Siregar, AnnySafitri (2017) Pertanggungjawaban Pidana Pembukaan Lahan Oleh Korporasi dengan Cara Membakar Hutan ( Studi Pasal 50 ayat (3) huruf d jo pasal 78 ayat (3) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan pertanggungjawaban korporasi dalam tindakan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan menurut Pasal 50 ayat (3) huruf d juncto Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Judul tersebut dilatarbelakangi oleh maraknya pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi namun kondisi di lapang menunjukkan adanya kesulitan untuk menjatuhkan sanksi pidana pada korporasi pembakar hutan. Selain itu, dalam rumusan Pasal 50 ayat (3) huruf d yang mengatur mengenai subyek hukum tidak ada pengecualian atas tindakan membakar hutan yang dilakukan oleh perorangan yang memiliki kebiasaan membakar hutan untuk berladang dimana masyarakat adat menjadi bagian dari perorangan yang dimaksud dalam Pasal tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Mengapa subjek hukum perorangan yang memiliki kebiasaan membakar hutan untuk berladang disamakan dengan korporasi dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d jo Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan? (2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar hutan ? Kemudian penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan teknik analisis interpretasi sistematis yaitu interpretasi dengan melihat kepada hubungan diantara aturan dalam suatu peraturan perundang-undangan saling bergantung. Dari hasil penelitian dengan metode di atas penulis memperoleh jawaban atas permsalahan yang ada bahwa alasan pemerintah tidak mengecualikan subyek hukum yaitu orang perorangan yang memiliki kebiasaan membakar hutan untuk berladang dengan korporasi adalah : (1) untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kebiasaan membakar hutan oleh masyarakat setempat dianggap sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan. Sehingga diperlukan ancaman pidana yang dapat memberikan efek jera pada masyarakat; (2) sulit untuk mengidentifikasi pembakar hutan dalam jumlah kecil; (3) adanya kekhawatiran korporasi memanfaatkan kebiasaan masyarakat untuk membakar hutan. Namun, kondisi lapang menunjukkan bahwa lebih mudah menentukan pelaku pembakaran hutan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Pasal ini bertentangan dengan amanat konstitusi yanga ada dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga perlu dilakukan pengecualian terhadap subyek hukum yang memiliki kebiasaan membakar hutan sebab tindakan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal setempat. Kemudian, Undang-Undang Kehutanan menganut asas strict liability yang dapat mengesampingkan unsur kesalahan dalam tindak pidana pembakaran hutan oleh korporasi. Namun, ix asas ini belum dapat diterapkan sebab hakim masih menjadikan unsur kesalahan berupa kesengajaan sebagai dasar pemidanaan bagi korporasi pembakar hutan. Hal ini mengakibatkan korporasi pembakar hutan tidak dapat dibebani sanksi pidana sesuai dalam Pasal 78 ayat (3), (14) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
English Abstract
In this thesis author raised an issue about corporate criminal liability in the course of land exposure by forest burning according to article 50 paragraph 3 in letter d jo article 78 paragraph 3 of Law Number 41 of 1999 about forestry. This title selection is motivated by large number of forest burning. But many facts showed that its hard to give punishment for the corporate which burned the forest. Furthermore, article 50 paragraph 3 in letter d which regulate about legal subject showed there wasn’t any exception for forest burning which did by person. Because for some society in Indonesia, forest burning is a part of culture. But, in this article there wasn’t any exception. Based on that issue, this thesis attempt to analyze : (1) Why legal subjects in article 50 paragraph 3 of letter d jo article 78 paragraph 3 didn’t differentiate about legal person with corporation ?(2) How about the criminal liability of corporation in the course of land exposure by forest burning ? In this thesis, author used the method of normative law approach (statute approach) and case approach. Primary legal materials, secondary, and tertiary obtained by the author will be analyzed using the methods of systematic or grammatical interpretation. The method of systematic interpretation is the interpretation by looking at the relationship between rules in a legislation interdependent. The result of this thesis showed there are some reason that affected the government didn’t make an exception for legal subjects which is person with corporation. There are : (1) to take care of the forest. Tradition of forest burning in some province in Indonesia considered as one of many factor that caused forest fires. So, it is needed to make punishment for the society; (2) it is difficult to identify the forest burner in small number; (3) there was a worried that corporate will abuse the tradition of some society in Indonesia to burn the forest. But in fact, it easier to find the burner forest that do by person. This article contradict with Indonesian constitution in article 18 B paragraph 2. So that, it is needed to make an exception for legal person which have tradition to burn forest. Because, this tradition keep the local wisdom of the province. Then, law of forestry use strict liability principle which can push aside error element in forest burning that do by corporate. But, this principle still can not applied because the judge still used an error element to give criminal punishment for corporate which burn the forest. It caused many corporate couldn’t given by criminal punishment according to article 50 paragraph 3 of letter d jo article 78 paragraph 3 of Law Number 41 of 1999 about forestry.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/382/051703830 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 22 May 2017 13:46 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 05:34 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112806 |
Preview |
Text
ARTIKEL_ILMIAH.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
SKRIPSI.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |