Kurniawan, Febrian Eko (2016) Pengembangan Ekowisata Di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep (Studi Implementasi Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam Skripsi ini penulis meneliti tentang pengembangan ekowisata di pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep ditinjau dari Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah. Pulau Gili Labak memiliki keindahan pasir putih dan keindahan ekosistem bawah laut yang harus dijaga. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Permendagri No.33 Tahun 2009, pengembangan ekowisata harus dilakukan dengan tahap Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Perencanaan ekowisata tertuang dalam RPJPD, RPJMD, RKPD. Pemanfaatan ekowisata ialah pengelolaan, pemeliharaan, pengamanan, dan penggalian potensi kawasan ekowisata. Pengendalian ekowisata ialah merupakan tahap penentuan fungsi kawasan, pemanfaatan ruang, pembangunan sarana dan prasarana, keseuaian spesifikai konstruksi dengan desain teknis dan kelestarian kawasan ekowisata. Pengembangan ekowisata pulau Gili Labak sebagai kawasan ekowisata bahari tidak berjalan dengan baik karena terjadi banyak permasalahan yang harus di selesaikan oleh DISBUDPAPORA Kabupaten Sumenep. Permasalahan yang terjadi akibat dari pengembangan yang belum maksimal antara lain : 1. belum adanya aturan terkait kawasan tersebut sehingga terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh wisatawan mancanegara yang berbikini dikawasan tersebut dan kerusakan terumbu karang yang semakin bertambah. Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan ekowisata sebagai kegiatan wisata berwawasan lingkungan serta menjaga kearifan lokal dan kebudayaan sekitar, 2. Sarana dan pasarana untuk kawasan ini belum maksimal, 3. Belum terpenuhinya alat transportasi yang aman dan, 4. Pemahaman terhadap dampak negatif dari kegiatan wisatawan terhadap kawasan ekowisata. Dari permasalahan diatasi perlu penulis kaji terkait peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep sebagai pelaksana pengembangan ekowisata pulau Gili Labak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan dan mengkaji ketentuan hukum yang terdapat di masyarakat. Bahan hukum yang digunakan dalam membantu penelitian ini ialah data primer yang berupa hasil wawancara langsung dengan metode observasi kepada pihak yang terlibat dalam pengembangan ekowisata. Data sekunder dalam membantu kajian ini ialah ddiperoleh dari studi kepustakaan dan internet. Dari metode peenelitian diatas penulis memperoleh jawaban yaitu, tahap perencanaan telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep berpedoman kepada pengembangan ekowiata nasional. Dalam tahap perencanaan pengembangan kegiatan kepariwisataan, Pemerintah Kabupaten Sumenep menuangkannya dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten Sumenep. Dalam tahap pemanfaatan yaitu pengelolaan, pemeliharaan, pengamanan, dan penggalian potensi kawasan ekowisata pulau Gili Labak belum berjalan maksimal karena DISBUDPARPORA Kab. Sumenep belum makimal andil dalam pengembangan ekowisata tersebut. Pengembangan masih dilakukan oleh perseorangan atau warga sekitar dengan bantuan Kepala Desa Kombang. Peran DISBUDPARPORA Kab. Sumenep yang belum maksimal tersebut yang menyebabkan tahap pemanfaatan ekowisata belum optimal. Dalam tahap pengendalian kawasan ekowisata pulau Gili Labak juga belum terlaksana secara maksimal karena koordinasi dan konsolidasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain dengan DISBUDPARPORA Kabupaten Sumenep sebagai pengembang tidak terjalin baik. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya SKPD yang terlibat dalam pengembangan ekowisata pulau Gili Labak, namun koordinasi dan sinergitas tidak terjalin. Maka dari itu pengembangan ekowisata bahari di pulau Gili Labak tidak berjalan dengan baik. Dari permasalahan diatas ada pula kendala dari Disbudparpora Kabupaten Sumenep antara lain permasalahan anggaran, alat transportasi, dan koordinasi yang belum terjalin antar SKPD. Hal tersebut diatas juga penyebab tahap pemanfaatan dan pengendalian tidak berjalan optimal sebagaimana yang diamanatkan dalam Permedagri Nomor 33 Tahun 2009. Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan diatas ialah perlunya peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pengembangan ekowisata di pulau Gili Labak. Dalam mengatasai permasalahan anggaran Disbuddparpora harus membuka peluang investasi kepada para investor, alat transportasi yang aman perlu ditingkatkan, dan pengurangan dampak negatif yang ditimbulkan oleh wisatawan terhadap lingkungan. Hal tersebut dapat diselesaikan dengan cara meningkatkan koordinasi, sinergitas, dan konsolidasi antara Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dengan Satuan Kerja Perangkat Derah (SKPD) Kabupaten Sumenep.
English Abstract
In this minor thesis the author examines the development of ecotourism on the Gili Labak Island of Sumenep by the Department of Tourism Culture Youth and Sports of Sumenep in terms of Article 4 Paragraph (1) The Minister Regulation No. 33 Year 2009 on Guidelines for Ecotourism Development in the Regions. labak Island Gili Island has a beautiful white sand and the beauty of the underwater ecosystem that must be maintained. According to Article 4 Paragraph (1) Regulation No.33 of 2009, the development of ecotourism has to do with the stage of planning, utilization and control. Planning of ecotourism contained in RPJPD, RPJMD, RKPD. Utilization of ecotourism is the management, maintenance, security, and ecotourism potential exploration. Control of ecotourism is the stage of determining the function of the area, space utilization, development of infrastructure, specifying the compliance of construction with technical design and sustainability of ecotourism area. Ecotourism development of Gili Labak islands as marine ecotourism is not running well because there are many problems that must be resolved by DISBUDPAPORA of Sumenep. Problems that occur as a result of the development is not maximized, among others: 1. The absence of rules related to the area, causing irregularities committed by the bikini-clad tourists from abroad and coral reefs damage are growing. This is not consistent with the objectives of ecotourism as environmentally friendly tourism activities and maintain local knowledge and culture around, 2. Facilities and infrastructure for this region has not been maximized, 3. Not fulfilling means of safe transport and, 4. Knowledge of the negative impact of tourist activity towards ecotourism area. From the problems associated resolved need authors examine the role of the Department of Tourism Culture Youth and Sports of Sumenep, as the executor of ecotourism development labak Gili islands. To answer these questions the author uses this type of research Juridical Empirical approach Juridical Sociological research. This study was conducted by field research and examine the legal provisions contained in the society. Legal materials used in assisting this research is primary data in the form of direct interviews with the observation method to the parties involved in the development of ecotourism. Secondary data in supporting this study was obtained from the study of literature and internet. From the above research methods the authors obtained an answer that is, the planning phase has been done Sumenep regency administration is guided by the national tourism development In the the planning phase the development of tourism activities, the Government of Sumenep put it into RPJPD, RPJMD, and RKPD Sumenep In the deployment phase, namely the management, maintenance, security, and ecotourism potential exploration of Gili Labak island is not running optimally for Disbudparpora regency of Sumenep not maximum share in the ecotourism development Development was carried out by individuals or local people with the help of the village chief of Kombang Disbudparpora role Sumenep regency has not been up that causes the deployment phase of ecotourism is not optimal. In the control phase of ecotourism of Gili Labak island also has not been done maximally for the coordination and consolidation among other Regional Work Units (SKPD) with Disbudparpora of Sumenep as developers are not well established This is because the number of SKPD involved in the development of ecotourism Gili Labak islands, but the coordination and synergy are not exists Thus the development of marine ecotourism on the Gili Labak island is not going well From the above problems there are also constraints from Disbudparpora of Sumenep include budget issues, transportation tools, and coordination between SKPD not established Above matters also cause deployment phase and is not running optimally controls as mandated by the Permedagri Number 33 Year 2009. The conclusion that can be drawn from the above problems is the need for the role of the Department of Tourism Culture Youth and Sports Sumenep and Work Unit (SKPD) in the development of ecotourism on the island of Gili labak. In addressing the budget issues Disbuddparpora should open investment opportunities to investors, secure means of transport needs to be improved, and the reduction of the negative impact caused by tourists on the environment. This can be solved by improving coordination, synergy and consolidation between the Department of Tourism Culture Youth and Sports Sumenep with of Regional Work Units (SKPD) Sumenep.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/339/051700238 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity > 343.078 Secondary industries and services > 343.078 91 Secondary industries and services (Geography and travel) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 30 Jan 2017 11:26 |
| Last Modified: | 28 Dec 2021 17:24 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112758 |
Preview |
Text
SKRIPSI_FEBRIAN EKO KURNIAWAN.pdf Download (3MB) | Preview |
Preview |
Text
JURNAL_FEBRIAN EKO KURNIAWAN.pdf Download (916kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |