Surat Keterangan Catatan Kepolisian Sebagai Salah Satu Syarat Pendaftaran Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (Analisis Normatif Pasal 6 Ayat (1) Huruf C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98

DwiLailawati, Fadilla (2016) Surat Keterangan Catatan Kepolisian Sebagai Salah Satu Syarat Pendaftaran Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (Analisis Normatif Pasal 6 Ayat (1) Huruf C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, peneliti mengatakan permasalahan hukum tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian Sebagai Salah Satu Syarat Pendaftaran Penerimaan Pegawai Negeri Sipil. Permasalah tersebut dilatar belakangi dengan adanya penghilangan hak mantan narapidana yang tidak bisa untuk mendaftar menjadi Pegawai Negeri Sipil yang telah ditur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negri Sipil. Dimana dalam pasal tersebut diatur mengenai syarat menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah seorang yang tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan. Skripsi ini mengangkat rumusan masalah: 1) Mengapa Surat Keterangan Catatan Kepolisian dijadikan salah satu syarat pendaftaran penerimaan pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaaan Pegawai Negri Sipil Pasal 6 ayat (1) huruf c ? , 2) Akibat hukum yang bisa timbul dari Surat Keterangan Catatan Kepolisian ? Peneliti skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang – undangan dan pendekatan analistis. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menjadi peraturan pada Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negri Sipil, merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia peraturan tersebut juga bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang – undangan lainnya

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2016/406/051703241
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Sugiantoro
Date Deposited: 11 Apr 2017 13:48
Last Modified: 22 Oct 2021 05:58
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112822
[thumbnail of BAB_III_FIX.pdf]
Preview
Text
BAB_III_FIX.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of BAB_II_FIX.pdf]
Preview
Text
BAB_II_FIX.pdf

Download (2MB) | Preview
[thumbnail of cover_FIX.pdf]
Preview
Text
cover_FIX.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of BAB_I_FIX.pdf]
Preview
Text
BAB_I_FIX.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of BAB_IV_FX.pdf]
Preview
Text
BAB_IV_FX.pdf

Download (2MB) | Preview
[thumbnail of BAB_V_FIX.pdf]
Preview
Text
BAB_V_FIX.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of DAFTAR_ISI_OPSI_FIX.pdf]
Preview
Text
DAFTAR_ISI_OPSI_FIX.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of DAFTAR_PUSTAKA_FIX.pdf]
Preview
Text
DAFTAR_PUSTAKA_FIX.pdf

Download (2MB) | Preview
[thumbnail of SUMMARY_FIX.pdf]
Preview
Text
SUMMARY_FIX.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of RINGKASAN_FIX.pdf]
Preview
Text
RINGKASAN_FIX.pdf

Download (1MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item