Rianto, Bagus Dwi (2016) Tanggung Jawab PPATS Terhadap Pelanggaran Pasal 62 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peratura. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Skripsi ini dilatarbelakngi oleh adanya pelanggaran yang sering terjadi diantara Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) terhadap ketentuan Pasal 62 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat PPAT. Pasal tersebut sesungguhnya mengamanhkan agar setiap PPATS yang membuat akta, harus dilaporkan kepada Kantor Pertanahan dan Penataan Ruang di daerah sebagai bentuk pengawasan oleh Kantor Pertanahan. Namun, pada kenyataannya masih terdapat PPATS yang tidak melakukan ketentuan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan sosiologis, yakni dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang diperoleh sesuai fakta yang ada di lokasi, kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori yang ada. Lokasi penelitian yang diambil adalah di Kantor Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto, dengan tehnik pengambilan sampel dengan cara purposive sampling, yakni tehnik pengambilan sampel dengan cara pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai keterkaitan erat dengan ciri-ciri populasi yang telah ada dan diketahui sebelumnya. Adapun Data Primer dan Tersier akan dianalisis menggunakan teknik analisis dekriptif kualitatif, sedangkan data sekunder akan dianalisis menggunakan tehnik analisis deksiptif kuantitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam tataran praktik, pada kenyatannya masih sering terjadi pelanggaran yang melibatkan PPAT sebagai seorang pejabat yang bertugas untuk membuat setiap sertifikat hak atas tanah. Salah satu pelanggaran yang seringkali dilakukan oleh PPAT, terutama PPATS adalah adanya pelanggaran mengenai keterlambatan penyerahan akta untuk didaftarkan ke Kantor Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto. Terhadap pelanggaran tersebut, sesungguhnya pihak PPATS harus bertanggung jawab terhadapnya, dan harus bersedia dikenai sanksi oleh Kantor Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto. Adapun bentuk sanksi yang dijatuhkan adalah berupa sanksi administratif, berupa surat peringatan 1 dan 2. Bentuk sanksi lain yang lebih tegas, selanjutnya akan diserahkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Provinsi Jawa Timur.
English Abstract
This thesis has background by the violation often taking place for the Temporary Land Deed Official (PPATS) on the provisions of Article 62 of the regulation of Head of National Land Agency No. 1 of 2006 concerning Provisions of Government Regulation Implementation No. 37 of 1998 on Position of Regulation of PPAT Officials. The article actually secures that every PPATS making a deed, must be reported to the Land and Spatial Planning Office in the area as a form of supervision by the Land Office. However, in reality there are PPATS who do not perform these provisions. This research is an empirical legal research with a sociological approach, namely by way to review and discuss the problems obtained according to the existing facts at the site, then linked to the norms of applicable laws and existing theories. The research location taken is in the Land and Spatial Planning Office Mojokerto regency, with the sample collection technique is by purposive sampling, namely the sampling technique by selecting the group of subjects on certain characteristics considered to have close correlation with the population characteristics who have been there and known in advance. The primary and Tertiary data will be analyzed using qualitative descriptive analysis, while the secondary data will be analyzed using quantitative descriptive analysis technique. Based on this research, it can be concluded that in the level of practice, in reality there are still common violations involving the PPAT officials who are in charge to make the land certificates. One violation that is often performed by PPAT, especially PPATS is a violation of the delay in delivery the deed which will be registered to the Land and Spatial Planning Office Mojokerto regency. For these, indeed the PPATS party should take the responsibility, and should be willing to be sanctioned by the Land and Spatial Planning Office Mojokerto regency. The form of sanctions which can be given are the administrative sanctions, in the form of 1st, and 2nd warning letters. Other firmer form of sanctions will then be submitted to the Ministry of Agricultural and Spatial / BPN East Java Province
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/283/051611696 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 03 Nov 2016 13:08 |
| Last Modified: | 19 May 2022 06:26 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112698 |
Preview |
Text
skripsi_siap.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |