Nurcahyo, Benny (2016) Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional Terkait Perizinan Dan Pengawasan Dalam Menghadapi Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Benny Nurcahyo, Hukum Administrasi Negara l, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Juni 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional Terkait Perizinan dan Pengawasan Dalam Menghadapi Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN .Dr.Rachmad Safa’at,SH.,M.Si,Dr.Shinta Hadiyantina,SH.,MH Dalam skripsi ini, penulis meneliti tentang bagaimana posisi nelayan tradisional dalam bersikap untuk bisa menghadapi pemberlakuan masyarakat Ekonomi ASEAN. Nelayan dengan kaitannya pada kemajuan perekonomian tersebut, muncul suatu fakta baru yang akan mempengaruhi nelayan dalam keberlangsungan penghidupannya tersebut terutama ketika Masyarakat Ekonomi ASEAN yang selanjutya disebut MEA diberlakukan. Untuk kita ketahui bahwa di Indonesia sebagian masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan karena Indonesia meruakan salah satu negara dengan garis pantai terpanjang. Nelayan lokal sendiri ada yang merupakan nelayan tradisional, nelayan pengusaha penangkapan ikan, hingga nelayan dengan menggunakan kapal besar lokal dalam mengumpulkan ikan untuk mata pencahariannya. Hal itu akan terganggu apabila ada pelaksanaan MEA yang akan direncakan berlaku pada akhir tahun 2015/ awal Januari 2016. Moratorium melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan dengan PERMEN KP 56 tahun 2014 yang memberlakukan pelarangan bagi kapal penangkapan ikan berbasis luar Indonesia untuk mengambil ikan di laut Indonesia. Peraturan menteri itu memang telah membawa angin segar bagi nelayan lokal untuk bisa mengeksplorasi sumber daya kelautan sebesar-besarnya untuk waktu yang bisa dikatakan lumayan panjang. Sejak akhir tahun 2014 lebih tepatnya November 2014 hingga April 2015 moratorium itu diberlukan dan moratorium itu merupakan langkah pencegahan untuk mengatasi kerugian negara akibat dari illegal fishing1. Hal itu tentunya menjadi angin segar dalam dunia perikanan nasional terutama bagi nelayan. Tetapi itu hanya menjadi kesenangan sesaat dikala moratorium itu akan berkahir menjelang penghujung bullan Oktober. Hal itu akan semakin buruk dikala Masyarakat Ekonomi ASEAN tersebut diberlakukan di penghujung Desember 2015 karena semua perekonomian dikawasan ASEAN akan menjadi tanpa batas dan bebas masuk dengan klausula yang telah dirancang dalam Blue Print ASEAN COMMUNITY 2015 . Moratorium memang menjadi salah satu solusi yang telah diterapkan pemerintah dalam melindungi nelayan lokal yang bermatapencaharian di lautan negara kita sendiri. Tetapi moratorium itu hanya bersifat sementara karena akan berakhir akhir Oktober 2015.Sehingga perlu adanya tindak lanjut yang mendasar dalam penanganan perlindungan nelayan tradisional ,terlebih akhir tahun 2015 akan terjadi pelaksanaan MEA ,yang tentunya akan menjadikan bangsa-bangsa ASEAN tidak memiliki batas sama sekali dalam hal perdagangan. Tentunya yang patut dipertanyakan adalah apakah bangsa Indonesia kita ini telah siap menghadapinya atau tidak ini merupakan pertanyaan yang selalu terlintas. xii Konsep perlindungan hukum ini menjadi suatu perlindungan hukum itu sendiri bagi masyarakat nelayan di Indonesia, menjamin suatu kepastiann hukum tentunya menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat nelayan. Masyarakat yang merasa aman dan dilindungi oleh pemerintah. Dan hal ini juga menjadi suatu saran dan kritik bagi pemerintah dalam membangun suatu konsep perlindungan terhadap nelayan lokal , agar nelayan lokal semakin terstruktur dengan baik dan terarah dalam mengahadapi MEA akhir 2015 ini/ awal 2016 ,lalu Pasar Bebas Dunia di tahun 2020 yang merupakan dari Bogor goals dimana pasar bebas bagi negara maju diberlakukan sejak 2010 dan negara berkembang di tahun 2020. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan menganalisis secara futuris dan isi dari kajian kajian hukum terdahulu yang berkaitan erat denga nelayan tradisional dan pelaksanaan MEA saat ini. Perlindungan disini lebih difokuskan pada tiga hal dalam dua bagian yaitu bebas masuknya barang, bebas masuknya tenaga kerja asing,dan bebas masuknya investasi yang dimana hal tersebut dikerucutkan dalam ranah Hukum Administrasi Negara, yaitu sisi perizinan dan pengawasan. Dalam hal ini perlindungan nelayan tradisional sebelum adanya MEA tergolong lemah dan tidak terstruktur. Perlindungan hukum dari pemerintah dan ASEAN sendiri tidakoptimal dan menyebabkan kekosongan hukum yang ada dalam pelaksanaan MEA terhadap nelayan tradisional itu sendiri. Kendala pengaturan dari sisi kebijakan,kelembagaan,dan infrastruktur hukum menjadikan batu sandungan bagi perwujudan perlindungan hukum bagi nelayan tradisional yang semakin dekat dengan pelaksanaan MEA itu sendiri. Konsep perlindungan hukum perizinan dan pengawasan mengkombinasikan bebera unsur pemerintahan baik pusat maupun daerah hingga tingkat kementrian itu sendiri. Kementrian Kelautan dan Perikanan disini berperan penting dalam perwujudan perlindungan hukum yang berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga peran kementrian sendiri sebagai pusat kendali dan koordinasi bagi nelayan tradisional. Pemerintah pusat dan daerah harus melibatkan diri dan memperkuat pondasi sisi investasi,eskpor-impor,dan tenaga kerja asing secara bertahap,dengan integrasi dari Kementrian Kelautan dan Perikanan. Konsep disini lebih mengedapankan pada bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat nelayan tradisional agar tidak tergerus dengan arus dari globalisasi yang diawali dengan pelaksanaan MEA ini.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/292/051611926 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 24 Nov 2016 11:35 |
| Last Modified: | 19 May 2022 06:40 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112708 |
Preview |
Text
LEMBARHALAMANJUDULFIXSEKALI.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
SKRIPSIFINAL.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
JURnal_skripsi_2.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |