Maulidya, Dinda Rahmitha (2016) Urgensi Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Latar belakang pemilihan tema tersebut adalah pada pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali adalah terpidana atau ahli warisnya, akan tetapi terdapat permohonan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tataran prakteknya. Kasus tersebebut diawali dari kasus Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama terdakwa Muchtar Pakpahan pada tahun 1996. Akhirnya putusan terbut dijadikan yurisprudensi terkait kasus Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan berjalannya waktu, kasus serupa juga beberapa kali terjadi dan hal tersebut makin menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak lagi berjalan karena ketidak sesuaian antara ketentuan dalam undang-undang. Hal tersebut juga mendatangkan kontroversi dalam dunia akademis maupun praktisi karena kita ketahui Jaksa Penuntut Umum selain dia berada di pihak otoritas negara mereka juga mewakili kepentingan korban serta masyarakat. Maka dari itu hal tersebut yang mendorong penulis untuk menganalisis urgensi Jaksa Penuntut Umum mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali. Karena dibalik ketidak sesuaian tersebut perlu diketahui apa urgensi dibalik tindakan untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan Undang-undang (statute approach). Bahan hukum yang diinventaris oleh penulis dianalisis dengan teknik deskriptif yang diawali dengan mengelompokkan bahan hukum yang sama dan kemudian diintepretasi untuk mengkaitkan makna dari setiap bahan hukum yang telah diinventaris oleh penulis. Selanjutnya dianalisis dan kemudian dihubungkan satu sama lain untuk mencari hubungan dari tiap bahan hukum tersebut. Dengan menggunakan metode seperti yang tertera di atas, penulis menemukan atas urgensi Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, yaitu Jaksa Penuntut Umum memiliki hak yang sama dengan terpidana (tersangka/ terdakwa) dalam hukum acara pidana serta Untuk memperbaiki putusan yang keliru demi terwujudnya tujuan hukum acara pidana yakni menemukan kebenaran materiil.
English Abstract
Background The choice of theme is in Article 263 paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure stipulates that you can apply for a judicial review is convicted or their heirs, but a request for a judicial review carried out by the Public Prosecutor at the level of practice. Tersebebut case begins from the case Reconsideration by the Public Prosecutor on behalf of the defendant Muchtar Pakpahan in 1996. Finally terbut decision made regarding the case of jurisprudence Review by the Public Prosecutor. With the passage of time, a similar case also happened several times and it is increasingly showing that the rule of law no longer walk because of a discrepancy between the provisions in the legislation. It also brings controversy in academia and practitioners because we know the Prosecution in addition he is on the authorities of their country also represents the interests of victims and the community. Therefore it encourages the writer to analyze the urgency of the Public Prosecutor filed a Reconsideration Request. Because behind these discrepancies need to know what is the urgency behind the action to determine the next policy. This thesis using normative juridical research method to approach the Act (statute approach). Legal materials inventoried by the authors analyzed with descriptive technique that begins with the same law classifies material and then diintepretasi to relate the significance of any legal substance that has been inventoried by the author. Then analyzed and then connected to each other to find the relationship of each ingredient that law. By using the method as stated above, the author found on the urgency of the Public Prosecutor to apply for judicial review, the Public Prosecutor has the same rights as convicts (suspects / accused) in criminal procedural law as well as to improve decision wrong for the realization of the purpose of law the criminal procedure which finding the material truth.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/30/051603556 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts > 347.01 Courts > 347.012 General considerations of courts |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 27 Apr 2016 14:12 |
| Last Modified: | 19 May 2022 06:52 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112717 |
Preview |
Text
SKRIPSI_DINDA RAHMITHA MAULIDYA.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |