Saputri, DianDwi (2016) Implikasi Yuridis Surat Edaran Kapolri No Se/06/X/2015 Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Kelompok Penganut Agama Minoritas Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Implikasi Yuridis Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Kelompok Penganut Agama Minoritas di Indonesia. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh kelompok agama mayoritas pada kelompok agama minoritas yang menyebabkan diskriminasi hingga tindakan-tindakan yang mengakibatkan terenggutnya hak asasinya, termasuk hak untuk menjalankan ibadah seperti yang terjadi pada kelompok Jemaat HKBP Filadelfia. Adanya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 mengenai Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) menimbulkan pertanyaan apakah surat edaran ini memiliki implikasi yuridis terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia kelompok penganut agama minoritas yang semakin meningkat di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, terdapat rumusan masalah: (1) Bagaimanakah kekuatan hukum berlakunya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015? (2) Apa implikasi yuridis Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 bagi Polri terhadap upaya perlindungan Hak Asasi Manusia bagi kelompok penganut agama minoritas di Indonesia? Skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang – undangan (statute approach) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum dan pendekatan kasus (case approach) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Surat Edaran ini merupakan peraturan yang sah dan memiliki kekuatan hukum. Namun surat edaran tidak termasuk di dalam hierki peraturan perundang-undangan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka kekuatan hukumnya tidak berlaku secara umum melainkan hanya mengikat seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia. Terdapat implikasi yuridis Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 bagi Polri terhadap upaya perlindungan Hak Asasi Manusia bagi kelompok penganut agama minoritas di Indonesia namun tidak berdampak secara langsung bagi kelompok tersebut. Karena Surat Edaran ini hanya memperkuat dan / atau memperjelas pengaturan mengenai perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok penganut agama minoritas yang telah ada sebelumnya, namun hanya dapat terlaksana dengan baik apabila tiap anggota polri memiliki pemahaman yang benar akan surat edaran ini.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/271/051611584 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 02 Nov 2016 10:27 |
| Last Modified: | 19 May 2022 03:16 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112684 |
Preview |
Text
skripsi-dian_dwi_saputri-125010107111213.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |