Hadiyati, Nur (2016) Perencanaan Penetapan Kota Batam Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Dalam Kerangka Otonomi Daerah. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kota Batam merupakan Kawasan Strategis Nasional yang memiliki potensi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, namun perkembangan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone Area belum memberikan hasil sebagaimana diharapkan. Pada awal tahun 2016 Pemerintah Pusat menetapkan Kota Batam Kawasan Ekonomi Khusus. Maka berkenaan dengan pemaparan diatas, penulis mengangkat rumusan masalah : 1) Mengapa Kota Batam ditetapkan sebagai KEK? 2) Apakah peran pemerintah dalam rangka penetapan Batam sebagai KEK? . Penulisan skripsi ini bertujuan memberikan kebermanfaatan sebagai sumbangsih pemikiran bagi masyarakat dan bahan acuan bagi pembuat kebijakan dalam penetapan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Penelitian ini mengunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual aproach), dan pendekatan komparatif atau perbandingan (comparative approach), Bahan hukum primer dan skunder kemudian akan dianalisa dengan logika deduksi dimana mencari kekhusuan dari hal-hal yang bersifat umum, diinventarisasi, dikategorikan, dan disusun secara sistematis. Dari Penelitian ini ditemukan hal-hal yang harus peran pemerintah dan hal yang harus dipersiapkan dalam penetapan sebuah lokasi Kawasan Ekonomi Khusus sehingga terjadi kesinergisan antara upaya optimalisai pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat yang berada dalam daerah yang diusulkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. a) Pengusulan KEK; b) Penetapan KEK; c) Pembangunan KEK; d) Pengelolaan KEK; dan e) Evaluasi pengelolaan KEK. Kota Batam berdasarkan formulasi pemberian nilai dan bobot pada tiap aspek tolak ukur yang dijabarkan dalam mekanisme dan persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dapat ditetapkan sebagai KEK dengan kategori layak secara bersyarat sebagai lokasi KEK.
English Abstract
Batam City is National Strategic Zones which have a potential to support national economic growth, but the development of Batam as Free Trade Zone not deliver results as expected. At the beginning of 2016, Indonesian Government decide Batam City as Special Economic Zones (SEZ). Therefore, this paper raised the formulation of the problem: (1) Why Batam designated as Special Economic Zones? (2) What is the role of government in the establishment of Batam as a Special Economic Zones?. The purposes of this research is to give benefit for society, reference materials for law maker in planning designation of Batam City as Special Economic Zones. This research used juridicial normative with statute, conceptual, and comparative approach. Primary and secondary legal materials will be analyzed by logical deduction which seek speciality of things that are general, inventoried, categorized and compiled systematically. This research found things to be prepared in the establishment of Batam as a Special Economic Zones and the reason behind the establishment of Batam as a Special Economic Zones. Based on formulations scoring and weighting of each aspect of benchmarks outlined in the mechanism and the requirements stipulated in the legislation can be defined as a SEZ under particular situation.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/320/051612402 |
| Uncontrolled Keywords: | Batam, Kawasan Ekonomi Khusus, Pemerintahan Daerah; Batam, Special Economic Zones, Local Goverment |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.09 Local government |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 01 Dec 2016 10:59 |
| Last Modified: | 20 May 2022 01:43 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112740 |
Preview |
Text
SKRIPSI_NUR HADIYATI.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |