Novandio, Grandys (2016) Tugas Dan Kewenangan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang tugas dan kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dalam pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Selain itu penulis juga membahas tentang hak dan kewajiban para pihak yakni pengusaha dan pekerja. Tujuan penulis melakukan penelitian terkait permasalah tersebut dengan cara mengidentifikasi, meneliti, dan menganalisa tugas dan kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam perlindungan hukum terhadap kasus PHK secara sepihak oleh pengusaha agar dapat diketahuinya apa saja tugas dan kewenangan yang telah terlaksana maupun tidak. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dikaji berdasarkan sumbernya untuk kemudian dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Bahan ditelusuri melalui studi kepustakaan, studi undang-undang terkait dan dengan akses internet. Bahan hukum terkait dianalisa untuk melihat bagaimana tugas dan kewenangan Disnakertrans dalam masalah pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh pengusaha. Bahan hukum yang telah diidentifikasi, diteliti, dan dianalisa tersebut nantinya dapat menunjukkan apa saja tugas tugas dan kewenangan Disnakertrans dalam masalah pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Setelah melakukan penelitian, penulis mendapati bahwa tugas dan kewenangan Disnakertrans dalam perlindungan hukum terhadap pekerja atas PHK sepihak yaitu menjadi mediator dalam tahap mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Disnakertrans dinyatakan telah selesai melakukan mediasi apabila telah berhasil menyelesaikan perselisihan antara kedua pihak yaitu pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja (jika pekerja menjadi anggota) yang ditandai dengan adanya perjanjian bersama dan apabila Disnakertrans tidak berhasil atau gagal dalam mediasi ini maka mediator membuat anjuran tertulis yang kemudian diberikan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Isu hukum yang penulis dapatkan yaitu pada terkait perlindungan hukum bagi pekerja. Fakta yang terjadi saat ini dalam undang-undang tentang ketenagakerjaan di Indonesia, terjadi kekaburan norma dalam perlindungan hukum khususnya perlindungan hukum bagi pekerja yang secara ekonomi ia lemah. Perlindungan hukum hanya termuat sekilas pada pasal 155 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bentuk perlindungan hukum bagi pekerja, sehingga pengusaha masih dapat dengan leluasa untuk mencari alasan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya menyusun undang-undang ketenagakerjaan terkait perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja yang dilakukan oleh pengusaha agar tidak melakukan PHK seenaknya. Selain itu, pemerintah hendaknya memerintah dinas yang berwenang pada bidang ketenagakerjaan untuk tegas dan melindungi pekerja yang diputus hubungan kerjanya.
English Abstract
In this research, the authors examined the duties and authority of the Department of Manpower and Transmigration within the termination of employment unilaterally. Moreover, the authors also discuss about the rights and obligations of the related parties i.e. the employers and the workers. The authors conducted a research related to these issues by identifying, researching, and analyzing the duties and authority of the Department of Manpower and Transmigration in legal protection against dismissal cases unilaterally by the employer in order to know what are the duties and authorities that has been carried on and not. The research method used by the author in this study is a type of research that use a normative juridical approach to legislation (statute approach) and a conceptual approach. Primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials are studied based on the source to be associated with the authors research later. Materials traced through the study of literature, study of relevant laws and also internet access. Related legal materials is analyzed in order to see how the duties and authority of the Manpower Department in the matter of termination of employment unilaterally carried on by the employer. The legal materials that has been identified, studied, and analyzed, later can be used to show what are the duties and authority of the Department of Manpower and Transmigration in the matter of termination of employment unilaterally. After doing the research, the authors found that the duties and authority of the Department of Manpower and Transmigration in the legal protection of workers upon the unilateral termination of employment is to be a mediator in the mediation session as a way of solving industrial relations disputes. Department of Manpower and Transmigrations declared to have completed the mediation if it managed to resolve the dispute between the two parties, namely the employers and the workers or unions (if workers become members) that is marked by the existence of a collective agreement between the parties, and if the Department fails the mediation, the mediator makes a written recommendation to be assigned to the Industrial Relations Court afterward. The legal issues that the authors get is related to the legal protection for workers. In a matter of fact, the case of the laws on employment in Indonesia today is that there is a vagueness in the legal protection norms, especially legal protection for workers who are economically weak the legal protection is briefly listed in the article 155 of Law Number 13 Year 2003, about Employment that refers to the form of the legal protection for workers, so that entrepreneur can carry out the termination of employment freely. Therefore, the government should establish a law of employment that is related to workers’ legal protections so that every employers could not do the termination of employment as freely. And also, the government should order the authorized employment department to be more firm and protect those whom the employment relations are terminated.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/38/051603564 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.01 Labor |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 28 Apr 2016 09:07 |
| Last Modified: | 29 Dec 2021 03:59 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112803 |
Preview |
Text
SKRIPSI_GRANDYS NOVANDIO.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |