Nugraha, Mawarid Putra (2016) Efektivitas Pelaksanaan Pasal 57 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) Di Kota Malang (Studi Di Satlantas Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam hal ini peneliti ingin menulis tentang pelaksanaan penggunaan helm Standar Nasional Indonesia ditinjau dari Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Malang. Penggunaan helm dalam berkendara mempunyai peran sanat penting untuk menunjang keselamatan bagi para pengguna kendaraan bermotor. Seperti yang telah di jelaskan dalam Pasal 57 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwasanya wajib hukumnya bagi pengendara sepeda motor untuk menggunkana helm sebagaimana mestinya yaitu Helm Standar Nasional. Di Kota Malang sendiri masih terlihat bahwasanya masih banyak orang yang menggunakan helm dengan bukan sebagaimana mestinya. Dari hal ini penulis ingin mengkaji, 1.bagaiamana pelaksanaan dari dari Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Malang apakah sudah berjalan efektif atau belum, 2. Pemahaman akan manfaat adanya peraturan Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bagi pengguna kendaraan bermotor dalam hal ini sepeda motor. Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan sebuah fakta, dan penelti juga menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis yaitu mengkaji permasalahan didalam lapangan (kenyataan yang ada). Bahan hukum yang digunakan berupa data primer yang didapat dari hasil wawancara langsung dengan nara sumber yang terlibat dari pihak SATLANTAS Kota Malang. Data sekunder yang di peroleh dari buku-buku dan internet. Peneliti dalam hal ini juga menggunakan teori legas system milik Lawrence M. Friedman dengan tiga teori terkemukanya yaitu substansi, struktur dan budaya hukum. Dari metode penelitian diatas dengan menggunakan teori milik Lawrence M. Friedman penulis mendapatkan hasil yaitu dalam substansi hukumnya peraturan tersebut sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya yaitu dengan melihat banyaknya angka pelanggaran yang terjadi, menunjukkan bahwa pihak yang berwenang dalam hal ini SATLANTAS telah melakukan isi dari Undang-undang tersebut. Dalam sisi struktur hukumnya pihak yang berwajib atau penegak hukum yang berwenang dalam menindak pelanggar pengendara kendaraan bermotor roda duang yang tidak menggunakan helm sebagai mana yang ada dalam undang-undang pasal 57 ayat 2 tersebut yaitu helm ber standar nasional indonesia ialah pihak kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas atau SATLANTAS itu sendiri. Para penegak hukum ini telah menjalankan tugasnya dengan baik seperti halnya menindak dan memberi surat tilang bagi para pengendara bermotor yang tidak taat dengan aturan yang ada. Dalam hal kultur atau budaya hukum dalam masyarakatnya itu sendiri ini yang menjadi sumber masalah, pasalnya upaya hukum itulah yang mempengaruhi kegiatan, prilaku dan kebiasaan pada masyarakat tersebut dalam sebuah wilayah, dan hal ini juga yang menyebabkan pelaksanaan dari pasal 57 ayat (2) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pemberlakuan helm ber standar nasional indonesia belum berjalan dengan sebagai mana mestinya. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu membari arti bahwa peraturan tersebut belum sepenuhnya efektif karena adanya kultur atau budaya yang kurang baik dari masyarakat itu sendiri dan pihak yang berwajib di tuntut untuk lebih mensosialisasikan peraturan tersebut diatas supaya masyarakat dapat mengetahui dengan jelas akan adanya peraturan tersebut.
English Abstract
In this case the researcher would like to write about the implementation of helmet use Indonesian National Standard in terms of Article 57 Paragraph (2) of Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation In Malang. The use of helmets in driving has a very important role to support safety for vehicle users or in this case the motorcyclists. As already described in the Article 57 paragraph (2) of Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transport which explains the obligation for motorcyclists to use helmet properly, which means using the National Standard Helmets. In Malang city itself, still shows that there are people who aren’t using the helmet as it supposed to be. By this, author intends to study, 1. How the implementation of Paragraph (2) of Article 57 of Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation In Malang, whether or not it’s effective, 2. Understanding of the benefits of the regulations of Article 57 Paragraph (2) of Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation for vehicle users in this case a motorcycle. In order to answer problems above, author use a kind of juridical empirical research, the research which aims to find a fact, and also uses socio-juridical research approach to study the problems in the field (the reality). Legal materials used are primary data obtained from direct interviews with respondents involved from the SATLANTAS Malang. The secondary data are obtained from books and the internet. The researcher also uses the theory of legal system belongs to Lawrence M. Friedman with three prominent theory namely the substance, structure and legal culture. From the above research methods, using the theory belongs to Lawrence M. Friedman author get the result which is in legal substance of the regulation is already running properly, by looking at the large number of violations, shows that SATLANTAS as the authorities have done the contents of this Law. In the perspective of its legal structure, the authorities or law enforcement who is in charge in cracking down on motorcyclists who are not using the SNI helmets as stated in the law of Article 57, paragraph (2) regarding the use of SNI helmets is the police, especially the Traffic Unit or SATLANTAS itself. Law enforcement officials have done their job properly, as well as cracking down and gave speeding tickets for motorcyclists who are not obey the rules. In terms of culture, the legal culture of the society itself becomes a source of problems. Since legal culture does have significant influence towards the activity, behavior and habits in a society of a region, and it also led to a breakdown of the implementation of article 57 paragraph (2) of Law No. 22 of 2009 on traffic and road transport on the use of SNI helmet. In conclusion, the regulation has not been fully effective because of the existence of the poor legal culture within the society itself, and the authorities demanded to do a further socialization regarding the abovementioned regulation. Therefore, society will be able to understand clearly the existence of these regulations.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/377/051703594 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.09 Control of public utilities > 343.094 Road transportation > 343.094 6 Vehicle operation and traffic control |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 03 May 2017 10:04 |
| Last Modified: | 29 Dec 2021 03:46 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112799 |
Preview |
Text
SKRIPSI_MAWARID PUTRA NUGRAHA.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
JURNAL_MAWARID PUTRA NUGRAHA.pdf Download (579kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |