BanyH, Achmad Iqbal (2016) Analisis Yuridis Eksistensi Asas Netral Teknologi Dikaitkan Dengan Asas Kehati-Hatian Dalam Penyelengga-Raan Tanda Tangan Elektronik. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada Skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Analisis Yuridis Eksistensi Asas Netral Teknologi Dikaitkan dengan Asas Kehati-Hatian dalam Penyelengga-raan Tanda Tangan Elektronik. Pilihan judul tersebut dilatar belakangi oleh adanya asas netral teknologi dalam pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik yang tercantum di Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan adanya asas netral teknologi maka tidak ada suatu ketentuan yang mengikat secara mutlak untuk menggunakan teknologi tertentu. Namun dalam Pasal 57 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik disebutkan penggunaan teknik kriptografi dalam pengiriman dan penyimpanan tanda tanda tangan elektronik, hal ini tentu patut untuk dianalisis. Disisi lain, penggunaan teknik kriptografi juga dimaksudkan untuk menerapkan asas kehati-hatian. Berdasarkan hal tersebut, Skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana eksistensi asas netral teknologi dalam penyelenggaraan tanda tangan elektronik dikaitkan dengan asas kehati-hatian berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik? (2) Bagaimana perbandingan hukum dan eksistensi asas netral teknologi terkait penyelenggaraan tanda tangan elektronik di Singapura dan Indonesia? Kemudian penulisan Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dianalisis menggunakan intrepetasi sistematis, gramatikal, dan perbandingan dengan cara dianalisis tentang asas netral teknologi dalam penyelenggaraan tanda tangan elektronik berdasarkan UU ITE dan PP PSTE, kemudian diperbandingan dengan pengaturan tanda tangan elektronik di Singapura. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban bahwa asas netral teknologi dalam UU ITE dan PP PSTE eksis, namun dengan pendekatan pola pengaturan yang berbeda. UU ITE pola pengaturan dengan persyaratan minimum (minimalist approach), sedangkan PP PSTE dengan penerapan dua jenjang (two-tiered). Adapun PP PSTE dengan persyaratan minimum pada level dasar dan di level tinggi menerapkan teknologi tertentu (kriptografi kunci publik), arah pengaturan PP PSTE adalah penggunaan tanda tangan digital yang dilakukan pihak yang telah tersertifikasi. Dari hasil perbandingan terdapat persamaan pendekatan pola pengaturan tanda tangan elektronik di Indonesia dan Singapura, yaitu PP PSTE dan ETA sama-sama menganut pendekatan dua jenjang, namun Singapura terlebih dahulu telah siap infrastruktur teknologi tanda tangan digital yaitu dengan Certificate Authorization pertamanya tahun 1999 yang diberi nama Netrust.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/290/051611703 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 03 Nov 2016 14:07 |
| Last Modified: | 19 May 2022 06:38 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112706 |
Preview |
Text
SKRIPSI_-_ACHMAD_IQBAL_BANY_H..pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |