interest yang ditawarkan Kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah terhadap Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, sejarah dan analisis. Analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan metode interpretasi. Penelitian ini menggunakan tiga metode interpretasi. Pertama interpretasi gramatikal untuk menjabarkan secara harafiah pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004. Kedua, interpretasi historis untuk menelusuri sejarah pembentukan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004. Ketiga, interpretasi sistematis dimana penulis akan melakukan inventaris terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan PI. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Komposisi PI sebesar 10% yang ditawarkan Kontraktor kepada BUMD didasarkan Perumus sebagai angka yang ideal yang dapat diinvestasikan oleh BUMD. Kekaburan yang terjadi pada pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 ialah terkait Komposisi sebesar 10% yang ditawarkan Kontraktor berlaku Kumulatif atau untuk masing-masing x Pemerintah Daerah dalam hal suatu Lapangan terletak pada lebih dari satu Wilayah Administratif Pemerintah Provinsi sehingga pada pelaksanaannya yang terjadi di Blok Cepu memerlukan waktu yang lama untuk mencapai kesepakatan masingmasing Daerah. Selain itu, terdapat juga kekaburan dalam hal mengelola PI apakah BUMD dapat bekerja sama dengan pihak swasta. Sehingga BUMD Bojonegoro dalam mengelola PI bekerja sama dengan swasta dengan skema pembagian keuntungan yang tidak seimbang. Kepastian Hukum pengaturan Komposisi PI yang ditawarkan Kontraktor kepada BUMD berpengauh terhadap PSC karena Partisipasi merupakan salah satu Bab yang diatur oleh PSC.
English Abstract
In this thesis, the issue raised originates from the obscurity of norms existing with regard to Article 34 Government Regulation Number 35 Year 2004 regarding Oil and Natural Gas Upstream Business Operation related to the Composition of Participating Interest (PI) offered by the Contractor to the Local Government Owned Enterprise or BUMD. Such obscurity of norms results in the shifting of the objectives for granting PI to BUMD. One case brought up in this study is the one that occured to Block Cepu. In addition, Production Sharing Contract (PSC) as the basis for the Contractor in performing Exploration and Exploitation Operations shall be subject to and comply with the prevailing laws and regulations so an assessment is required with respect to the relationship/correlation of the certainty of PI arrangement and PSC. Based on the above, this thesis is meant to set the formulas of the issues: (1) How is the interpretation of Article 34 Government Regulation Number 35 Year 2004 regarding Oil and Natural Gas Upstream Business Operation? (2) How is the juridical consequences arising from the obscurity of Article 34 Government Regulation Number 35 Year 2004 regarding Oil and Natural Gas Upstream Business Operation? (3) How urgent is the legal certainty for the arrangement of Participating Interest offered by The Contractor to the Local Government Owned Enterprise with respect to the Production Sharing Contract for Oil and Natural Gas Upstream Business Operation? This study uses normative methods by using statutory, historical, and analytical approaches. The analysis of legal materials for this study uses interpretation method. This study uses three methods of interpretation. First is the grammatical interpretation in order to literally elaborate Article 34 Government Regulation Number 35 Year 2004. Second is the historical interpretation in order to track down the history of the establishment of Article 34 Government Regulation Number 35 Year 2004. Third is the systematical interpretation by which the writer will conduct an inventory taking (data collection) on the Laws and Legislation related to PI. 1i Based on the study conducted, 10% Share/Composition of PI offered by the Contractor to the Local Government Owned Enterprise or BUMD serves as the basis for the Formulator as the ideal figure that can be invested by BUMD. The obscurity occurred to Article 34 Government Regulation Number 35 Year 2004 is related to 10% Composition offered by The Contractor is Cumulative or in other words, that for each of the Local Governments with respect to one Field located in more than one Administrative Jurisdiction of Provincial Government, so its implementation for Block Cepu takes an extended period of time in order for each of the Regions to reach agreement. In addition, there is also obscurity regarding the management of PI as to whether or not the Local Government Owned Enterprise or BUMD may be able to cooperate with private companies. As a consequence, BUMD Bojonegoro therefore in managing PI works together with the privates companies with the imbalanced/unfair profit distribution scheme. Legal certainty for the arrangement of PI Composition offered by The Contractor to the Local Government Owned Enterprise or BUMD affects PSC because Participation is one of the Chapters set forth in PSC.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/45/ 051603571 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 25 Apr 2016 13:43 |
| Last Modified: | 25 Apr 2016 13:43 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112834 |
Actions (login required)
 |
View Item |