Permadi, Septiawan Ridho (2016) Penetapan Ulang Status Tersangka Kepada Seseorang Yang Status Tersangkanya Telah Dibatalkan Oleh Putusan Praperadilan (Studi Putusan Praperadilan Nomor : 19/PRA.PER/2016/PN.SBY.). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Permasalahan tentang penetapan status ulang tersangka yang dikeluarkan oleh penyidik, yang sebelumnya status tersangkanya telah dibatalkan oleh putusan praperadilan. Dalam hal ini terjadi kekosongan hukum tentang penetapan ulang status tersangka, apakah hal tersebut sesuai dengan Hukum Acara Pidana di Indonesia atau tidak. Sehingga terwujud tujuan penegakan hukum yang berkepastian hukum, bermanfaat dan berkeadilan. Dalam upaya mengetahui lebih lanjut apakah penetapan ulang status tersangka tersebut sesuai dengan hukum acara pidana di Indonesia, maka digunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.Hasil dari penelitian ini penulis memperoleh jawaban bahwa penetapan ulang status tersangka tidak melanggar hukum acara pidana di Indonesia, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XIII/2014 menyatakan dapat dilakukannya penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar, karena proses penetapan tersangka termasuk dalam proses penyidikan, kemudian ditambah dengan “keadaan baru” yang memperkuat dugaan terjadinya tindak pidana. Kemudian implikasi yuridis dari penetapan ulang tersangka yang dilakukan tidak sesuai dengan amanat undang-undang berakibat penetapan ulang status tersangka tersebut batal demi hukum, tetapi apabila penetapan ulang status tersangka tersebut sesuai dengan amanat undang-undang maka penetapan ulang status tersangka tersebut sah secara hukum.
English Abstract
Problems about the re-defined status of suspect issued by the investigating prosecutor, which was previously has been cancelled by the pretrial hearing judgement. In this case, there was a vaccum of law for re-defined status of suspect and whether it’s according to criminal procedure law in Indonesia or not. Therefore, the purpose of the law itself could be accomphised. In the force of knowing whether the re-defined status of suspect is approriate or not, the writer use normative juridical approach which means is’s staple conceptualized as a legal norm or rule inforce in the society and become a reference for the behavior of each person. According to the research result re-defined status of suspect does not violate the law of criminal procedure law in Indonesia. Based on the Verdict of the Constitutional Court Number : 21/PUU-XIII/2014 the investigation could be re-run according to the law, because the process of defining the suspect is a part of investigation process. Therefore, in another “new circumstances” that makes the pressuming of criminal act. The juridis impact of the re-defined status of suspect whichis unproper againts the law is null and void. In the other hand, vice versa.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/345/051700428 |
| Uncontrolled Keywords: | penetapan ulang status tersangka, tersangka, praperadilan; re-defined status of suspect, suspect, pretrial |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.05 Criminal procedure > 345.052 Criminal investigation and law enforcement |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 27 Jan 2017 14:02 |
| Last Modified: | 20 May 2022 07:39 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112764 |
Preview |
Text
SKRIPSI_SEPTIAWAN RIDHO PERMADI.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
JURNAL_SEPTIAWAN RIDHO PERMADI.pdf Download (706kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |