Sitorus, LucianaEngeliaSari (2016) Konflik Norma Pengaturan Kewenangan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Dan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hukum mengenenai Konflik Norma Pengaturan Kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove. Hutan mangrove merupakan sumber daya alam yang memiliki potensi ekologi, ekonomi dan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Potensi tersebut harusnya dikelola dengan baik oleh Pemerintah dan Masyarakat. Terdapat beberapa produk hukum yang mengatur pengelolaan hutan mangrove , mulai dari Undang- Undang Dasar 1945, Undang –Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebelumnya , menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014, hutan mangrove merupakan sumber daya pesisir yang termasuk dalam pengelolaan pesisir dan menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 , hutan mangrove termasuk dalam hutan lindung. Kemudian dalam melaksanakan amanat dari produk hukum tersebut, dibentuklah salah satu lembaga pemerintahan yaitu Kementerian. Menurut Undang- Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian, Kementerian yang berwenang dalam pengelolaan hutan mangrove adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun pada pembagian tugas dan fungsinya dalam pengelolaan hutan mangrove, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan samasama memiliki kewenangan dalam pengelolaan hutan mangrove. Hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum pada masyarakat khususnya masyarakat disekitar mangrove atau masyarakat yang ingin memanfaatkan hutan mangrove. Salah satu contoh kasusnya adalah pada kasus pengelolaan hutan mangrove pantai clungup , Kabupaten Malang oleh Kelompok Masyarakat Sendang Biru. Ketidakpastian pembagian kewenangan tersebut, juga mengakibatkan kerugian pada Kelompok Masyarakat Sendang Biru. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian ini untuk memahami dan menemukan akar masalah konflik norma yang terjadi pada pengaturan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengelolaan hutan mangrove, serta menemukan cara penyelesaian konflik norma tersebut. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis dengan pendekatan yuridis normatif Pada penelitian inim penulis melakukan penelitian hukum dengan menganalisis adanaya pertentang norma (konflik norma). Pendekatan peneltian yang KONFLIK NORMA PENGATURAN KEWENANGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP RINGKASAN x dilakukan adalah dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku teks, kamus hukum dan jurnal hukum. Hasil penelitian yang didapat adalah latar belakang terjadinya konflik norma pada kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengelolaan hutan mangrove adalah adanya dua aturan yang bersama-sama mengatur kewenangan kedua kementerian tersebut untuk merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan hutan mangrove serta kurangnya koordinasi antar lembaga Kementerian. Konflik yang terjadi adalah kedua lembaga Kementerian tersebut , sama –sama diberikan kebijakan oleh Peraturan Presiden untuk merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan hutan mangrove, hal ini dapat dilihat pada pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengelolaan hutan mangrove adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMENKP/ 2014 mengenai Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Plau-Pulau Kecil. Kemudian Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/Menghut-II/ 2007 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Mangrove. Dapat dilihat dari dua produk hukum Kementerian tersebut , masing-masing Kementerian mempunyai kebijakan tersendiri dalam pengelolaan hutan mangrove, yang mana dalam penerapannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian pada masyarakat. Selain itu badan – badan pemerintahan di Daerah juga akan mengalami kebingungan dalam menerapkan kebijakan kedua Kementerian tersebut. Sehingga perlu diatur lebih lanjut mengenai kewenangan pengelolaan hutan mangorve oleh salah satu Kementerian, agar tidak menimbulkan konflik norma. peneliti berpendapat bahwa untuk menyelesaikan konflik norma kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah dengan menggunakan asas Lex Specialis derogate lex generalis,yaitu apabila terjadi konflik antar undang yang bersifat khusus dengan undang-undang yang bersifat umum, maka undang-undang yang bersifat umum harus dikesampingkan. Dengan demikian semua pengaturan mangrove yang berada dibawah kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan baik yang berada pada Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 harus dikesampingkan dengan Kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2015 dan Undang –Undang nomor 41 tahun 1999.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/364/051701758 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 16 Feb 2017 13:46 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 05:28 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112785 |
Preview |
Text
SKRIPSI_Luciana_Engelia_Sari_Sitorus_(125010102111008).pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |