Maulida, Yuliana (2016) Akibat Putusan Pernyataan Pailit Atas Kekayaan Debitor Terhadap Tindakan Penyitaan Dalam Perkara Pidana (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012 Dan Nomor 202 Pk/Pdt.Sus/2012). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan hukum tentang Akibat Putusan Pernyataan Pailit Atas Kekayaan Debitor Terhadap Tindakan Penyitaan Dalam Perkara Pidana. Permasalahan tersebut dilatarbelakangi dengan adanya ketidaksinkronan antara Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU tentang akibat putusan pernyataan pailit dan Pasal 39 ayat (2) KUHAP tentang penyitaan dalam perkara pidana. Kasus nyata terkait ketidaksinkronan dari dua ketentuan tersebut terdapat pada kasus yang terjadi antara Kurator PT SCR dan Penyidik Kepolisian. Putusan kasasi dan peninjauan kembali yang dijatuhkan pada kasus tersebut terdapat perbedaan yang sangat signifikan, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan pula pada dasar pertimbangan hakim yang digunakan. Skripsi ini mengangkat rumusan masalah: Apakah dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung terkait dengan akibat putusan pernyataan pailit atas kekayaan Debitor terhadap tindakan penyitaan dalam perkara pidana di dalam menjatuhkan, a) Putusan Kasasi Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012 dan b) Putusan Peninjauan Kembali Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012 sesuai dengan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Hukum Acara Pidana? Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan interpretasi. Hasil dari penelitian ini adalah pada Putusan Kasasi Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012, dasar pertimbangan hakim yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP. Sedangkan pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012, dasar pertimbangan hakim yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU. Dua ketentuan tersebut sama-sama mengatur tentang kewenangan dari Kurator dan Penyidik yang salah satunya adalah Kepolisian terkait tindakan hukum penyitaan, sehingga terjadi dualisme kewenangan secara atribusi diantara Kurator dan Penyidik.
English Abstract
The researcher in this study raised the issue about The Effect Of Bankruptcy Decision On Debtor’s Wealth Towards The Foreclosure In Criminal Case. The problem were caused by the incongruent of Article 31 Section (1) and (2) UUKPKPU about the termination of bankruptcy declaration and Article 39 Section (2) KUHAP about confiscation in criminal cases. There is a real case related to the incongruent of those two articles, which is the case that was happened between the Curator of PT SCR and Police Investigator. There is a significant difference on the decision of the cassation and the judicial review that has been given to this case, so that it causes difference on the basic judge consideration used. The research problem raised in this study: What is the basic consideration of Supreme Court Judge involved in the effect of bankruptcy decision on debtor’s wealth towards the foreclosure in criminal case in deciding which: a) The Decision of Cassation Number 157 K/Pdt.Sus/2012 and b) The Decision of Judicial Review Number 202 PK/Pdt.Sus/2012 fits to Bankruptcy Law and the Suspension of Payment and Criminal Procedure Law? The methodology used in this study is normative juridicial method with the statute approach and case approach. The primary, secondary, and tertiary legal materials that have been obtained by the researcher will be analyzed using the qualitative analysis and interpretation techniques. The result of this study can be found in the Decision of Cassation Number 157 K/Pdt.Sus/2012, the legal reasoning that the judge used has been suitable with the provision on the Article 39 Section (2) KUHAP. Meanwhile, on the Decision of Judicial Review Number 202 PK/Pdt.Sus/2012, the legal reasoning that the judge used has been suitable with the provision on the Article 31 Section (1) and (2) UUK-PKPU. Both of them equally set the authority of the Curator and the Investigator, one of which is related to the legal action Police foreclosure, so that the dualism of authority happens in attribution between the Curator and the Investigator.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/31/051603557 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.07 Commercial law > 346.078 Bankruptcy |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 28 Apr 2016 08:49 |
| Last Modified: | 20 May 2022 01:29 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112728 |
Preview |
Text
SKRIPSI_YULIANA MAULIDA.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |