Sukmawati, Shinta (2016) Kepastian Hukum Kedudukan Pekerja Sebagai Salah Satu Kreditur Pada Sebuah Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Kepastian Hukum Kedudukan Pekerja Sebagai salah satu kreditur pada sebuah perusahaan yang dinyatakan pailit. Pilihan tema ini dilatar belakangi oleh adanya ketidakjelasan pengaturan kedudukan pekerja sebagai salah satu kreditur pada sebuah perusahaan yang dinyatakan pailit. Dimana terdapat perbedaan penggolongan kreditur pada pengaturan dalam KUH Perdata dan UU Kepailitan yang mengenal penggolongan kreditur, sementara dalam UU Ketenagakerjaan tidak mengenal penggolongan kreditur.Terdapat kekaburan norma dalam pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan yang mana pengaturan tersebut telah diinterpretasi dalam putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 disebutkan bahwa hak pekerja ketika perusahaan pailit tersebut terbagi menjadi dua yaitu, (1) upah, merupakan hak utama pekerja yang diberikan sebelum perusahaan pailit. (2) hak-hak lainnya merupakan hak yang timbul sebagai akibat dari hubungan kerja yang ada setelah perusahaan mengalami pailit. Sebab hak upah pekerja seharusnya diberikan sebelum perusahaan pailit dan apabila tidak dilaksanakan akan melanggar hak hidup pekerja yang sebagai manusia memiliki hak untuk bekerja serta mendapat imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 28 D UUDN RI Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apa Perbandingan Pengaturan Kedudukan Hukum Pekerja Sebagai Salah Satu Kreditur Yang Perusahaanya Dinyatakan Pailit berdasarkan pada pengaturan: KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU? (2) Bagaimana Kepastian Hukum Kedudukan Pekerja Sebagai Salah Satu Kreditur pada sebuah perusahaan yang dinyatakan pailit? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa konflik pengaturan kedudukan pekerja sebagai salah satu kreditur pada sebuah perusahaan yang dinyatakan pailit menurut KUH Perdata, UU Ketenagakerjaan serta UU Kepalitan dapat diatasi dengan asas lex specialis derogat legi generalis, UU yang mengatur sebuah perusahaan pailit terbagi menjadi 2 bagian KUH Perdata sebagai lex generalis, dan UU Ketenagakerjaan sebagai lex specialis serta UU Kepailitan sebagai lex specialis, sehingga di dalam penyeleseian konflik pengaturannya harus sesuai dengan konstruksi hukum lex specialis dalam undang-undang ketenagakerjaan maupun undang-undang kepailitan. Selain itu untuk melaksanakan putusan MK seharusnya dilakukan legislasi dalam bentuk perubahan UU oleh DPR atau Presiden sebagaimana telah diatur dalam pasal 10 ayat 1 huruf d dan pasal 10 ayat 2 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya menurut teori desideratum Fuller pengaturan dalam KUH Perdata, UU Ketenagakerjaan serta UU Kepailitan pada bagian keempat (kejelasan) dan kelima (konsistensi konsepsi hukum) belum terpenuhi. Maka seharusnya hukum dapat memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan kedudukan pekerja sebagai salah satu kreditor, sebagaimana tercermin dalam putusan MK No.67/PUU-XI/2013 bahwa upah pekerja harus dibayar terlebih dahulu daripada utang lainnya, sehingga kedudukan pekerja mendahului semua kreditur baik kreditur separatis maupun kreditur konkuren
English Abstract
In this undergraduate thesis, the researcher discussed a problem of the legal certainty upon the positions of workers as one of the creditors in a bankrupt company. This issue was chosen because there is no certain rule regulating the positions of workers as one of the creditors in a bankrupt company. There is different classification of creditors stated in Codes of Civil Law and Law of Bankruptcy introducing creditor classification and Law of Labor that does not introduce creditor classification. There is obscurity of norm found in Law of Labor Article 95 Verse 4 in which that regulation has been interpreted in the Decree of Constitutional Assembly Number 67/PUU-XI/2013; it is stated that when a company is going bankrupt, the workers’ rights are divided into two groups, (1) payment that is the ultimate right of the workers that is compensated before the company goes bankrupt and (2) other rights that are ones that arise as the consequences of occupational relation after the company goes bankrupt. The payment should be compensated before the company is bankrupt and if it is not conducted as it should be, it means that the company has infringed the workers’ fights as humans who need to work and get paid as formerly adjusted in the Constitution of the Republic of Indonesia Article 28 Year of 1945. Based on those phenomena, two research questions were formulated as follows: (1) what are the parameters of the Management of Legal Positions of Workers as One of the Creditors Whose Company is Bankrupt based on these regulations: Codes of Civil Law, Law Number 13 Year of 2003 of labor, and Law Number 37 Year of 2004 of Bankruptcy and Postponement of Debt Repayment? (2) How is the legal certainty upon the position of the workers as one of the creditors in a bankrupt company? The researcher used normative-juridical method with statute approach in conducting this research. The primary and secondary legal data that had been collected by the researcher were analyzed by using grammatical, systematical, and logical interpretation methods. Based on the results of the research, the researcher obtained the answers to the formulated research questions that according to the Codes of Civil Law, Law of Labor and Law of Bankruptcy, the conflict of management of workers’ positions as one of the creditors in a bankrupt company is adjusted using the basis of lex ‐ 13 ‐ specialis derogate legi generalis. Laws that regulate if a company is bankrupt are divided into two parts of Codes of Civil Law as lex-generalist, and Law of Labor as well as Law of Bankruptcy as lex-specialist. Thus, in overcoming the conflict, there should be an alignment between the construction of lex specialist law within the law of labor and law of bankruptcy. Furthermore, to implement the decree of Constitutional Assembly, there should be legislation in the form of amendment of Law by People’s Representative Council or the President as regulated in Law Number 12 Year of 2011 Article 10 Verse 1 letter d and Article 10 Verse 2 concerning the formation of legislations. Furthermore, based on the theory of desideratum Fuller, the management adjusted in the Codes of Civil Law, Law of Labor, and Law of Bankruptcy within their fourth (certainty) and fifth part (consistency of legal concept) had not been fulfilled. Therefore, law should be able to provide guarantee of legal certainty on the management of workers’ positions as one of the creditors as stated in the decree of Constitutional Assembly Number 67/PUU-XI/2013 that workers must be paid ahead of other debts and that the positions of workers are ahead of all separated and/or concurrent creditors.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/327/051612650 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 14 Dec 2016 09:48 |
| Last Modified: | 20 May 2022 01:50 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112745 |
Preview |
Text
SHINTA_SUKMAWATI.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |