RudyCalvinS, Paulus (2016) Tying Arrangement Pada Perjanjian Lisensi Menurut Peraturan Kppu Nomor 2 Tahun 2009 (Studi Perbandingan Dengan Chapter 1 U.S. Code Title 15 Commerce And Trade). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga yang mengawasi berjalannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah memberlakukan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 yang berisi pedoman terhadap pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan pengecualian perjanjian lisensi Hak Kekayaan Intelektual dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 terdapat kesalahan yang dilakukan KPPU dalam mendefinisikan perjanjian lisensi pengikatan produk (tying arrangement) . Kesalahan dimana pengikatan produk (tying arrangement) dipandang sama dengan penggabungan produk (bundling). Dengan kesalahan tersebut maka terdapat kekaburan hukum dikarenakan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 tidak dapat menjelaskan bentuk perjanjian lisensi pengikatan produk yang bersifat anti persaingan usaha dan yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini kemudian mengangkat dua rumusan masalah. Rumusan masalah pertama ialah bagaimana kedudukan syarat posisi dominan dalam perjanjian lisensi pengikatan produk menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan 15 U..S.. Code : Chаpter 1 – Monopolies аnd Combinаtions in Restrаint of Trаde. Rumusan masalah kedua adalah bаgаimаnа sehаrusnyа KPPU mengklаsifikаsi perjаnjiаn lisensi pengikаtаn produk yаng bersifаt аnti persаingаn usаhа dаn perjаnjiаn lisensi pengikаtаn produk yаng dikecuаlikаn dаri ketentuаn Undаng-Undаng Nomor 5 Tаhun 1999. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum dianalisis dengan menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi komparatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban pada rumusan masalah pertama, yaitu bahwa Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 ataupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak memberikan adanya syarat posisi dominan untuk menentukan bahwa suatu perjanjian lisensi pengikatan produk memiliki potensi anti persaingan usaha. Sedangkan United States Code : Title 15 Commerce and Trade menegaskan pentingnya syarat posisi dominan yang dimiliki oleh pemegang hak kekayaan intelektual untuk menentukan apakah perjanjian lisensi pengikatan produk bersifat anti persaingan usaha atau tidak. Dalam kasus Illinois Tool Works v Independent Ink yang ditangani oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat didapati bahwa perjanjian lisensi pengikatan produk bersifat anti persaingan jika pemegang hak eksklusif memiliki posisi dominan pada persaingan dalam pasar produk pengikat (tying product). Selanjutnya, dalam rumusan masalah kedua, diperoleh jawaban dimana seharusnya perjanjian lisensi pengikatan produk memiliki potensi anti persaingan usaha apabila 1) terdapat adanya posisi dominan yang dimiliki pemegang hak dalam persaingan produk pengikat (tying product), 2) dikarenakan adanya kekuatan pasar menyebabkan konsumen tidak memiliki pilihan produk alternatif dan terpaksa melakukan perjanjian lisensi pengikatan produk, 3) perjanjian lisensi pengikatan produk membawa dampak buruk pada persaingan di pasar produk ikatan, dan 4) produk yang diikatkan berbeda dengan produk utama. Perjanjian lisensi pengikatan produk dapat dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 apabila 1) pemegang hak eksklusif tidak memiliki kekuatan pasar dalam kompetisi produk pengikat (tying product), dan 2) pemegang hak eksklusif melakukan pengikatan produk dikarenakan faktor efisiensi dan peningkatan kualitas produk.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FH/2016/413/051703546 |
Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Sugiantoro |
Date Deposited: | 04 May 2017 10:52 |
Last Modified: | 22 Oct 2021 06:01 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112830 |
Preview |
Text
1-SAMPUL.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
5-DAFTAR_ISI.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
8-RINGKASAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
9-BAB_I-BAB_V.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
10-DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
JURNAL.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
![]() |
View Item |