Fanisha, Dynda (2016) Urgensi Dan Dasar Pemikiran Hukum “Suara” Sebagai Unsur Merek Dagang (Suatu Tinjauan Yuridis Komparatif Antara Undang-Undang Merek Indonesia Dan Singapore). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pemilihan judul tersebut di latar belakangi oleh perkembangan dunia merek yang tidak hanya dikenal sebatas merek tradisional saja namun telah dipakai merek non tradisional di kalangan masyarakat internasioanal terutama merek suara atau sound mark.Hal ini menuntut adanya penyesuaiandi Indonesia agar tidak sampai terjadi adanya kekosongan hukum. Adapun permasalahan hukum yang dikemukakan yaitu: 1). Urgensi dan dasar pemikiran hukum yang memungkinkan suara sebagai bagian atau unsur dari merek di Indonesia 2).Perbandingan pengaturan suara sebagai unsur merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dengan peraturan merek di Singapore (Singapore Treaty on The Law of Trade Mark)?. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perbandingan hukum (comparation approach). Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari studi kepustakaan, konvensi-konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan Indonesia terkait merek. Data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal terkait merek suara dan juga penelusuran internet. Metode analisa yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yang kemudian akan di intepretasikan dengan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi analisis. Dari hasil analisis yang dilakukan diketahui bahwa perkembangan dunia periklanan dan perdagangan bebas menjadi urgensi suara dilegislasikan di Indonesia sebagai unsur dari merek. Dasar pemikiran hukum bahwa suara dapat dijadikan sebagai unsur merek adalah selama suara tersebut dapat menjadi unsur pembeda barang dan/jasa. Adanya Singapore Treaty dan Nice Agreement juga aturan beberapa Negara lain yang sudah mengatur tentang Sound Mark dapat menjadi dasar pemikiran hukum bahwa suara telah diakui secara Internasional. Selayaknya suara dilegislasi sebagai unsur merek di Indonesia agar memenuhi asas Non deskriminasi dan juga memiliki daya saing di mata Internasional. Kemudian perbandingan peraturan merek di Singapore dengan di Negara Indonesia terlihat jelas dengan adanya Singapore Treaty yang telah mengadopsi unsur-unsur merek non tradisional dan Singapore telah meratifikasi beberapa konvensi intrrnasional seperti Nice Agreement sedangkan di Negara Indonesia sudah lama sekali tidak dilakukan pembaharuan peraturan merek dan juga Indonesia belum meratifikasi Nice Agrement sebagai dasar hukum pengklasifikasian barang dan jasa di Negaranya. Saran penulis adalah sebaiknya Pemerintah Indonesia melakukan revisi terhadap peraturan merek Indonesia dan juga peraturan tentang kelas barang dan jasa untuk pendaftaran merek agar Indonesia tidak tertinggal dan memiliki daya saing yang sama dengan negara lain.
English Abstract
The selection of the title is backgrounded by the development of the world of trademarks that is not only limited to traditional brands alone but also non-traditional brands in international society, especially sound marks. This demands an adjustment in Indonesia so that a legal vacuum does not occur. The legal issues raised in this research are 1) Urgency and rationale of laws that allow sounds as parts or elements of a brand in Indonesia, and 2) Comparison of regulations of sounds as brand elements according to Law No. 15 of 2001 on Brands with brand regulation in Singapore (Singapore Treaty on the Law of Trade Mark). The research method used in this research is a normative juridical method and the approach used in this study is a comparative law approach. The data sources used are primary data obtained from literature review, international conventions and legislation in Indonesia related to brands; secondary data were obtained from journals related to sound marks and Internet searches. The analytical method used is the descriptive analysis method which was then interpreted with the grammatical interpretation and analytical interpretation methods. From the analysis, it was found that developments in the world of advertising and free trade has made it urgent for sounds to be regulated in Indonesia as an element of a brand. The legal rationale that sounds can be used as an element of a brand is that as long as the sound can be a distinguishing element of goods or services, the sound can be registered as a trademark. The Singapore Treaty, the Nice Agreement, and legislation in other countries which have already regulated Sound Marks can become a legal consideration that sounds have been recognized internationally. Sounds should be regulated as an element of a brand in Indonesia to fulfill the principle of non-discrimination and also to be competitive internationally. Comparing brand legislation in Singapore with Indonesia clearly shows that the Singapore Treaty have adopted non-traditional elements of brands and Singapore has ratified several international conventions such as the Nice Agreement, while in Indonesia there have long been no efforts to renew brand legislation and Indonesia has also not ratified the Nice Agreement as a legal basis for the classification of goods and services in the country. The Indonesian Government should revise brand legislation in Indonesia and legislation on classes of goods and services for registration of brands so that Indonesia does not fall behind to and has the same competitiveness with other countries.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/32/051603558 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.048 Intangible property > 346.048 8 Trademarks |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 27 Apr 2016 15:46 |
| Last Modified: | 20 May 2022 01:42 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112739 |
Preview |
Text
SKRIPSI_DYNDA FANISHA.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |