Orient, Shaefi Wirawan (2016) Efektivitas Pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Terkait Praktik Dokter Tanpa Izin Di Kabupaten Pasuruan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran kepada pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan, meningkatkan dan mempertahankann mutu pelayanan medis yang dilakukan dokter dan dokter gigi, serta memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat,, di atur beberapa hal terkait praktik kedokteran salah satunya diwajibkan bagi setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Apabila dokter dan dokter melakukan praktik dokter tanpa izin sebagaimana dijelaskan di atas, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dapat melakukan tindakan administratif melalui pemberian sanksi administratif yang dapat berupa peringatan lisan, tertulis sampai dengan pencabutan izin. Praktik dokter tanpa izin yang dimaksud dapat dikualifikasikan menjadi 2 (dua) penyebab, yaitu dokter yang melakukan praktik kedokteran dengan izin mati atau masa berlaku habis dan dokter yang melakukan praktik dengan izin yang masih dalam proses pengurusan namun berjangka panjang. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mengkaji dan menganalisis efektivitas pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terkait praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan, (2) Untuk mengetahui, mengidentifikasi, menganalisis dan mendeskripsikan hambatan apa saja yang sering timbul dalam efektivitas pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terkait praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan dan solusinya. Jenis Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, pendekatan yang digunakan dalam membahas permasalahan ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, Jenis data yang digunakan terdiri dari data Primer dan data Skunder. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terkait praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan dikualifikasikan menjadi 2 (dua ) penyebab, yaitu izin mati dan proses pengurusan izin namun berjangka lama. Selain itu, efektivitas Pelaksanaan pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terkait praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan belum beerjalan secara efektif dikarenakan berbagai faktor-faktor yang menghambat yaitu faktor penegak hukum dan faktor masyarakat.
English Abstract
In order to give protection to medical practice for patients as the receiver of medical service, improving and maintaining quality of medical service that done by doctor and dentist, also giving law assurance to the people, the government have been hold a law about medical practice, one of them is to oblige every doctor and dentist that doing medical practice in Indonesia to having permit licence as said in article 36 law number 29 year 2004 about medical practice. In condition where doctor and dentist do medical practice without a licence as described above, then Pasuruan Regency’s health administrator can do an administrative sanction that can be in forms of verbal warning, written warning or even banning the licence. Unlicensed medical practice that being mentioned can be divided into 2 (two) cause, first, licenced doctor that do the medical practice is passed away or validity period of the licence is expired, second is doctor that done medical practice but with licence that being processed in long period of time. The aim of this research is: (1) reviewing and analysing implementation effectivity of article 36 law number 29 year 2004 about medical practice related to unlicensed doctor in Pasuruan Regency, (2) to know, identified, analysing, and describe what kind of obstacle that arise in implementation effectivity of article 36 law number 29 year 2004 about medical practice related to unlicensed doctor practice in Pasuruan Regency and giving solution. Type of this research is Empirical Juridical, meanwhile this research is using Sociological Juridical, type of data that used is consist of primary and secondary data. According to previous research, the writer concludes that implementation effectivity of article 36 law number 29 year 2004 about medical practice related to unlicensed doctor in Pasuruan Regency can be classified into 2 (two) cause, that is expired licence and process of making the licence that took long time. Besides that, implementation effectivity of article 36 law number 29 year 2004 about medical practice of unlicensed doctor in Pasuruan Regency can’t be implemented effectively because of various factors that hamper it, this factors are: law enforcer factor and the people itself.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/410/051703446 |
| Uncontrolled Keywords: | Efektivitas, Pelaksanaan, Praktik Kedokteran, Izin, Surat Izin Praktik, Sanksi Administrasi; Effectivity, Implementation, Medical Practice, Doctor, Permit, License, Practice, Administration Sanction |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.04 Miscellaneous social problems and services > 344.041 Medical personnel and their activities > 344.041 1 Medical malpractice |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 26 Apr 2017 09:22 |
| Last Modified: | 29 Dec 2021 06:47 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112827 |
Preview |
Text
Shaefi_wirawan_orient_125010100111133_pdf.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |