Ristika, EriaDwi (2016) Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketidakhadiran Tanpa Izin (Thti) Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Tni) ( Studi Di Lanud Tni-Au Surabaya ). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam Penulisan Skripsi ini dibahas tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran ketidakhadiran tanpa izin ( THTI ) yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia ( TNI ). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris dan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini akan mengulas tentang hukum pidana militer sebagai hukum yang khusus berlaku bagi prajurit TNI. Hukum Pidana Materiil dalam Hukum Militer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ( KUHPM ). Adapun dalam penulis ini rumusan masalah yang diangkat antara lain : 1) Apakah Ketidakhadiran Tanpa Izin ( THTI ) yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) merupakan Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Militer ; 2) Apa penyebab terjadinya pelanggaran Ketidakhadiran Tanpa Izin ( THTI ) dan Desersi oleh oknum Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) berdasarkan studi di Lanud TNI-AU Surabaya; serta 3) Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelanggaran Ketidakhadiran Tanpa Izin ( THTI ) oleh oknum TNI ? Berdasarkan hasil penelitian empiris yang dilakukan, bahwa peningkatan dari Ketidakhadiran Tanpa Izin itu berupa tindak pidana Desersi. Selain itu penulisan skripsi juga akan menjelaskan tentang proses penegakan hukum terhadap pelanggaran Ketidakhadiran Tanpa Izin berdasarkan survei di Lanud TNI-AU Surabaya. Dalam penegakannya, antara THTI dengan tindak pidana Desersi itu proses penegakannya adalah sama, hanya saja apabila ada seorang anggota TNI yang melakukan pelanggaran keduanya dalam satu waktu maka yang penjatuhan hukumannya adalah yang terberat dari kedua pasal tersebut yaitu pasal Ketidakhadiran Tanpa izin ( THTI ) atau pasal tindak pidana Desersi. Perumusan kedua pasal tersebut ada dalam KUHPM pasal 85, 86 dan 87. Dalam hal ini pasal yang terberat adalah pasal tindak pidana Desersi. Perbedaan mendasar antara THTI dan Desersi adalah dari segi waktunya. THTI adalah perbuatan mangkir dari tugasnya selama lebih dari 3 hari dan kurang dari 29 hari, sedangkan THTI adalah meninggalkan tugas dinasnya lebih dari 30 hari. Selain itu perbedaannya adalah niat pelaku untuk meninggalkan kewajiban dinasnya. xii Desersi pelaku ingin meninggalkan dinas selama-lamanya sedangkan THTI hanya berniat untuk mangkir dari tugasnya untuk waktu yang tidak ditentukan.
English Abstract
In this Paper is discussed about Law EnforcementAgainst Violations OfAbsenceWithoutPermission(THTI) Conducted ByOfficersOf The Indonesian NationalArmy(TNI). The Data analysis techniques used in this research is descriptive qualitative, with empirical juridical type and the method used is the juridical sociology. In this study will review the military criminal law as a law that specifically apply to soldiers. Material Criminal Law in Military Law is the Book of the Law of Military Criminal Law ( KUHPM ). As for the authors formulation of the issues raised include: 1) Are Absent Without Permission (THTI) conducted by the Indonesian National Army (TNI) is the Crime of the Military Penal Code; 2) What are the causes of violations of Absence Without Permission (THTI) and desertion by officers of the Indonesian National Army (TNI) based on studies in the Air Force air base in Surabaya; and 3) What is the process of law enforcement against violations of Absence Without Permission (THTI) by military personel? Based on the results of empirical research conducted, that the increase of Absence Without Permission Desertion it be a criminal offense. Beside this paper, also will explain the process of law enforcement against violations of Absence Without Permission based survey in the Air Force air base in Surabaya. In enforcement, among THTI with the crime of desertion that enforcement processes are the same, only when there is a TNI member who violates both in one time then that sentencing is the heaviest of the two articles, namely article Absence Without permission (THTI) or Article the crime of desertion. The formulation of these two Articles in KUHPM article 85, 86 and 87. In this case the hardest chapter is chapter Desertion criminal offense. The fundamental difference between THTI and Desertion is in terms of time. THTI is the act absent from his duties for more than three days and less than 29 days, while THTI is leaving his official duties of more than 30 days. Besides the difference is the intention of the perpetrator to leave his official obligations. Desertion perpetrators wanted to leave office forever while THTI only intend to be absent from his duties for an unspecified time.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/3/ 051603529 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 03 May 2016 15:14 |
| Last Modified: | 03 May 2016 15:14 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112716 |
Actions (login required)
 |
View Item |