Ya`la, MTajul Assyafiq (2016) Pelaksanaan Dispensasi Kawin Dan Implikasi Hukumnya (Studi Di Pengadilan Agama Kab. Bojonegoro). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulis mencatat bahwa Bojonegoro termasuk menduduki peringkat 4 tertinggi permohonan dispensasi kawin di Jawa Timur dan setelah tahun 2013 permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Bojonegoro yaitu pada tahun 2014-2016 selalu mengalami peningkatan. Selain itu adanya faktor perkembangan teknologi yang tidak didukung dengan pengawasan yang ketat dari orang tua juga sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter anak dalam memfilter serta menggunakan teknologi dengan baik. Dalam penelitian ini, terdapat tiga rumusan masalah yaitu: 1). Bagaimanakah pelaksanaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Bojonegoro? 2). Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Bojonegoro? 3). Bagaimana implikasi hukum yang timbul terhadap permohonan dispensasi kawin Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Teknik memperoleh bahan hukum adalah diperoleh dari wawancara. Metode analisis bahan hukum yg digunakan adalah deskriptif analistis. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Bojonegoro tergolong tinggi dan dari tahun 2014-2016 selalu mengalami peningkatan permohonan dispensasi kawin. Peningkatan ini terjadi karena faktor perkembangan teknologi dan perkembangan kota Bojonegoro. Kedua, dari hasil wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Kab. Bojonegoro, faktor yang mempengaruhi pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Bojonegoro adalah faktor sosial yang diantaranya yaitu hamil di luar nikah, telah berhubungan dekat sejak lama dan ada juga yang karena telah diterima lamaran calon mempelai pria. Faktor ekonomi, para orang tua beranggapan dengan menikahkan anak akan sedikit membantu mengurangi beban ekonomi keluarga. Selain itu juga pendidikan kurang terlalu dianggap penting karena yang terpenting bagi mereka adalah bekerja untuk menghidupi keluarga. Ketiga, implikasi hukum yang timbul ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan yaitu pasangan harus siap menanggung beban tanggung jawab setelah menikah, sedangkan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak implikasi hukumnya yaitu pendidikan dan perkembangan anak menjadi terhambat serta kurang maksimal karena pada usia dini mereka sudah menikah.
English Abstract
The author is aware that Bojonegoro is ranked the 4th in terms of marriage dispensation petition in East Java. After 2013, the petition in the Religious Court of Bojonegoro District, during 2014-2016, always increases. Besides, the technology advance which is not supported by parents’ strict supervision is also very influential for the child’s character formation and proper usage of technology. The research problems are: 1). How is the implementation of marriage dispensation petition in the Religious Court of Bojonegoro District? 2). What are the factors underlying the issue for a marriage dispensation petition in the Religious Court of Bojonegoro District? 3). How is the legal implications occurred caused by the marriage dispensation petition in the Religious Court of Bojonegoro District? This study is a field research using qualitative approach. The legal materials are obtained through interview. The legal material methods of analysis is descriptive analysis. The results of the study show several facts. First, the implementation of the marriage dispensation in Religious Court of Bojonegoro District is considered high. It also tends to increase from 2014 to 2016. It is occurred because of the development of technology and Bojonegoro city. Second, based on the interviews with the judges and the clerks of Religious Court of Bojonegoro District, social factor is one of the factors affecting marriage dispensation petition. It includes pregnancy before marriage, long-time relationship, and also an accepted proposal by the groom. Another factor is economic factor; the parents think that the child’s marriage will do a little help in reducing the family’s economic burden. In addition, education is considered as less important because the most important thing for them is supporting the family by having a job. Third, the legal implications occurrs because of the Marriage Law stating that married couples should be ready to take the responsibility after marriage. Meanwhile, in terms of Child Protection law, the legal implication states that the education and development of children become inhibited and less optimum because of an early marriage.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/331/051612916 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Sugiantoro |
| Date Deposited: | 12 Jan 2017 14:17 |
| Last Modified: | 20 May 2022 01:55 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112750 |
Preview |
Text
M._TAJUL_ASSYAFIQ_YA'LA_-_135010112111012.pdf Download (5MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |