Anita, AvisenaAulia (2016) Pengaturan Asas Monogami Berdasarkan Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Wanita. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang pengaturan asas monogami pada UU No 1 Tahun 1974 sebagai upaya memberikan perlindungan hukum bagi wanita. Pemilihan tema ini dilatarbelakangi karena adanya kekaburan norma pada beberapa pasal dalam UU Perkawinan yang juga kurang maksimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi wanita terutama sebagai dampak dari adanya poligami. kekaburan norma dimana normanya sudah ada hanya pengaturannya yang belum jelas. Terutama pada syarat tersebut, yang dirasa menyudutkan salah satu pihak khususnya wanita. Diharapkan dari penelitian ini, dapat merevisi produk hukum tersebut (UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) agar hal ini dapat memperketat dan membatasi praktik poligami, serta memberikan kepastian dalam hukum, yaitu kepastian yang diberikan oleh hukum melalui produk hukum yang dihasilkan, misalnya revisi atas UU No 1 Tahun 1974 sebagai upaya memberikan perlindungan hukum bagi wanita. Yang menarik dari tema ini adalah bagi penulis ada beberapa pasal yaitu terkait syarat alternatif dan kumulatif (pasal 4 dan pasal 5) sifatnya masih menyudutkan kaum wanita serta perlu adanya revisi pasal tersebut guna membatasi praktik poligami dan memperketat aturan poligami sehingga tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaanya. Berdasarkan permasalahan diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana problematika yang terjadi pada pengaturan asas monogami dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ? (2) Bagaimana konsep pengaturan asas monogami terkait kepastian dalam hukum pada undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai upaya memberikan perlindungan hukum bagi wanita? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative, dalam hal ini yang akan diteliti adalah pengaturan terkait asas monogamy yang berlaku di Indonesia dalam UU No 1 Tahun 1974 terutama mengenai kekaburan norma (obscure) serta inkonsisten pada norma tersebut sehingga menimbulkan multitafsir dan pertentangan pada pelaksanaannya serta sebagai upaya mewujudkan perlindungan hukum bagi wanita dan bagaimana pengaturan asas monogamy yang tepat. Jenis bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dengan metode pendekatan utama adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), sedangkan pendekatan pendukung adalah pendekatan kasus (Case Approach) dan 11 pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif. Pada pembahasan pertama, terkait Asas Monogami yaitu dimana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya. Namun, monogami yang diterapkan di Indonesia merupakan monogami relatif yang artinya memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada perundang-undangan yaitu syarat alternatif dan kumulatif. Namun realitanya banyak ditemukan penyimpangan yaitu dengan melakukan poligami secara illegal atau diluar dari mekanisme yang ada. Akibat dari poligami berdampak pada wanita, mengalami KDRT, kekerasan seksual, mental, fisik, maupun dampak ekonomi. Pada pembahasan kedua, dari hasil penelitian ini penulis memiliki gagasan terkait pengaturan yang tepat yaitu dengan memberikan kepastian dalam hukum, salah satunya dengan membentuk atau menambahkan pasal pembuktian dibagian pasal 4 atau pasal 5 UU No 1 Tahun 1974 yaitu diharuskan melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan kesuburan bagi pasangan suami istri yang ingin berpoligami, sehingga hal ini sebagai syarat mutlak selain itu juga memudahkan hakim dalam pembuktian. Dari penelitian ini disimpulkan masih kurangnya Law Enforcement peran pemerintah dalam membatasi dan memperketat aturan poligami serta masih terlihatnya syarat alternative yang dirasa menyudutkan kaum wanita, karena wanita sebagai obyek dari poligami.
English Abstract
In this thesis, the author raises the issue of regulation the principle of monogamy based on Act No 1 Of 1974 on marriage as an effort to legal protection for women. The choice of this theme was motivated because there are vagueness norm (obscure) in some Article of Act No 1 Of 1974 on marriage, not optimal an effort to legal protection for women especially as impact from poligamy. It’s expected from this research, may revise these regulation (Act No 1 Of 1974 on marriage) so that it can tighten and restrict the practice of poligamy, and providing certainty in the law. The certainty provided by law through a legal product that is produced for example of revision of Act No 1 Of 1974 as an effort to legal protection for women. This paper has two problems to be raised : (1) How is the problems that occur on the regulation the principle of monogamy based on Act No 1 Of 1974 on marriage ? (2) How is the concept of regulation the principle of monogamy about the certainty in law based on Act No 1 Of 1974 on marriage as an effort to legal protection for women ? This research is juridical normative and to be researched is regulation the principle of monogamy in Indonesia based on Act No 1 Of 1974 especially about vagueness norm (obscure) and inconsistent of norm, then giving rise to multiple interpretations and contradictions and as an effort to legal protection for women. The type of material law used is the primary legal material by the method of the main approach are statute approach and conceptual approach, then support approach are case approach and comparative approach. Mechanical analysis of legal materials used is analysis descriptive. In first discussion, the principle of monogamy, where a man is only has wife and a woman is only has a husband. However, monogamy applied in Indonesia is relative monogamy, which means give the opportunities for people to practice of poligamy with the requirement and condition applicable to the law that the alternative and cumulative requirements. But the reality is found deviation, such as practice of illegal poligamy or outside of existing mechanism. As a result of poligamy affects women experience domestic violence , sexual, mental, physical, and economic impact 13 In second discussion, the result of this research are the author had the idea related to the exact regulation that provide certainty in the law, is one of them which was formed after the verification clause of Art 4 or Art 5 of Act No 1 Of 1974 is required to carry out medical examinations / fertility for couple who intend poligamy so this is necessary condition but it’s also easier for the judge to decide the case because as evidence. This research suggests that lack of government’s role in Law Enforcement and tighten rules restricting poligamy and still invisibility of alternative requirement that feels cornered the women, because women as object of poligamy.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/40/ 051603566 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 28 Apr 2016 10:33 |
| Last Modified: | 28 Mar 2022 01:08 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112818 |
Preview |
Text
SKRIPSI.pdf Download (372kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |