Rekonstruksi Fungsi Pengawasan Horisontal Penuntut Umum Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Beliani, Devika (2017) Rekonstruksi Fungsi Pengawasan Horisontal Penuntut Umum Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Peran penuntut umum sangatlah penting sebagai wakil negara dalam melindungi masyarakat dan korban kekerasan seksual dari tindakan penghentian penyidikan yang sewenang-wenang oleh penyidik. Penghentian penyidikan dalam kasus kekerasan seksual tidak hanya merugikan korban tetapi juga berdampak negatif bagi masyarakat luas. Inilah fungsi adanya pengawasan horisontal dari penuntut umum terhadap penyidik. KUHAP telah mengatur fungsi ini dengan adanya wewenang pra peradilan. Namun praktiknya wewenang ini tidak pernah dilaksanakan karena pengaturannya tidak didukung dengan adanya wewenang penuntut umum untuk mengontrol proses penyidikan. Padahal dasar utama agar penuntut umum dapat mengajukan pra peradilan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan adalah dengan terlibatnya penuntut umum dalam pelaksanaan proses penyidikan. Penelitian skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana mekanisme pengawasan horisontal yang dilakukan penuntut umum terhadap penghentian penyidikan tindak pidana kekerasan seksual selama ini? (2) Apa bentuk rekonstruksi fungsi pengawasan horisontal penuntut umum terhadap penghentian penyidikan tindak pidana kekerasan seksual? Untuk menjawabnya, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Bahan hukum yang digunakan oleh peneliti meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis dengan menggunakan teknik content analysis atau analisis isi yaitu suatu teknik untuk membuat kesimpulan obyektif dan sistematis dalam mengidentifikasi karakter khusus yang terdapat dalam suatu pesan atas bahan hukum tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pengawasan horisontal penuntut umum terhadap penghentian penyidikan kekerasan seksual yang dilakukan oleh penyidik selama ini tidak dapat berjalan maksimal dikarenakan beberapa faktor. Pertama, ditinjau dari singkronisasi substansial, KUHAP yang memberikan wewenang pra peradilan sebagai bentuk koordinasi atas adanya diferensiasi fungsional, tidak mengatur wewenang pengawasan secara optimal sejak dimulainya penyidikan, sehingga antara KUHAP dan peraturan teknis seperti Perja dan Perkap tidak harmonis yang menyebabkan adanya kepincangan pelaksanan sistem peradilan pidana. Kedua dilihat dari singkronisasi struktural, aparat penegak hukum sendiri sering tidak mematuhi peraturan yang ada. Sehingga perlu adanya rekonstruksi dengan merevisi KUHAP, Perkap, Perja dan juga dibentuknya Peraturan Bersama Antara Kejaksaan dan Kepolisian. Rekonstruksi fungsi pengawasan ini sangat penting untuk memaksimalkan peran penuntut umum sebagai wakil negara dalam melindungi korban dan juga menjaga ketertiban masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan tindak pidana kekerasan seksual.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2016/378/051704109
Subjects:	300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.02 Criminal offenses > 345.025 3 Specific crimes and classes of crime (Sex offenses) > 345.025 36 Specific crimes and classes of crime (Sexual deviations)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Yusuf Dwi N.
Date Deposited:	12 Jun 2017 13:49
Last Modified:	24 Aug 2022 01:41
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112800

Text DEVIKA BELIANI.pdf Download (1MB)

Actions (login required)

View Item