Wijaya, Aziza Winda Adi (2017) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Yang Mengandung Unsur Pornografi (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hukum terkait ditemukan banyak barang yang mengandung unsur pornografi diselundupkan melalui kiriman pos dan telah dimusnahkan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang. Lembaga yang berwenang untuk mengurusi perkara tersebut adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, karena memiliki divisi khusus dalam menangani barang-barang yang memiliki kategori batasan dan larangan. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap tindak pidana penyelundupan barang yang mengandung unsur pornografi?, (2) Apa sajakah hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam proses penyidikan pada tindak pidana penyelundupan barang yang mengandung unsur pornografi? Penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Alasan pemilihan lokasi karena terdapat banyak barang selundupan yang mengandung unsur pornografi yang dikirim melalui Kantor Pos Lalu Bea. Jenis dan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban, bahwa kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Yang Mengandung Unsur Pornografi terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Dengan Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Nomor KEP-34/BC/2000 dan Nomor 41/DIRJEN/2000, serta pada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-003/A/Ft.2/01/2009 tentang Pengendalian dan Percepatan Penuntutan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai, yang menyebutkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai berwenang dalam proses penyidikan tindak pidana penyelundupan dan penyelesaian terhadap barang impor dan ekspor. Hambatan internalnya yaitu jumlah penyidik sedikit, tidak adanya ruang tahanan, tidak mempunyai ruang yang cukup luas dan memadahi untuk menyimpan barang bukti yang ada, serta memerlukan ijin dari Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan untuk penyebarluasan barang yang mengandung unsur pornografi. Hambatan eksternalnya adalah adanya penolakan dari pelaku dengan alasan barang tersebut hanya digunakan untuk individu dan kurangnya pengetahuan para importir tentang Kepabeanan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/349/051700465 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Sugiantoro |
| Date Deposited: | 09 Mar 2017 14:11 |
| Last Modified: | 20 May 2022 07:47 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112768 |
Preview |
Text
B_A_B__II.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
B_A_B__I.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
B_A_B__III.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
B_A_B__III_1.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
B_A_B__IV.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
B_A_B__V.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_ISI.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
jurnal_skripsi.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |