Widyaningtyas, Trisna (2016) Implikasi Yuridis Kewenangan Pengendali Saham Untuk Mengganti Direksi Di Perusahaan Partisipasi Dalam Konglomerasi Keuangan Pada Lembaga Perbankan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Implikasi Yuridis Kewenangan Pengendali Saham untuk Mengganti Direksi di Perusahaan Partisipasi dalam Konglomerasi Keuangan pada Lembaga Perbankan. Pemilihan tema tersebut dilatar belakangi karena terdapat perbedaan konsep dalam pergantian Direksi pada sebuah perseroan terbatas. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 memberikan kewenangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui keputusanya dalam hal pergantian Direksi. Sementara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan memberikan kewenangan kepada Pengendali. Hal itu menyebabkan konflik pada kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karenya, penulis ini mengangkat satu rumusan masalah yaitu Apakah kewenangan pengendali saham untuk mengganti direksi di Perusahaan Partisipasi dalam konglomerasi keuangan pada lembaga perbankan bertentangan dengan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang keputusan tertinggi pada Perseroan Terbatas? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) akan diolah dengan cara mensistemasi bahan hukum tertulis dengan metode deskritif analitis yang kemudian diolah menjadi data informasi. Hasil data informasi tersebut diinterpretasi dengan sistematis dan gramatikal untuk memperoleh data yang digunkan untuk menjawab permasalahan hukum. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa kewenangan pengendali saham untuk mengganti direksi di Perusahaan Partisipasi dalam konglomerasi pada lembaga perbankan bertentangan dengan konsep pergantian direksi berdasar pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perbedaan konsep tersebut menyebabkan konflik antar peraturan perundang-undangan. Konflik tersebut dapat diselesaikan dengan asas lex superior derogat lex inferior. Dalam asas lex superior derogat lex inferior, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Undang- Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, sehingga Peraturan OJK tersebut harus dikesampingkan.
English Abstract
In this thesis, raise the issue Juridical Implications Authority Controlling Shares to Replace Director in Partisipasi Companies in the Finacial Conglomerates at Banking Institutions. The selections of this issue caused there are differences in the concept of change of the Board of Directors on a limited liability company. Company law Number of 2007 give authority to General Meeting of Shareholders via decision in terms to replace Directors. Meanwhile Otoritas Jasa Keuangan Regulation number 17 of 2014 about Application for Integrated Risk Management for Financial Conglomeration give authority to controlling shares to replace director.In case it make conflic at both of regulations. Therefore the writter raised one problem in this thesis Is the authority controlling shares discord with General Meeting of Shareholders Authority’s as finnal decicion on a limited liability? This paper use normative method that has three approch ,there are statuta approach,conceptual approach, and comparative approach. Primary and secondary legal materials obtained through library research will processed by systematizing legal material written with descriptive analytical method what processed into information data. Their result data information will be interprestationed with sistematis and gramatical to get information that can answer the problem. The results of research from above method, writers get answers to existing problems that Authority Controlling Shares to Replace Director in Partisipasi Companies in the Finacial Conglomerates at Banking Institutions is discord with General Meeting of Shareholders Authority based on Company Law number 40 of 2007 about limited liability company. The conceptual differences cause conflict between legislation.The conflict can be resolved bt the principle of lex superior derogat lex inferior. This principle said that higher regulations rule out lower regulations. Standing Company Law number 40 of 2007 higher than Otoritas Jasa Keuangan Regulations Number 17 of 2014 about Application for Integrated Risk Management for Financial Conglomeration. So Otoritas Jasa Keuangan Regulations be ruled out of Company Law.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/402/051703165 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.08 Banks and insurance > 346.082 Banks |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 05 Apr 2017 09:07 |
| Last Modified: | 29 Dec 2021 06:17 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112821 |
Preview |
Text
Skripsi-Trisna_Widyaningtyas-125010100111018.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |