Tanaka, Andi (2016) Reformulasi Penggunaan Single Economic Entity Doctrine Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Sistem pengendalian usaha melalui perusahaan holding telah menjadi trend dan kebutuhan bisnis yang tidak dapat dihindarkan lagi. Akan tetapi, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak menjelaskan maupun mengatur tentang perseroan grup. Hal ini menyebabkan tidak dianutnya Single Economic Entity Doctrine dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Namun, sejak tahun 2007, KPPU mengeluarkan Putusan dengan menggunakan pendekatan Single Economic Entity Doctrine sebanyak tiga kali, yaitu dalam Putusan KPPU Nomor: 07/KPPU-L/2007, Putusan KPPU Nomor: 03/KPPUL/ 2008, dan Putusan KPPU Nomor: 17/KPPU-I/2010. Berdasarkan hal tersebut, terdapat rumusan masalah: (1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum KPPU dalam mengeluarkan putusan KPPU Nomor: 07/KPPU-L/2007, Nomor: 03/KPPU-L/2008, Nomor: 17/KPPU-I/2010 dengan menggunakan Single Economic Entity Doctrine? (2) Bagaimana keterkaitan induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup ditinjau dari perspektif hukum perseroan terbatas di Indonesia (3) Bagaimana reformulasi penggunaan Single Economic Entity Doctrine dalam hukum persaingan usaha di Indonesia? Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan konsep (conceptual approach), perundang-undangan (statute approach), kasus (case approach), perbandingan (comparative appoach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi atau penafsiran bahan-bahan hukum, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum yang diperoleh kemudian diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa dasar pertimbangan hukum KPPU dalam mengeluarkan putusan KPPU Nomor: 07/KPPU-L/2007, Nomor: 03/KPPU-L/2008, Nomor: 17/KPPU-I/2010 dengan menggunakan Single Economic Entity Doctrine adalah dengan menggunakan penafsiran terhadap unsur “didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam hukum Negara Republik Indonesia.” Selain itu diperoleh kesimpulan bahwa Hubungan keterkaitan induk dan anak perusahaan dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia timbul dari perusahaan yang dapat mendirikan perusahaan lain. Jika dilihat dari aspek yuridis, Undang-Undang Perseroan Terbatas masih mempertahankan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum induk dan anak perusahaaan sebagai subjek hukum yang mandiri. Implikasinya, keterkaitan induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup tidaklah menghapuskan pengakuan yuridis terhadap badan hukum induk dan anak perusahaan. Selanjutnya xiii diperoleh kesimpulan bahwa Reformulasi penggunaan Single Economic Entity Doctrine dalam hukum persaingan usaha di Indonesia adalah pertama membuat Single Economic Entity Doctrine tidak hanya sekedar doktrin, melainkan menjadi prinsip hukum dalam hukum persaingan usaha. Artinya single economic entity diatur dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, Kedua, perlu diatur pengaturan kelompok pelaku usaha dalam Undang-Undang persaingan usaha di Indonesia ke depannya. Pengaturan kelompok pelaku usaha harus masuk dalam definisi pelaku usaha. Ketiga, pembuatan indikator pengendalian untuk menentukan adanya single economic entity dari induk dan anak perusahaan
English Abstract
The control systems business trough holding company has become a trend and business needs that can not be avoided anymore. However, Law No. 40 of 2007 and Law No. 5 of 1999 did not explain nor regulate the company’s group. This leads to difficult use of aSingle Economic Entity Doctrine. However, KPPU since 2007 has issued the KPPU’s Decision which is based on a Single Economic Entity Doctrine three times, that is KPPU’s Decision No. 7/KPPU- L/2007, KPPU’s Decision No. 03/KPPU-L/2008, KPPU’s Decision No. 17/KPPU-I/2010. Therefore, there is problem : (1) What is basis on legal consideration of KPPU in KPPU’s Decision No. KPPU’s Decision No. 7/KPPU- L/2007, KPPU’s Decision No. 03/KPPU-L/2008, KPPU’s Decision No. 17/KPPU-I/2010 with use a Single Economic Entity Doctrine? (2) How is the association between holding company and its subsidiary in construction of company’s group in the view of legal perspective of company law in Indonesia (3) How is reformulation the use of Single Economic Entity Doctrine in competition law in Indonesia? This thesis writing used normative research design with conceptual approach, statute approach, case approach, comparative approach. Primer materials, secondary, and tertiary acquired by writer will be analyzed use interpretation technique or reinterpreting materials law, articles in the rule of law. As for materials law acquired will be explained and connected so it can presented in systematical writings for answer the designed problems. From the result of this research used method explained above, the writer acquired the answer for the problems that the legal considerations of KPPU in release the decision KPPU No. 07/KPPU-L/2007, No. 03/KPPU-L/2008, No. 17/KPPUI/ 2010 with a Single Economic Entity Doctrine, is using interpretation to elements of “established and located or doing activity in law of Republic of Indonesia”. Furthermore the writer acquired the conclusion that the association of holding company and its subsidiary in company law in Indonesia is appeared from the company that can establish the other company. From the view of juridical aspect, the company law is still juridical legitimation for status of corporate body from the holding company and its subsidiary as independent law subject. It implicates that the association between the holding company and its subsidiary in construction the company group cannot eradicate juridical legitimation to corporate body from the holding company and its subsidiary. The writer also acquired the other conclusion that reformulation the use of Single Economic Entity Doctrine in law of business competition in Indonesia is first, make Single Economic Entity Doctrine not only as doctrine, but as law principle in law of business competition. In another words, Single Economic Entity set in law of xv business competition in Indonesia. Second, it should be set the group settings of businessman in law of business competition in Indonesia in the future. The settings of businessman should be included in the definition of businessman. Third, make the indicator of control to determine the existence of Single Economic Entity from the holding company and its subsidiary.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/319/051612370 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 02 Dec 2016 09:26 |
| Last Modified: | 20 May 2022 01:41 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112738 |
Preview |
Text
skripsi_andi_tanaka_fix.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |