Mahrus, MuhammadAli (2016) Pergeseran Politik Hukum Hak Menguasai Negara (Hmn) Dalam Pengelolaan Negara Atas Sumber Daya Air Pasca Putusan Mk No. 85/Puu-Xi/2013. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya air (UU SDA) pernah diuji materikan ke MK dengan amar putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). dengan ketentuan apabila pemerintah dalam pembuatan peraturan pelaksanaannya menafsirkan berbeda dari tafsir Mahakamah, maka UU SDA memungkinkan diujikan kembali. Dalam prakteknya, Pemerintah telah menyelewengkan secara normatif dengan terbitnya PP No 16/2005 tentang SPAM dan produk hukum yang terkait seperti Perpres No 77/2007 tentang Daftar Bidang Usaha dalam penanaman modal dinilai telah menghilangkan penguasaan Negara atas pengelolaan sumberdaya air. Berdasarkan problem di atas, skripsi ini mengangkat dua rumusan masalah: (1) Bagaimana pengaturan HMN atas Sumberdaya air menurut Putusan MK? (2) Bagaimana pergeseran politik hukum HMN atas sumberdaya air sebelum dan sesudah Putusan MK tahun 2013? Penelitian skripsi ini merupakan jenis penelitian yuridis-normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedang bahan hukum menggunakan bahan hukum primer berupa produk hukum yang berkaitan dengan objek kajian. Dan objek penting penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/13. bahan hukum sekunder dan tersier yang menjadi penjelas atas bahan hukum primer. Semua bahan hukum tersebut selanjutnya akan dianalisis mengunakan teknis interpretasi sistematis dan gramatikal. penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konstruksi politik hukum HMN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukan bahwa frasa dikuasi oleh Negara atas sumberdaya alam dalam Pasal 33 UUD 1945 disebut barang publik (Res commune) dan dalam Islam masuk kategori kepemilikan umum (Al Milkiyah Al ‘Ammah) menurut tafsir MK memiliki makna penguasaan Negara dalam arti yang lebih tinggi melebihi konsepsi kepemilikan dalam hukum perdata. Akhirnya, Putusan MK tersebut menghasilkan lima fungsi konstruksi yang menjadi kewajiban Negara dalam mengelola Sumberdaya Alam, termasuk di dalamnya adalah Sumberdaya Air sesuai Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 uji materi UU No 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Kemudian Mahkamah dalam putusan No.85/PUU-XI/2013 menyatakan UUSDA telah ditafsirkan berbeda oleh Pemerintah dengan terbitnya PP No 16/2005 tentang SPAM dan produk hukum yang terkait seperti Perpres No 77/2007. MK juga menafsirkan bahwa keberadaan air berkaitan erat dengan HAM. Alhasil MK memberikan enam (6) batasan yang harus dilakukan pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai sumberdaya air.
English Abstract
Act No. 7 of 2004 on Water Resource’s (Water Resource Law) material was ever tested to Constitutional Court with verdict order of conditionally constitutional. Provided that if the government, in making its rule implementation, interprets differently from the Court’s interpretation, the Water Resource Law is allowed to be re-tested. In the practice, the Government has misused normatively by the issuance of Government Regulation No. 16/2005 on SPAM and related legal products such as Presidential Decree No. 77/2007 on the List of Business Field in capital investment is considered to have eliminated the State control toward the management of the water resource. Based on the background of the study obove, this study raises two issues: (1) How does HMN manage over water resource according to the Constitutional Court? (2) How is the shift of law politic of HMN on water resource pre and post-verdict of the Constitutional Court in 2013? This study involves juridical-normative research, using statute and conceptual approaches. The legal material used is the primary one in the form of laws relating to the object of study. The important object of this study is the decision of the Constitutional Court Number 85 / PUU-XI / 13. The secondary and tertiary legal materials become the descriptors on the primary legal material. All legal materials will then be analyzed using systematic technical and grammatical interpretation. This study aims to describe the law political construction of HMN post-verdict of the Constitutional Court. The results showed that the phrase was dominated by the State over the natural resources in Article 33 of UUD 1945 called public goods (Res commune) and in Islamic views, involved the category of public ownership (Al Milkiyah Al Ammah). According to the interpretation of the Constitutional Court, it meaned the control of the State in the sense that the higher exceeding the concept of ownership in civil law. Finally, the Constitutional Court’s verdict resulted five constructed functions that became the State obligations in managing Natural Resources, including the Water Resource corresponding to the Court’s Decision Number 001-021-022 / PUU-I / 2003 judicial review of Law No. 20 of 2002 on the electical labour. Then, in the verdict No.85 / PUU-XI / 2013, the Court stated UUSDA had been interpreted differently by the Government with the issuance of Government Regulation No. 16/2005 on SPAM and related legal products such as Presidential Decree No. 77/2007. The Court also interpreted the presence of water is closely related to human rights. As a result the Court gave six (6) limits that must be done by the government in making policy on water resource.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/29/ 051603555 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 21 Apr 2016 10:26 |
| Last Modified: | 19 Jan 2022 02:32 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112705 |
Preview |
Text
pendahuluan.pdf Download (966kB) | Preview |
Preview |
Text
135010112111004_BAB_I.pdf Download (551kB) | Preview |
Preview |
Text
135010112111004_BAB_II.pdf Download (687kB) | Preview |
Preview |
Text
135010112111004_BAB_III.pdf Download (233kB) | Preview |
Preview |
Text
135010112111004_BAB_IV.pdf Download (952kB) | Preview |
Preview |
Text
135010112111004_BAB_V.pdf Download (168kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (236kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |