Sari, Fifit Ayu Kartika (2016) Peran United Nations High Commissioner For Refugees (Unhcr) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam skripsi ini, penulis meneliti tentang Peran United Nations High Commissioner For Refugees (Unhcr) sebagai salah satu organisasi PBB yang khusus untuk melindungi pengungsi dan membantu pengungsi mencari solusi atas keadaan mereka. Keberadaan pengungsi sering menjadi permasalahan utama dalam penetapan status mereka. Apalagi tidak semua negara penerima merupakan peratifikasi The 1951 Convention relating to the International Status of Refugees (Konvensi 1951) dan The 1967, Protocol Relating to the International Status of Refugees (Protokol 1967). tindakan pemerintah Myanmar yang mengusir etnis Rohingya dari negara Myanmar dan memusnahkan kelompok etnis rohingya tersebut dari Arakan. Akibat adanya perlakukan tersebut, etnis Rohingya mengungsi ke negara lain guna mendapatkan penghidupan yang lebih baik atau untuk menghindari perlakuan buruk yang diterimanya dan sebagian tetap berada di Myanmar di wilayah pengungsian. Terhadap para pengungsi tersebut, UNHCR memiliki fungsi utama untuk memberikan perlindungan internasional, memberikan solusi jangka panjang bagi persoalan pengungsi serta mempromosikan hukum pengungsi internasional. Lembaga UNHCR memiliki prosedur pemberian bantuan yang berkaitan dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia (DUHAM) berupa perlindungan internasional. Secara umum konsep ini berisikan pencegahan pemulangan hukum, pemajuan penyelenggara kan keamanan fisik bagi pengungsi, pemajuan dan membantu pemulangan kembali secara sukarela, dan membatu para pengungsi untuk bermukim kembali. Dalam Hal ini pengungsi etnis rohingya masih kurangnya pengetahuan serta kesadaran akan hukum. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam menangani pengungsi etnis Rohingya di Indonesia? (2) Bagaimana mekanisme penanganan terhadap pengungsi etnis Rohingya berdasarkan Regulasi Nasional di Indonesia? Kemudian penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai pengungsi dan peran UNHCR, dengan Pendekatan perundang undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum skunder diperoleh dari segala referensi yang mendukung dan memperjelas bahan hukum primer diatas, seperti buku, makalah, jurnal, internet, dan lain sebagainya. Bahan hukum tersier berupa petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum premier dan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia,dan seperti kamus besar bahasa Indonesia. Hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa sebagai organisasi internasional yang mendapatkan mandate khusus oleh PBBterhadap penanganan pengungsi khususnya pengungsi etnis Rohingya, UNHCR berperan penting sebagai inisiator, fasilitator, dan sebagai determinator status pengungsi dan bantuan terhadap pengungsi etnis Rohingya di Indonesia. Selain itu untuk penanganan pengungsi dan pencari suaka pada awalnya dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian yaitu sesuai dengan penanganan yang ditujukan pada orang asing, setelah itu untuk proses selanjutnya penanganan para pengungsi dan pencari suaka dilimpahkan kepada pihak yang lebih berwenang yaitu UNHCR atau IOM. Dari bagian sistem penanganan pengungsi tersebut terlihat bahwa sistem penanganan yang dilakukan hanya sebatas menemukan, menempatkan sementara, dan menampung pengungsi yang sedang transit. Dalam proses pemberian status, atau penempatan pengungsi selanjutnya masih wewenang dari pihak UNHCR. Kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah bahwa peran yang dilakukan oleh UNHCR sangat dibutuhkan dan penting bagi para pengungsi etnis Rohingya yang harus mengungsi ke luar negaranya. Pemberian perlindungan terhadap keselamatan dan hak-hak asasi mereka di Negara lain harus dijamin keberlangsungannya untuk menghindari tindakan yang tidak nyaman dari Negara tempat para pengungsi itu berada. Selain itu, Untuk memenuhi hak dan kewajiban bagi para pengungsi tersebut dibutuhkan suatu aturan yang terkait dengan penanganan pengungsi. Mekanisme penanganan pengungsi tersebut terlihat bahwa sistem penanganan yang dilakukan hanya sebatas menemukan, menempatkan sementara, dan menampung pengungsi yang sedang transit. Meskipun dalam proses pemberian status, atau penempatan pengungsi selanjutnya masih wewenang dari pihak UNHCR.
English Abstract
In this Thesis, the author examines the role of the United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) as one of the specialized UN organization to protect refugees and help refugees find solutions to their plight. The existence of refugees often become a major issue in determining their status. Moreover, not all recipient countries are ratifying the 1951 Convention Relating to the International Status of Refugees (1951 Convention) and the 1967 Protocol Relating to the International Status of Refugees (1967 Protocol). Myanmar government's actions to expel the Rohingya from Myanmar country and destroy the ethnic Rohingya from Arakan. Due to the treatment of the Rohingya to flee to another country in order to get a better life or to avoid poor treatment he received and the majority remain in Myanmar in a refugee camp. Against the refugees, UNHCR has a primary function to provide international protection, providing long-term solutions to the refugee problem and to promote international refugee law. UNHCR agency has procedures for granting assistance related to the fulfillment of Human Rights (UDHR) in the form of international protection. In general, this concept contains prevention repatriation law, organizer of the promotion of the physical safety of refugees, promoting and assisting voluntary repatriation, and help the refugees to resettle. In the Rohingya refugees It is still a lack of knowledge and awareness of the law. Based on the above, this paper raised: (1) How is the role of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in dealing with ethnic Rohingya refugees in Indonesia? (2) How is the handling of Rohingya refugees by National Regulations in Indonesia? Then the author uses normative juridical method is by legislation in force in particular regarding the refugees and the role of UNHCR, statute approach, case approach, and conseptual approach. The primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials obtained from all references that support and clarify the above primary legal materials, such as books, papers, journals, internet, and so forth. Tertiary legal materials in the form of instructions or meaningful explanation of the premier legal materials and secondary law, such as dictionaries and encyclopedias, and such a large dictionary Indonesian. Research results to the above method, the authors obtain answers to existing problems that as an international organization that gets mandated specifically by PBBterhadap handling of refugees, especially refugees of ethnic Rohingya, UNHCR plays an important role as an initiator, facilitator, and as a determiner of refugee status and assistance to the displaced Rohingya in Indonesia. In addition to the handling of refugees and asylum seekers initially carried out in accordance with the Immigration Act which is in accordance with the treatment aimed at foreigners, after that to further process the handling of refugees and asylum seekers transferred to authorized parties over which UNHCR or IOM. Refugees from part handling system can be seen that the system is handling is done merely finding, placing temporary, and refugees who are in transit. In the process of granting status, or the placement of refugees still further the authority of the UNHCR. The conclusion of discussion is that the role played by the UNHCR is very necessary and important for the Rohingya refugees who had to flee outside the country. The provision of safety and protection of their human rights in other countries must be guaranteed sustainability in order to avoid an uncomfortable act of the State where the refugees were. In addition, to meet the rights and obligations for the refugees needed a rule relating to the handling of refugees. Refugees handling mechanism can be seen that the system is handling is done merely finding, placing temporary, and refugees who are in transit. Although the process of granting status, or the placement of refugees still further the authority of the UNHCR
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/33/051603559 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Indah Nurul Afifah |
| Date Deposited: | 13 Jun 2016 11:08 |
| Last Modified: | 20 May 2022 01:53 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112748 |
Preview |
Text
SKRIPSI_FIFIT1.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |