Cahyani, Dia (2016) Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Perguruan Tinggi (Studi Implementasi Pasal 55 Ayat (2) Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mala. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kawasan Perguruan Tinggi. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi karena tatanan kota di sekitar Perguruan Tinggi, khususnya di sekitar Universitas Brawijaya yaitu di Jl. Veteran dan Institut Teknologi Nasional Malang yaitu di Jl. Sigura-gura yang semakin tidak teratur. Ketidakteraturan tatanan kota disebabkan oleh banyaknya Pedagang Kaki Lima yang berjualan tidak pada tempat yang seharusnya. Hal ini menyebabkan terganggunya ketertiban umum. Dalam hal ini pemerintah sudah membuat peraturan khusus mengenai lokalisasi Pedagang Kaki Lima yaitu pada Pasal 55 Ayat (2) Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang. Akan tetapi hal itu tampaknya tidak dihiraukan oleh pedagang kaki lima. Mereka tetap berjualan di kawasan Perguruan Tinggi karena banyaknya konsumen di kawasan tersebut. Permasalahan ini mejadi pertanyaan besar bagi masyarakat terhadap tindakan Satuan Polisi Ppamong Praja yang mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengendalian dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan perguruan tinggi tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1). Bagaimanakah pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima di Kawasan perguruan Tinggi menurut Pasal 55 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)? (2). Apa hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam pengendalian dan pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Perguruan Tinggi ? (3). Bagaimanakah solusi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam pengendalian dan pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Perguruan Tinggi ? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer, sekunder yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara rasional dan obyektif. Data yang diperoleh di lapangan akan di deskripsikan secara rasional dan obyektif sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu upaya yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja sudah maksimal. Aparat melakukan operasi rutin setiap harinya di seluruh wilayah kota malang. Akan tetapi saat peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pedagang kaki lima di kawasan perguruan tinggi tersebut mengaku bahwa jarang terlihat adanya operasi yang dilakukan oleh aparat Satpol PP. Selain adanya Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, pemerintah Kota Malang juga telah membuat Perwal No. 188.45/183/373.112/201 tentang Penetapan tempat atau Lokasi Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima, sayangnya perwal tersebut tidak dipublikasikan di masyarakat. Aparat Satpol PP juga mengalami beberapa hambatan yaitu kurangnya kesdaran dari pedagang kaki lima yang kembali berjualan walaupun sudah terjaring razia, selain itu hambatan lainnya yaitu terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP, dan kurangnya sumber daya manusia. Hambatan tersebut tidak menghalangi aparat untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima, operasi akan lebih ditingkatkan dan melakukan kerja sama dengan kepolisian dan dinas Perhubungan agar kendala-kendala dapat diselesaikan.
English Abstract
In this Minor thesis, the writer adapted the problem of Management and Control on Street Vendors in the University Area. The choice of topic’s background was because of the city spatial order in the university area, especially around Brawijaya University, that is Jl. Veteran and National Technology Institute, that is Jl. Sigura-gura that increasingly irregular. The irregularities of city spatial order caused by the increasing number of the street vendors which sells not in the proper place. This thing cause public order disruption. In this case, the government had already make special rule about localization street vendors, that is Article 55 paragraph 2 Local Regulation No. 4 year 2011 about Malang City Spatial Plan. But, the regulation looks like ignored by the street vendors. They still sells around the university area because of the number of the consumers around that area. This problem becoming the big question for the community on the act of Pramong Praja Police Force which having the authority, that in this case, management and control on the street vendors in the university area. Based on the problem above, this research adapted the formulation problem, that were: (1) How was the implementation of management and control on street vendors in the university area based on Article 55 Paragraph 2 Local Regulation No. 4 year 2011 about Malang City Spatial Plan that acted by Pramong Praja Police Force? (2) what kinds of barriers that faced by Pramong Praja Police Force in management and control on Street Vendors in the university area? (3) how is the solution to overcome the barriers that faced by the Pramong Praja Police Force in management and control on street vendors in the university area. This research using empirical law research type with juridical-sociological approach method. The primary and secondary legal materials that obtained by the writer, analyzed using qualitative descriptive analyzing techniques, by providing interpretation on the data that obtained rationally and objectively. The obtained data in the field will be described rationally and objectively based on the true reality. From the result of research by using the methods above, the writer obtained the answer of the problem, that is the effort of Pamong Praja Police Force was maximal. The officer has done routine operation everyday in the whole Malang city area. But when the writer did the interview with some street vendors in the university area, they told that it is rarely seen any operation did by the officer. In addition to Local Regulation No. 4 year 2011 about Malang City Spatial Plan, the government also made Perwal No. 188.45/183/373.112/201 about localization or street vendors activity location, but unfortunately the Perwal was not published to the community. The officer of Pamong Praja also experienced many barriers, that were the lack of awareness from the street vendors which back to sells even though they already have been raids by the officer, in additional to the barriers was the limit number of the facilities and the infrastructures that owned by Pamong Praja officer, and also the lack number of human resources. The barriers were not obstruct the officer to act the management and control on street vendors, the operation will be increased and doing cooperation with the police officer and department of transportation, so that the constraints that faced can be solved.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/335/051613012 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Sugiantoro |
| Date Deposited: | 13 Jan 2017 08:50 |
| Last Modified: | 20 May 2022 02:04 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112754 |
Preview |
Text
DIA_JURNAL_(1250101071111370.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
SKRIPSI_DIA_CAHYANI_(125010107111137).pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |