Alviolita, Fifink Praiseda (2016) Analisis Etis Dan Yuridis Pencantuman Identitas Tersangka Pelaku Kejahatan Kesusilaan Pada Surat Kabar Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kebebasan pers telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Insan pers yakni wartawan selain tunduk pada undang-undang tersebut dalam menjalankan profesinya dalam undang-undang tentang Pers juga telah diamanatkan untuk berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik termasuk dalam hal pencantuman identitas. Dari analisis yang telah dilakukan oleh Penulis, telah diketahui bahwa terdapat kekaburan peraturan terkait perbuatan pencantuman identitas tersangka asusila yang mengindikasikan pertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Dari kekaburan peraturan secara etis dan yuridis pada Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers tersebut akan menimbulkan multi interpretasi yang dapat bertentangan dengan asas praduga tak bersalah karena tidak adanya pengaturan yang pasti. Untuk itu Penulis mengusulkan pengaturan terkait perbuatan pencantuman identitas tersangka berupa penambahan frasa sehingga perlu dilakukan perubahan pada pasal tertentu dalam Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers. Alasan Penulis untuk mengusulkan hal tersebut adalah agar ke depannya terdapat kepastian hukum bagi tersangka pelaku kejahatan kesusilaan dan pihak-pihak dalam pers dalam melaksanakan perannya untuk memberi informasi publik secara faktual serta dapat menjadi acuan yang tegas dan jelas bagi hakim jika terjadi gugatan terkait perbuatan pencantuman identitas tersangka oleh media massa.
English Abstract
Press liberty have been under the protection of Amendment Number 40 of 1990 about Press (Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers). In addition to being obedient to mentioned amendment in doing their work, journalists must operate in accordance with Ethical Code of Journalism that covers identity inclusion or PI (Personal Identification). The analysis done by the writer found out that the inclusion of crime against society offender's personal identification indicates a contravention with the presumption of innocence. This contravention of Ethical Code of Journalism and Press Amendment will cause multiple interpretations that eventually goes to the different direction from the presumption of innocence due to the lack of a certain arrangement. For that particular issue, the Writer suggests that in relation to the inclusion of offender's personal identification, there should be an additional phrase included and therefore changes in several articles in Ethical Code of Journalism and Press Amendment. The Writer's reason to have come up with this suggestion is to provide a certainty of law for crime against society offender and press personals or parties in their contribution to providing factual public information. In addition to that, this will provide a steadier ground for the judge to make decisions should there be a lawsuit regarding the inclusion of personal identification by the media.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/337/051700236 |
| Uncontrolled Keywords: | Pencantuman Identitas, Tersangka, Kode Etik Jurnalistik, UU Pers,personal identification inclusion, offender, Ethical Code of Journalism, Press Amendment |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.09 Control of public utilities > 343.099 Communications > 343.099 8 Press law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 30 Jan 2017 14:08 |
| Last Modified: | 20 May 2022 02:12 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112756 |
Preview |
Text
SKRIPSI_FIFINK PRAISEDA ALVIOLITA.pdf Download (6MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |